Instrumen Kebijakan Moneter

@A13-Afifah

Oleh :

Afifah Indra Pritasari

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada suatu tempat pasti memiliki sebuah kebijakan yang diantara satu tempat dengan yang lainnya memiliki kebijkaan yang berbeda.

Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.

Sistem Ekonomi

@38-Riki
Oleh Riki Ramadhan

ABSTRAK

Sistem ekonomi pancasila disebut-sebut sebagai demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi kerakyatan dan keadilan.

SISTEM EKONOMI PANCASILA

OLEH : AMBRIN SANJASA

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila.^[1] Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim.^[2] Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu.^[2]

Macam-Macam Kebijakan Anggaran

@A12-Andry
Andry Febriansyah

Baiklah teman-teman blogger, kali ini kita akan membahas apa saja macam-macam kebijakan anggaran yang sudah ada.Kebijakan Anggaran terbagi atas berbagai macam atau jenis kebijakan anggaran.

Kebijakan Moneter

OLEH : AGUNG PRASETYO
               41616010002

PENGERTIAN DAN DEFINISI KEBIJAKAN MONETER
PENGERTIAN KEBIJAKAN DAN MONETER

Kebijakan Moneter-Kebijakan moneter terdiri dari dua kata, yaitu Kebijakan dan moneter, Kebijakan berasal dari bahasa Indonesia, yaitu Bijak, imbuhan ke-an pada Kebijakan memiliki arti kepandaian, atau kemahiran.

Apa Itu Politik Anggaran ?

ABSTRACT

Dalam perspektif otonomi politik anggaran pemerintah daerah adalah untuk mengalokasikan sumber daya dan pendapatan atau pendapatan asli daerah yang ditujukan untuk lokal pembangunan dalam satu tahun anggaran.

Definisi dan Pengertian Sistem Ekonomi

OLEH: FAHRUL ROJI AZANI

Definisi Sistem Ekonomi

Secara umum, Pengertian sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta berlandaskan prinsip tertentu dalam rangka meraih kemakmuran atau kesejahteraan.

Pengaruh pajak terhadap perekonomian

@A26-Deny

Oleh : Deny Setyawan

Pengaruh pajak terhadap perekonomian dapat kita bedakan menjadi pengaruh pajak terhadap produksi dan terhadap distribusi produksi

APA ITU POLITIK ANGGARAN?

POLITIK ANGGARAN

APA ITU POLITIK ANGGARAN ?
            Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Definisi dan Macam Macam Sistem Ekonomi

@A23-Eva
Oleh : Eva Nindita

Sistem Ekonomi sangat banyak sekali macamnya dan berbeda-beda penganut dari negara yang satu dan negara yang lainnya, karena Sebuah Sistem ekonomi ini akan sangat di pengaruhi oleh Sistem Pemerintahan yang di anut oleh suatu Negara,

Kebijakan Moneter Indonesia

Fadel Mubarok
@A24-Fadel

ABSTRAK

Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan,

Kebijakan Anggaran di Indonesia

Oleh Dwi Afriyanti

@A20-Dwi

Abstrak

Kebutuhan dan kepentingan suatu daerah memiliki porsi anggarannya masing – masing, bila tidak di ukur dengan adil dan baik, akan menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh sebab itu, terdapat kebijakan dalam menyusun anggaran bagi daerah – daerah yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, kebijakan anggaran yang tidak sesuai atau yang tidak disetujui oleh masyarakat, dapat membuat disintegrasi bangsa ini. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum membuat keputusan harus memikirkan baik buruknya terlebih dahulu.

Pendahuluan

Secara umum anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi. Pengertian anggaran tersebut mencakup pengertian secara umum, baik anggaran negara, anggaran perusahaan maupun anggaran institusi atau lembaga lainnya. Pada lingkup daerah, anggaran dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran merupakan proses perencanaan yang sangat penting dalam hal keuangan, karena anggaran akan menjadi pedoman dalam mengelola keuangan Negara atau daerah pada satu periode ke depan. Namun karena proses penyusunan dan pertanggung jawaban keuangan Negara atau daerah tidak lepas dari keterlibatan lembaga perwakilan rakyat, maka anggaran bisa dijadikan sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan aktivitas politik, dengan demikian proses maupun produknya adalah produk politik (Merliyani, 2016)

Rumusan Masalah

Apa itu kebijakan (politik) Anggaran ?

