.

Tampilkan postingan dengan label @A14-Dinda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label @A14-Dinda. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 Juni 2017

Pemahaman Kebijakan Moneter

@A14- Dinda,

Oleh Dinda Amalia


Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia).





Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Tujuan Kebijakan Moneter :
Kebijakan moneter dilakukan dengan tujuan untuk:
a. Menjaga stabilitas ekonomi.
b. Menjaga stabilitas harga (terutama untuk mengatasi inflasi).
c. Meningkatkan kesempatan kerja.
d. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Ada beberapa macam kebijakan moneter yang bisa dilakukan pemerintah, di antaranya:
a. Kebijakan pasar terbuka (open market policy).
b. Kebijakan diskonto (discount policy).
c. Kebijakan cadangan kas (cash ratio policy).
d. Kebijakan kredit selektif dan kredit longgar.
e. Kebijakan devaluasi dan revaluasi.
f. Kebijakan sanering (memotong nilai mata uang dalam negeri).
g. Kebijakan menarik atau memusnahkan uang lama.
h. Kebijakan dorongan moral.

Fungsi Kebijakan Moneter :
a. Mempertahankan iklim Investasi
b. Memperluas kesempatan kerja
c. Menciptakan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
d. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran
e. Menjaga kesetabilan nilai kurs mata uang
f. Menjaga kesetabilan harga barang dan jasa
g. Menurunkan laju inflasi

Contoh Kebijakan Moneter
Berikut akan diberikan satu contoh kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga terutama untuk mengatasi masalah inflasi. Untuk mengatasi masalah inflasi pemerintah dapat menggunakan kebijakan diskonto.
Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank.
Jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar.
Dengan menaikkan suku bunga, diharapkan masyarakat akan menyimpan (menabung) uangnya di bank lebih banyak dari biasanya.
Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Bila jumlah uang yang beredar berkurang maka harga-harga yang semula tinggi (inflasi) dapat diturunkan kembali. Ini berarti inflasi dapat diatasi oleh pemerintah
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2015. Pengertian dan contoh kebijakan moneter. [online]. Tersedia :
Anonim. 2013. Tujuan kebijakan moneter. [online]. Tersedia :
( diakses 13 Juni 2017 )
Ayu. 2011. Kebijakan Moneter. [online]. Tersedia :

Senin, 05 Juni 2017

Tingkat Inflasi di Jawa Barat

@A14-Dinda

Oleh : Dinda Amalia

ABSTRAK
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

PENDAHULUAN
Inflasi adalah fenomena yang sering terjadi di negara yang sedang berkembang. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan disamping masalah pengangguran. Apabila suatu perekonomian berusaha mencapai perkembangan yang lebih cepat daripada tingkat perkembangan yang diperlukan, maka perekonomian yang bersangkutan pasti mengalami inflasi. Inflasi mempunyai hubungan yang kuat dengan konsumsi, karena apabila terjadi inflasi maka harga-harga barang dan jasa akan naik sehingga berpengaruh terhadap jumlah konsumsi masyarakat atau konsumsi masyarakat akan menurun akibat dari adanya inflasi (Nopirin, 1992)
 RUMUSAN MASALAH
      1.      Bagaimana tingkat inflasi di jawa barat ?
      2.      Kota apa saja yang menyumbang inflasi tertingi di jawa barat?
   PEMBAHASAN
       1.      Tingkat inflasi di jawa barat
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatatkan Januari 2017 mengalami inflasi sebesar 0,77%. Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan yang meliputi tujuh kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dari 124,36 di Kepala BPS Jabar, menurut Rusmana (2017) mengatakan laju inflasi  “year to date” (Januari 2017) sebesar 0,77% dan laju inflasi dari tahun ke tahun (year on year) sebesar 2,94%. Menurutnya dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu bahan makanan sebesar 0,06%, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,40%, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar sebesar 1,12%, kelompok sandang 0,27%, Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,009% dan Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 2,04%.