Apakah Politik Anggaran dapat menjadi Strategi Menuju Pembangunan Daerah yang Berkeadilan?

Apakah Politik Anggaran juga dapat mengakibatkan Disintegrasi Bangsa?

Pembahasan

I.                   Politik Anggaran

Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan kepentingan politik. Irene S. Rubin dalam The Politics of Public Budgeting (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran acap juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya (Ikhsan, 2012).

II.                Politik Anggaran bagi strategi pembangunan derah yang berkeadilan

Dilihat dari konsep dan prakteknya, proses penyusunan anggaran terdiri dari dua hal, yaitu perencanaan dan penganggaran (Iksan, M. 2012). Serta dari sifatnya, perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada konsep penggunaan sumberdaya/dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk mendapatkan anggaran dari perencanaan yang telah tersusun tersebut, daerah banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah muncul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran.

III.             Politik Anggaran dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa

Politik anggaran dapat menyebabkan diintegrasi bangsa, karna ada sebuah kebijakan yang menyamakan tujuan kebijakan daerah yang berlandaskan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, ketika kebijakan daerah telah sejalan dengan kebijakan pusat maka pemerintahan pusat dapat memberikan sebuah reward and punishment, yakni dengan mengalirkan pengganggaran melalui transfer anggaran kedaerah dengan adil dan merata bagi daerah yang mengikuti kebijakan pemerintah pusat, dan bisa juga dengan memangkas penggangran untuk menghukum daerah yang membalelo (Admaja, 2015).

Khadafi, U.S. dalam Tribunnews (2014) berpendapat bahwa Penerapan politik anggaran dan wacana pemotongan anggaran daerah diprediksi akan membuat Indonesia kacau. Khadafi, U.S menilai daerah tidak akan begitu saja mengikuti pusat.  Kalau pemotongan anggaran daerah maka dapat memicu ketegangan di masyarakat dan akan terjadi demo. Kalau anggaran daerah dipotong-potong Indonesia akan semakin kacau, apalagi anggaran tidak disetujui, sudah jelas kesatuan NKRI makin terancam, Selain itu untuk menerapkan politik anggaran tersebut, harus berhadapan dengan birokasi dan undang-undang. Jangankan tidak menyetujui atau memotong anggaran, saat pengucuran anggaran telat saja sudah memicu kemarahan. Kalau uang itu tidak dikucurkan ke daerah, itu masalah besar.

Kesimpulan

Politik anggaran amat sangat penting bagi masyarakat, karena mereka (di daerah – daerah ) dapat memiliki fasilitas yang sama satu dengan yang lainnya. Karena pada saat ini masih terdapat beberapa wilayah yang masih kurang anggarannya untuk membangun wilayahnya. Serta, para orang penting yang berkecimpung di bidang ini seharusnya menggunakan anggarannya sesuai dengan kebutuhannya, tanpa melebih atau menguranginya bagi kepentingan sendiri (korupsi),

Daftar Pustaka

Merliyani. 2016. POLITIK ANGGARAN DALAM KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015.

http://digilib.unila.ac.id/24447/16/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Ikhsan, Mokhamad. 2012. Politik Anggaran.

https://aburifal.wordpress.com/2012/02/20/politik-anggaran/

Admaja, Hendra. 2015. Politik Anggaran Strategi Pembangunan Daerah yang Berkeadilan Atau Menuju Disintegrasi Bangsa

http://www.kompasiana.com/hendraadmaja/politik-anggaran-strategi-pembangunan-daerah-yang-berkeadilan-atau-menuju-disintegrasi-bangsa_54f6e9f8a3331135588b4bf0

Khadafi, U.S. (2014). Indonesia Bisa Kacau Jika Politik Anggaran Jokowi Diterapkan [online]. http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/13/indonesia-bisa-kacau-jika-politik-anggaran-jokowi-diterapkan

Kebijakan Moneter Secara Umum

@A07-Ridwan
Muhammad Ridwan Noor Permadi
41616010017


Pengertian Kebijakan Moneter Secara Umum adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter (Bank Sentral atau Bank Indonesia) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan berasal dari kata bijak, ditambah dengan imbuhan ke-an. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi, menurut artinya katanya kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan.

Instrumen Kebijakan Moneter
Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentra menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut...

• Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) : Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. 

Lelang sertfikat diberlakukan ketika uang yang beredar di masyarakat berlebih maka dengan itu jumlahnya bisa diminimalisir. Sedangkan pembelian surat-surat berharga diberlakukan ketika uang yang beredar di masyarakat sedikit atau rendah maka dengan cara tersebut uang yang beredar di masyarakat akan kembali menjadi normal. Konsekuensi dari kebijakan ini sangat besar karena bertempat di pasar terbuka, dimana semua pihak bebas untuk masuk dan melakukan bisnisnya. Namun di sisi lain dengan ikut di pasar terbuka kita akan mudah untuk mencapai tujuan utama, misalkan untuk menjual sertifikat berharga kita mudah untuk menemukan pihak yang akan membeli surat atau sertifikat.

• Kebijakan Diskonto (Discount Policy): Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. 

Contohnya ketika Bank sentral memberlakukan kenaikan dan penurunan suku bunga, hal ini dilakukan untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, ketika terjadi gejala inflasi dimana uang masyarakat yang beredar banyak maka diterapkanlah sistem diskonto kenaikan suku bunga agar masyarakat mau dan tertarik untuk menabung. Di sisi lain ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat rendah maka suku bunga Bank akan diturunkan agar masyarakat tidak menabung dan uangnya tetap berputar sehingga jumlah uang yang beredar semakin lama akan stabil.

• Kebijakan Cadangan Kas : Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cas ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. 

Contohnya  saat Bank sentral menahan atau melarang sebagian dari tabungan serta uang yang beredar di masyarakat baik deposito, giro, sertifikat dan lain lain untuk dipinjamkan kepada pihak lain, hal ini dimaksudkan untuk membuat kondisi peredaran uang menjadi stabil kembali, yakni dengan berupaya menurunkan jumlah uang berlebih yang beredar di masyrakat. Begitu pula sebaliknya ketika uang yang beredar di masyarakat sedikit maka Bank sentral akan melakukan kebijakan yakni mengeluarkan cadangan khasnya yang telah diperoleh sebelumnya untuk dipinjamkanm kepada masyarakat. Tujuan utama diberlakukannya kebijakan cadangan khas adalah untuk mensiasati ketidakstabilan kondisi uang yang beredar di masyarakat.

• Kebijakan Kredit Ketat : Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. 

Hal ini sangat efektif ketika terjadi sebuah kekacauan di suatu negara, karena apapun alasannya semua pihak harus mentaatinya dan jika ada sebuah pelanggaran atau penyelewengan akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Kefefktifan kebijakan ini tidak perlu diragukan lagi karena sistem ini akan mempersempit peluang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam membuat atau menciptakan suatu permasalahan.

• Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion) : Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. 

Pengumuman, pidato dan edaran ini berisi tentang ajakan atau larangan dengan tujuan menahan pinjaman tabungan dan melepaskan pinjaman yang ada. Untuk kebijakan yang satu ini layaknya seperti perintah dari atasan dan secara langsung akan ditindak lanjuti. Untuk kebijakan ini memiliki kekurangan yakni tidak semua responden yang diperintahkan untuk melakukan perintah tersebut. Hal ini terjadi karena tidak ada aksi yang signifikan dan control yang minimal.

http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/instrumen-kebijakan-moneter

http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-jenis-tujuan-moneter-macam-macam.html

Pemahaman Kebijakan Moneter

@A14- Dinda,

Oleh Dinda Amalia

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Tujuan Kebijakan Moneter :

Kebijakan moneter dilakukan dengan tujuan untuk:

a. Menjaga stabilitas ekonomi.

b. Menjaga stabilitas harga (terutama untuk mengatasi inflasi).

c. Meningkatkan kesempatan kerja.

d. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Ada beberapa macam kebijakan moneter yang bisa dilakukan pemerintah, di antaranya:

a. Kebijakan pasar terbuka (open market policy).

b. Kebijakan diskonto (discount policy).

c. Kebijakan cadangan kas (cash ratio policy).

d. Kebijakan kredit selektif dan kredit longgar.

e. Kebijakan devaluasi dan revaluasi.

f. Kebijakan sanering (memotong nilai mata uang dalam negeri).

g. Kebijakan menarik atau memusnahkan uang lama.

h. Kebijakan dorongan moral.