“Januari 2017, inflasi Jabar di angka 0,77%. Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menjadi penyumbang inflasi terbesar mencapai 2,04%,” katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (1/2/2017).
Bachdi menambahkan dari pantauan tujuh kota di Jawa Barat, seluruh kota mengalami inflasi. Kota Bogor menjadi yang tertinggi mengalami inflasi yang mencapai 1,34%, Kota Sukabumi sebesar 0,81%, Kota Bandung 0,49%, Kota Cirebon 0,84%, Kota Bekasi 0,80%, Kota Depok 0,86% dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,70%.
“Tujuh kota di Jawa Barat mengalami inflasi. Kota Bogor menjadi yang tertinggi mengalami inflasi sebesar 1,34%,” pungkasnya. (MAT)

          2.   Kota penyumbang inflasi tertinggi di jawa barat
Inflasi di jawa barat pada tahub 2017 berada di angka 0,77%  Hasil perhitungan tujuh kotamadya yang menjadi sampel nasional, yakni Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon.
Namun jika ditelaah, kota-kota yang berada di kawasan barat Provinsi Jawa Barat memiliki angka inflasi yang cenderung besar. Kota-kota tersebut adalah Bogor, Sukabumi, Depok, dan Bekasi. Kota Bogor bahkan mencatat angka inflasi tertinggi dari semua sampel yakni 3,6%, jauh di atas angka inflasi Jawa Barat bahkan angka nasional.
Sementara di kawasan timur Jawa Barat yang diwakili Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya sebagai sampel, nilai inflasinya sangat rendah. Kota Cirebon bahkan menjadi yang terrendah di antara semua sampel dengan angka inflasi hanya 1,87%. Sedangkan Kota Bandung sebagai sampel yang berasal dari kawasan tengah Jawa Barat, mencatat inflasi 2,93% yang artinya sedikit diatas angka rata-rata Jawa Barat namun masih di bawah angka inflasi nasional.
KESIMPULAN
·         Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang
·         Jawa Barat mencatatkan Januari 2017 mengalami inflasi sebesar 0,77%.
·         Kota-kota yang berada di kawasan barat Provinsi Jawa Barat memiliki angka inflasi yang cenderung besar. Kota-kota tersebut adalah Bogor, Sukabumi, Depok, dan Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia. 2017. Inflasi. [online]. Tersedia :
https://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi ( diakses 5 Juni 2017 )

Jabarprov. 2017. Inflasi jabar 2017. [online]. Tersedia :

Gumilar. 2017. Empat kota penyumbang inflasi tertinggi di jawa barat. [online]. Tersedia :



Selasa, 30 Mei 2017

Koperasi simpan pinjam

@A14-Dinda,
Oleh DINDA AMALIA

ABSTRAK
koperasi adalah dadan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong.

PENDAHULUAN
Menurut para ahli koperasi memiliki tujuan agar dapat membidik anggotanya dapat hemat serta mampu mengawasi para pengelola lainnya. Simpanan pokok adalah dana yang dihimpun dari pengelola atau anggota sebagai modal usaha yang dikelola oleh pengurus sebagai modal atau pinjaman.

RUMUSAN MASALAH

   1.      Apa pengertian Koperasi simpan pinjam?
   2.      Apa saja jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam ?
   3.      Apa saja prinsip koperasi simpan pinjam ?
   4.      Apa saja peranan koperasi simpan pinjam ?
PEMBAHASAN

    1.      Koperasi simpan pinjam
Koperasi  simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat.
    2.      Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam
-    Simpanan pokok
Adalah simpanan yang wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota
          Simpanan wajib
Adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan.
-          Simpanan bebas atau sukarela
Adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja.

      3.      Prinsip Koperasi simpan pinjam
Usaha koperasi yang dikelolah oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui Rapat Anggota, dilaksanankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.
Di antaranya :
1. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
3. pembagian laba (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa para anggota.
4. Kemandirian.
5. Pendidikan perkoperasian.
6. Kerjasama antar koperasi.

     4.      Peranan Koperasi simpan pinjam
Yaitu ikut mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya
antara lain :
1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
4.  Menjauhkan anggotanya dari cengkeraman rentenir.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2015. Pengertian koperasi simpan pinjam. [online]. Tersedia :
Anonim. 2016. Pengertian koperasi simpan pinjam. [online]. Tersedia :
David, satriya. 2012. Koperasi simpan pinjam. [online]. Tersedia :
http://satriyadavid1.blogspot.co.id/ ( diakses 30 mei 2017 )




Rabu, 17 Mei 2017

Pemahaman Investasi

@A12-Dinda,
Oleh: DINDA AMALIA

ABSTRAK
Investasi adalah salah satu komponen yang diperluan untuk melanjutkan proses pembangungan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel makroekonomi (kurs mata uang, inflasi, dan suku bunga) terhadap tingkat investasi di Negara Kanada.