Fungsi Kebijakan Moneter :

a. Mempertahankan iklim Investasi

b. Memperluas kesempatan kerja

c. Menciptakan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

d. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran

e. Menjaga kesetabilan nilai kurs mata uang

f. Menjaga kesetabilan harga barang dan jasa

g. Menurunkan laju inflasi

Contoh Kebijakan Moneter

Berikut akan diberikan satu contoh kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga terutama untuk mengatasi masalah inflasi. Untuk mengatasi masalah inflasi pemerintah dapat menggunakan kebijakan diskonto.

Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank.

Jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar.

Dengan menaikkan suku bunga, diharapkan masyarakat akan menyimpan (menabung) uangnya di bank lebih banyak dari biasanya.

Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Bila jumlah uang yang beredar berkurang maka harga-harga yang semula tinggi (inflasi) dapat diturunkan kembali. Ini berarti inflasi dapat diatasi oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. Pengertian dan contoh kebijakan moneter. [online]. Tersedia :

http://www.ilmuekonomi.net/2015/10/pengertian-contoh-fungsi-dan-tujuan-kebijakan-moneter-lengkap.html ( diakses 13 juni 2017 )

Anonim. 2013. Tujuan kebijakan moneter. [online]. Tersedia :

http://www.ssbelajar.net/2013/04/pengertian-dan-tujuan-kebijakan-moneter.html

( diakses 13 Juni 2017 )

Ayu. 2011. Kebijakan Moneter. [online]. Tersedia :

http://ayucintyavirayasti.blogspot.co.id/2011/05/kebijakan-moneter.html ( diakses 13 Juni 2017 )

Kebijakan Fiskal

@A27-Shiffa

Oleh : Shiffa Ramadhani

Abstrak

Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN, agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yang pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Pendahuluan

Sebagai pengendali perekonomian nasional, pemerintah wajib dan harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka memajukan dan mengatur perekonomian nasional, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan. Diantaranya kebijakan yang pemerintah keluarkan adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, disebut juga sebagai kebijakan anggaran karena kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Rumusan Masalah

1.    Apa definisi dari kebijakan fiskal?

2.    Apa tujuan kebijakan fiskal?

3.    Macam – macam apa saja kebijakan fiskal?

4.    Apa saja peran dan fungsi kebijakan fiskal?

Pembahasan

1.    Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan berasal dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar “bijak” yang berarti mahir, tajam dalam berfikir, arif dan akal budi. Menurut Wikipedia, kata fiskal berasal dari bahasa latin, “Fiscus” nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno, secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata “fisc” (bahasa inggris) berarti pembendaharaan pengatur keluar masuknya uang atau kerajaan. dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara sebagai langkah untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas tanpa inflasi.

2.    Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut.

a. Mencapai kestabilan perekonomian nasional

b. Memacu pertumbuhan ekonomi

c. Mendorong laju investasi

d. Membuka kesempatan kerja yang luas

e. Untuk mewujudkan keadilan sosial

f. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan

g. Mengurangi pengangguran, dan

h. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa

3.    Macam – Macam Kebijakan Fiskal Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

1.) Kebijakan Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang adalah suatu kebijakan anggaran pemerintah dalam menyusun dan merealisasikan jumlah pendapatan pemerintah sama dengan jumlah pengeluaran pemerintah.

Kelebihan kebijakan anggaran seimbang adalah negara tidak membutuhkan lagi pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan kekurangan dari kebijakan ini adalah jika keadaan perekonomian negara kurang sehat akan berakibat pada perekonomian yang semakin memburuk.

2.) Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan anggaran surplus adalah suatu kebijkan anggaran yang jumlah realisasi pendapatan/penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran. Secara sederhana pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran (Untung; Surplus).

Dana sisa pengeluaran negara bisa ditabung untuk mengatasi inflasi dikemudian hari.

3.) Kebijakan Anggaran Defisit

Kebijakan anggaran defisit adalah suatu kebijakan anggaran yang jumlah realisasi pengeluarannya lebih besar dibandingkan pemasukan. Secara sederhana pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan (Rugi; Defisit).

Kebijakan ini dilakukan untuk menekan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu dan depresi, namun kebijakan ini membuat pemerintah mengalami kekurangan anggaran.