Selasa, 09 Mei 2017

Pendapatan nasional

@A14- Dinda
OLEH: DINDA AMALIA

PENDAHULUAN,
Dalam suatu negara terdapat percaturan ekonomi yang dilakoni oleh pelaku di masing-masing sektor. Keistimewaannya terletak ketika terjadi sebuah tolok ukur antara kegiatan ekonomi dan identitas ekonomi. Selain itu, dapat mengetahui perkembangan kemakmuran masyarakat negara secara keseluruhan dan menjadi nilai sebagai cermin untuk lebih memperbaiki sistem perekonomian. Style tersebut dapat diketahui corak serta bentuk penghasilannya bila kita dapat mengkaji masalah “pendapatan nasional”. Menurut ilmu ekonomi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara karena ia telah melakukan kegitan pelaksanaan atau penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu priode, biasanya dilaksanakan selama satu tahun.

PERMASALAHAN
      1.      Definisi pendapatan nasional
      2.      Sejarah pendapatan nasional
      3.      Konsep pendapatan nasional
     4.      Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional

PEMBAHASAN
Pendapatan Nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Tujuan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Apabila keseluruhan produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu  tahun dihitung, maka akan diperoleh produk nasional atau pendapatan nasional.
Sejarah Asal mula konsep pendapatan nasional dicetuskan oleh Sir William Petty, berasal dari Inggris, ia berusaha menaksir atau mengkaji pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam penghitungannya, ia beranggapan bahwa pendaptan nasional dapat diperoleh dengan menjumlahkan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Akan tetapi, pendapat ilmuan inggris tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam menghitung pendaptan nasional. Menurut mereka, alat utama pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto (gross national product, GNP), yaitu seluruh jumlah produk baik berupa barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh negara yang bersangkutan, diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

Beberapa konsep dari pendapatan nasional yaitu :
1. Produk Domestik Bruto (GDP)
Gross Domestic Product adalah jumlah produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah suatu negara (domestic) selama satu tahun. Dalam menghitung GDP termasuk juga di dalamnya hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. PDB/GDP dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga tetap. Pendapatan nasional harga berlaku (pendapatan nasional nominal) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama satu tahun dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Dan pendapatan nasional pada harga tetap (pendapatan nasional riil) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tertentu yang dapat digunakan seterusnya untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun lainnya.
2. Produk Nasional Bruto (GNP)
Gross National Product diperoleh melalui nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warganegara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Seperti pengusaha Jepang yang ada di Indonesia tidak akan dihitung hasil produksinya, tapi orang Indonesia yang ada di luar negeri akan dihitung jumlah penghasilannya baik berupa barang dan jasa.
3. Produk Nasional Netto (NNP)
Net National Product diperoleh dengan cara GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering disebut pula replacement). Replacement adaalah penggantian barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran atau estimasi sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
4. Pendapatan Nasional Neto ((NNI)
Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang besarnya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
5. Pendapatan Perorangan (PI)
Personal Income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi penganggguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dsb. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan peseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja.
 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Disposable Income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihknya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. (DI) ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung, pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Selain  konsep pendapatan nasional, terdapat juga  faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu :
a. Permintaan dan Penawaran agregat
Permintaan agregat merupakan hubungan antara seluruh permintaaan barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antar semua penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan pula pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional) yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan out put nasional dan menambah pengangguran.
 b. Konsumsi dan Tabungan
artinya pendapatan yang diterima oleh konsumen, dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa, sisanya untuk ditabung.