4.    Peran Kebijakan Fiskal

Peranan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut.

a)    Menurunkan tingkat inflasi,

Salah satu peran dari penerapan kebijakan ini ialah pemerintah dapat menurunkan tingkat inflasi yang sedang terjadi di negara. Hal ini dilakukan dengan cara menunda atau membatalkan proyek pemerintah yang sedang berlangsung di Indonesia agar peredaran uang di masyarakat berkurang. Selain itu pemerintah juga bisa menunda bantuan kepada masyarakat miskin ketika sedang terjadi inflasi agar inflasi tidak berjalan terlalu lama.

b)    Menanggulangi inflasi,

Pada penerapan kebijakan ini juga sangat berperan dalam menanggulangi inflasi. Dimana penerapan kebijakan tersebut mampu membantu dalam penerapan pajak komoditi sehingga peran kebijakan ini bisa meningkatkan perekonomian pemerintah dan penanggulangan inflasi.

c)    produk domestik bruto,

Ketika suatu negara telah terjadi inflasi namun ingin meningkatkan produk domestik bruto maka penerapan kebijakan ini sangat diperlukan. Pasalnya dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah akan melakukan pengeluaran negara dengan begitu besar. Misalnya melakukan pembangunan proyek negara serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, memberikan bantuan beasiswa dan lainnya. Dengan penerapan kebijakan inilah maka akan mampu meningkatkan produk domestik bruto.

d)    Mengurangi tingkat pengangguran,

Fiskal merupakan kebijakan yang mampu mengurangi angka pengangguran. Dimana ketika pemerintah melakukan proyek pembangunan negara maka pemerintah akan membutuhkan sumber daya manusia untuk bisa menjalankannya sehingga hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran yang semakin tinggi.

e)    Meningkatkan pendapatan masyarakat,

Ketika pemerintah menerapkan fiskal sebagai kebijakan maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dimana pemerintah akan membutuhkan sumber daya manusia saat menjalankan suatu proyek pembangunan. Proyek pembangunan tersebutlah yang masuk dalam bentuk pengeluaran pemerintah.

f)     Meningkatkan laju investasi,

Selanjutnya, penerapan kebijakan ini juga mampu meningkatkan laju investasi. Dimana investasi merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan oleh masyarakat karena hal tersebut merupakan penolong keuangan bagi negara dan masyarakat.

g)    Meningkatkan stabilitas perekonomian,

Kebijakan fiscal mampu meningkatkan kestabilan perekonomian dalam negara agar tidak berpengaruh pada ketidakstabilan perekonomian internasional. Penerapan kebijakan ini mampu mengatasi atau mengatur pengeluaran import dan export sehingga perekonomian dapat berjalan stabil.

h)    Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional,

Kebijakan fiskal juga mampu meningkatkan serta mendistribusikan pendapatan nasional di negara Indonesia. Pemerintah akan menaikkan pendapatan masyarakat yang kerja secara nyata dan mengurangi pendapatan masyarakat yang tinggi.

Kesimpulan

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkanekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran,kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : Kebijakan Anggaran Seimbang,Kebijakan Anggaran Defisit, Kebijakan Anggaran Surplus, Kebijakan Anggaran Dinamis.Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkanharga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Daftar Pustaka

Admin.2016.Definisi dan Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia.

http://infosiana.net/instrumen-contoh-macam-pengertian-jenis-dan-tujuan-kebijakan-fiskal/ (diakses 16 September 2016) 

Admin.2017.kebijakan fiscal.

https://uangteman.com/blog/info/kebijakan-fiskal/ (Diakses 1 Juni 2017)

Andi,pujianto.2014.Mengenal pengertian dan tujuan kebijakan fiscal.

http://www.ekonomikontekstual.com/2014/08/mengenal-pengertian-dan-tujuan-kebijakan-fiskal.html (diakses agustus 2014)

iImuekonomiID.2016.Kebijakan fiscal pengertian, tujuan, teori dan macam – macam kebijakan fiscal.

http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/kebijakan-fiskal-pengertian-tujuan-teori-dan-macam-macam-kebijakan-fiskal.html (Diakses September 2016)

Santoso T,Maruto Basuki Umar.2009. DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: APLIKASI MODEL MUNDELL-FLEMING (Vol 5, No2 2009).

file:///C:/Users/User/Documents/342-1032-1-PB.pdf

mengenal kebijakan fiskal

Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu yang paling dekat langsung oleh masyarakat. Didalam ilmu ekonomi pula terdapat banyak istilah, baik istilah yang sangat familier bagi kita sampai istilah yang sangat asing bagi kita

Pemahaman Kebijakan Moneter : Definisi, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Instrumen Kebijakan Moneter

Oleh : @A08-Satria

Pemahaman Kebijakan Moneter

A.      Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

B.      Jenis dan Indikator Kebijakan Moneter

Terdapat dua jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.       Kebijakan moneter kontraktif (tight money policy), untuk mengurangi/membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

2.       Kebijakan moneter ekspansif (easy money policy), untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Indikator kebijakan moneter ada dua, yaitu suku bunga dan atau uang beredar. Kedua variabel tersebut mempunyai dua fungsi yakni sebagai sasaran menengah dan indikator (Pohan, 2008).

1.       Tingkat Suku Bunga, Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, maka bank sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai tingkat yang ditetapkan.

2.       Uang Beredar (Monetary Aggregate), Kebijakan moneter yang menggunakan monetary aggregate atau uang beredar sebagai sasaran menengah yang mempunyai dampak positif berupa harga yang stabil.

C.      Instrumen Kebijakan Moneter

Lembaga pemerintah yang berhak mengeluarkan kebijakan moneter adalah bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Instrumen kebijakan moneter dikeluarkan dengan harapan tujuan kebijakan moneter dapat tercapai. Instrumen-instrumen tersebut diantaranya adalah

1.       KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA (OPEN MARKETOPERATION)

Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral (atau bank Indonesia) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat-surat berharga di pasar modal/saham.

2.       KEBIJAKAN DISKONTO (POLITIK DISKONTO)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral (atau bank Indonesia) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikan atau menurunkan suku bunga Bank. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat menabungkan uangnya di Bank.

3.       KEBIJAKAN CADANGAN KAS

Naik atau turunnya kas (casio ratio) di suatu Bank, ditentukan oleh kebijakan bank sentral sebagai pemegang wewenang untuk mengatur kas.

4.       KEBIJAKAN KREDIT KETAT

Kebijakan kredit ketat dikeluarkan dengan tujuan mengawasi uang yang beredar saat perekonomian mulai menunjukkan gejala inflasi.

5.       KEBIJAKAN DORONGAN MORAL

Kebijakan ini dikeluarkan Bank sentral melalui pidato, pengumuman atau edaran yang ditujukan kepada Bank-Bank umum. Melalui pengumuman tersebut uang yang beredar dapat distabilkan.

D.      Fungsi Dari Kebijakan Moneter

Adapun fungsi dari kebijakan moneter yaitu :

1.       Kebijakan moneter Ekspansif (monetery ekspansive policy) yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkian daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada  saat mengalami resesi atau depresi.

2.       Kebijakan moneter Kontraktif (monetery contractive policy) yaitu Kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

3.       Menjaga kestabilan ekonomi yang artinya pertumbuhan arus barang seimbang dengan arus barang dan jasa yang tersedia.

4.       Menjaga kesetabilan harga, karena harga suatu barang merupakan hasil interaksi antar jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang berada di pasar.

5.       Meningkatkat kesempatan kerja, pada suatu perekonomian stabil pengusaha akan mengusahakan investasi terhadap jumlah barang dan jasa, maka akan terdapat investasi serta membuka lapangan kerja baru yang akan menambah kesejahteraan bagi masyarakat.

6.       Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yakni dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk dalam negeri atau sebaliknya.

E.       Tujuan Kebijakan Moneter

Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut :

1.       Menjaga Stabilitas Ekonomi : Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

2.       Menjaga Stabilitas Harga : Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.

3.       Meningkatkan Kesempatan Kerja : Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja.

4.       Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran : Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2014. “Konsep dan Fungsi Kebijakan Moneter”. http://www.islamcendekia.com/2014/02/konsep-dan-fungsi-kebijakan-moneter.html (diakses pada tanggal 14 Juni 2017)

Dian, Ahmad. 2016. “5 Instrumen Kebijakan Moneter”.  http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/instrumen-kebijakan-moneter (diakses pada tanggal 14 Juni 2017)

Riadi, Muchlisin. 2017. “Pengertian, Tujuan dan Instrumen Kebijakan Moneter”. http://www.kajianpustaka.com/2017/01/pengertian-tujuan-dan-instrumen-kebijakan-moneter.html (diakses pada tanggal 14 Juni 2017)

Godam. 2017. “Pengertian Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal, Instrumen Serta Penjelasannya”. http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya.html (diakses pada tanggal 14 Juni 2017)

Anonim. 2015. “Pengertian, Jenis, Tujuan dan Instrumen Kebijakan Moneter”. http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-jenis-tujuan-moneter-macam-macam.html (diakses pada tanggal 14 Juni 2017)