DAFTAR PUSTAKA
Zaerunullah. 2010. Pendapatan nasional. [online]. Tersedia :
febrihidayatullah. 2012. Pengertian pendapatan nasional. [online]. Tersedia :

Senin, 17 April 2017

Hubungan Industrialisasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Daerah di Jawa Barat

@A14-Dinda
Oleh : DINDA AMALIA

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Globalisasi telah berdampak besar dalam segala aspek kehidupan. Baik kehidupan sosial, politik, teknologi, pendidikan, budaya, keamanan, dan tentu saja ekonomi. Semuanya seakan-akan ikut maju dan berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Perkembangan tersebut tidak hanya memberikan manfaat pada kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan.
Seperti masalah ekonomi yang merupakan pokok masalah yang tiada habisnya. Tidak hanya menjadi masalah nasional di Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah multidimensional global. Perkembangan zaman telah membawa dampak terhadap kemajuan ekonomi , begitu pula dengan masalah pembangunan.
Sekarang ini istilah pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Dimana pembangunan industri merupakan suatu kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga pembangunan industri tidak hanya mencapai kegiatan mandiri saja, tetapi mempunyai tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan industri juga sering dikaitkan dengan peranan industri sebagai sektor pemimpin (leading sector), yaitu pembangunan industri dapat memacu dan meningkatkan pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa (Arsyad, 1999). Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung laju pertumbuhan industri, sehingga menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Selain itu pembangunan industri juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kemampuannya memanfaatkan sumberdaya secara optimal.
Hal ini berarti bahwa pembangunan industri dianggap sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja manusia yang disertai dengan usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Aktivitas utama yang paling mempengaruhi tingkat perekonomian dengan studi kasus di propinsi Jawa Barat adalah pertanian dan industri. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian daerah dan merupakan potensi yang perlu dikembangkan. Untuk itulah penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul “Hubungan Industrialisasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Daerah Di Propinsi Jawa Barat”.

1.2. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Barat?
3. Apakah pengaruh industrialisasi terhadap pertumbuhan ekonomi pembangunan di daerah propinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Barat dan apakah pengaruh industrialisasi terhadap perkembangan ekonomi di daerah propinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat
Diharapkan dapat berguna dan menjadi referensi dan menambah pengetahuan serta informasi dalam hubungan industrialisasi terhadap perkembangan ekonomi pembangunan daerah pada khususnya dan untuk para pembaca pada umumnya.

LANDASAN TEORI
Para ekonom pada dasarnya memberikan pandangan dan pengertian yang sama mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai kenaikan GDP/GNP saja tanpa melihat apakah kenaikkan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat perumbuhan penduduk atau apakah perubahan sruktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).
Arsyad (1999) mengemukakan sebuah teori Pusat Pertumbuhan (Pole Growth) merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak terpakai di berbagai negara dewasa ini. Pertumbuhan tidak mnucul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut  pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori ini adalah adanya industri unggulan yang merupakan penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya timbul daerah yang relatif maju akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.
Simon Kuznets dalam Sukirno, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 1995).
Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga akan terlihat peranan dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, sebagaimana yang diperlihatkan pada perkembangan PDRB dan sektor-sektornya.





METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipergunakan sebagai bahan analisis berupa data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik. Selain itu data sekunder diperoleh juga dari beberapa hasil penelitian lain yang mempunyai relevansi sama kajian yang dilakukan.
3.2. Analisis Data
Tabel 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Periode Tahun 1993-2006 Propinsi Jawa Barat
Tahun
Laju pertumbuhan ekonomi ( dalam %)
1993
0
1994
7,7815
1995
7,478
1996
9,468
1997
3,664762
1998
-14,1268
1999
1,950491
2000
4,358571
2001
4,755909
2002
1,895909
2003
4,658182
2004
5,064167
2005
4,9604
2006
4,9216
Total
46,83427
Rata-Rata
3,345305
Sumber: BPS Jawa Barat                                                                                               

PEMBAHASAN
4.1. Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Barat
Ekonomi merupakan nyawa dan menjadi tolak ukur kemajuan serta perkembangan suatu daerah. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi batasan apakah daerah tersebut maju atau tidak. Potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagian besar dipengaruhi oleh sumberdaya fisik (tanah, mineral, dan bahan mentah lainnya) serta sumber daya manusia (baik jumlah maupun tingkat pendidikan).
Sumber daya manusia tidak terbatas pada jumlah dan pendidikannya saja tetapi juga meliputi pandangan kebudayaan mereka, sikap terhadap pekerjaan dan keinginan untuk memperbaiki diri. selanjutnya tingkat kecakapan administratif seringkali menentukan kemampuan sektor pemerintah dalam mengubah struktur produksi dalam waktu yang tepat. Disini seseorang akan terlibat dengan masalah rumitnya hubungan antar kebudayaan, tradisi, agama, kesukuan dan pemecahan atau penyatuan suku. Jadi, bentuk sifat sumberdaya manusia dalam suatu negara merupakan determinan struktur ekonomi yang penting.
Sebagian besar daerah di Indonesia merupakan daerah agraris, pertanian baik untuk keperluan konsumsi sendiri maupun komersial, merupakan aktivitas ekonomi utama ditinjau dari sudut distribusi penggunaan angkatan kerja maupun ditinjau dari proporsi sumbangan dalam GNP. Peranan sektor manufaktur dan jasa setiap daerah juga memperlihatkan perbedaan yang besar. Walaupun terdapat persamaan masalah namun strategi pembangunan setiap daerah berbeda-beda, tergantung kepada sifat alam, struktur dan tingkat saling ketergantungan antara sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sektor industri sekunder (umumnya bidang manufaktur) dan sektor industri tersier (perdagangan, keuangan, transportasi dan jasa).
Berdasarkan data yang didapatkan yaitu tabel 1 maka diperoleh bahwa perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 3,34%. Dimana dapat
ditarik kesimpulan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang fluktuasi, tetapi keadaan pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Barat cenderung meningkat.

4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Barat
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi Jawa Barat meskipun fluktuasi, akan tetapi tentunya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Salah satu faktor yang sangat berperan besar dan berpengaruh adalah industrialisasi. Dengan adanya indutrialisasi di daerah-daerah, meningkatkan juga pembangunan daerah tersebut. Daerah tersebut menjadi lebih menjadi maju, karena adanya industrialisasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah tersebut. Masuknya teknologi-teknologi baru juga membantu turut serta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh pertanian di propinsi Jawa Barat setelah masuknya teknologi baru yang membantu jalannya produksi hasil pertanian jauh lebih produktif dibandingkan dengan produksi menggunakan alat-alat yang tradisional. Dengan itu perekonomian di propinsi Jawa Barat yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada lahan dan hasil pertanian pun meningkat.

4.3. Pengaruh Industrialisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan di Daerah Propinsi Jawa Barat
Industrialisasi memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya pertumbuhan perekonomian pembangunan daerah di propinsi Jawa Barat. Industri mengalahkan pernyataan yang menyebutkan pengangguran di propinsi Jawa Barat terus meningkat. Sebagai bukti, dengan adanya pembangunan melalui industri-industri di propinsi Jawa Barat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat yang belum memiliki pekerjaan. Dengan banyaknya masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap dan berkurangnya jumlah atau angka pengangguran di propinsi Jawa Barat membuat perekonomian pembangunan di propinsi Jawa Barat pun meningkat


PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi di suatu dareah dapat berbeda dengan daerah yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, tetapi faktor yang paling berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi adalah industrialisasi daerah. Dengan adanya industrialisasi daerah, berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah tersebut. Daerah tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu diharapkan industrialisasi di daerah-daerah dapat mengalami kemajuan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

5.2. Saran
Industrialisasi suatu daerah pastinya memberikan manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Tetapi jangan dilupakan bahwa tentu saja menimbulkan dampak negatif karena adanya industrialisasi ini. Untuk itu diharapkan partisipasi semua pihak dalam ikut serta membantu,memperhatikan, dan mengawasi industrialisasi setiap daerah agar tercapainya pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2010. Hubungan industrialisasi dengan pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah di provinsi jawa barat. [online]. Tersedia : http://mm0817.student.ipb.ac.id/2010/06/19/%E2%80%9Chubungan-industrialisasi-dengan-pertumbuhan-ekonomi-pembangunan-daerah-di-propinsi-jawa-barat%E2%80%9D/ (diakses 17 April 2017)

Baditkalatda. 2015. Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di provinsi jawa barat. [online]. Tersedia :
Jabarprov. 2014. Kondisi perekonomian jawa barat. [online]. Tersedia :