.

Tampilkan postingan dengan label @TEA-06. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label @TEA-06. Tampilkan semua postingan

Minggu, 04 Juni 2017

Pertumbuhan Perekonomian di Sulawesi Selatan

Pertumbuhan Perekonomian di Sulawesi Selatan


Melihat pertumbuhan ekonomi di Sulsel, Aviliani berpendapat provinsi yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo ini bakal dapat keluar dari tekanan ekonomi tersebut. Jika sektor infrastruktur dan pertanian, terutama komoditi unggulan seperti pangan terus didorong dan dimaksimalkan. “Dalam era pasar bebas saat ini pemerintah daerah setempat ditantang mengingatkan kualitas dan kuantitas produk hilir di sektr pangan sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain” (Menurut Aviliani).
Pertumbuhan ekonomi Sulsel beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana tumbuh 7,4 persen atau masih berada diatas rata-rata nasional. Hal ini disebabkan karena sebagian besar industri yang bergerak di Sulsel bergerak di bidang manufaktur (Menurut Agus Arifin Nu’mang).
Propinsi Sulawesi Selatan, satu dari 34 Propinsi di Indonesia dengan segala potensi sumber daya alam dan posisi yang strategis, julukan sebagai pintu dari Kawasan Timur Indonesia juga disematkan pada Propinsi ini. Penyematan julukan tersebut tentunya tidak sekedar isapan jempol saja, Propinsi Sulawesi Selatan berbenah dengan beberapa program aksi yang mumpuni. Propinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini terus memperlihatkan geliat perekonomian yang cukup bergairah di Kawasan Timur Indonesia.
Apalagi saat ini Propinsi Sulawesi Selatan telah didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung yang cukup baik, tersedianya potensi dan peluang yang siap dikembangan serta besarnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah.
Apalagi lebih lanjut, kebijakan pemerintah propinsi utamanya periode kedua dari kepemimpinan H. Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nukman dalam masa bakti 2013- 2018 telah fokus pada pengembangan sektor infrastruktur, pengembangan komoditas pangan serta industry hilir guna lebih memacu perekonomian dan pendapatan ekonomi wilayah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan (Menurut Paul Krugman).
Letak Indonesia yang sangat strategis diantara dua benua Asia dan Australia yang sangat menguntungkan bagi perdagangan, ditambah dengan kenyataan bahwasanya wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni dan menjadi daya tarik asing untuk melakukan investasi di Indonesia, faktor lain yang mendukung Indonesia sebagai kawasan investasi yang menguntungkan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang secara kuantitas dan kualitas tercukupi dan mumpuni untuk membantu menyukseskan jalannya roda investasi yang baik di Indonesia, ketersediaan sumber daya manusia yang ada juga didukung dengan tidak tingginya pembiayaan dalam persiapan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya manusia tersebut. Tingginya potensi keinginan dalam berinvestasi asing di Indonesia dapat terlihat dari sebuah laporan yang dirilis oleh United Nations Conference on Trade and  Development (UNCTAD) yang menggambarkan tentang indeks peringkat negara dengan merujuk pada potensi arus masuk investasi dalam kasus Asean2.

Tabel 1.1 : Peringkat Negara Menurut Indeks Potensi Arus Masuk PMA di ASEAN.

Negara
Indeks Potensi Masuk PMA
1990
1995
2000
2004
2005
Brunei Darussalam
29
31
35
50
50
Indonesia
44
65
76
103
100
Malaysia
38
33
31
35
35
Filipina
83
70
61
71
74
Singapura
15
3
2
2
21
Thailand
40
44
53
59
62
Vietnam
78
88
83
80
80


Kabar24.com, MAKASSAR - Perekonomian Sulawesi Selatan sepanjang 2016 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,41% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada level 7,17%. Kepala BPS Sulawesi Selatan Nursam Salam mengatakan struktur pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh empat sektor usaha meliputi agribisnis, industri pengolahan, perdagangan serta konstruksi. Secara terperinci, kontribusi sektor agribisnis terhadap struktur perekonomian Sulsel sepanjang 2016 mencapai 23,29% kemudian industri pengolahan 13,92%, perdagangan 13,41% lalu konstruksi sebesar 12,53% serta selebihnya berasal dari sektor lainnya. "Sebagian besar sektor usaha di Sulsel kinerjanya positif sepanjang 2016, meski sektor sektor penopang tidak terlalu besar pertumbuhannya. Adapun laju pertumbuhan tertinggi ada pada sektor jasa keuangan yang mencapai 13,63% sepanjang tahun lalu," paparnya, Senin (6/2/2017).



Daftar Pustaka
Paul Krugman, Majalah SWA, 05/XIV/5-18 Maret 1998 dalam Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf, Yogyakarta, 2001, hal.77 http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t40346.pdf
Nurhikmah. 13 January 2017 06.00 WITA, Ini Tiga Sektor Penopang Ekonomi Sulses di 2017.

Rahmat.A.N, 06 Februari 2017 18.20 WIB, Ekonomi Sulsel Melaju 7,41% Sepanjang 2016 http://kabar24.bisnis.com/read/20170206/78/626270/ekonomi-sulsel-melaju-741-sepanjang-2016  

Selasa, 18 April 2017

Ekonomi dan Keuangan Regional NTT



  Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah yang mengantongi pertumbuhan ekonomi tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi di kota karang tersebut telah mengantongi pertumbuhan ekonomi sebesar 10,29 persen.

Perekonomian Kota Cirebon.

@A15-TRISCA

Abstrak
Ekonomi adalah salah satu pemicu hidupnya suatu kota, suatu kota dikatakan maju dan berkembang atau bahkan lemah bisa di pengaruhi oleh perkembangan ekonominya. 

MADALAH PREKONOMIAN DI SULAWESI UTARA


@A33-Alamsyach

Abstrak
Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.

Perekonomian Bangka Belitung

@A11-Aini

Oleh : Aini Putri

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau.

Senin, 17 April 2017

Masalahan Perekonomian Di Maluku

oleh : Fadel Mubarok
@A24-Fadel

ABSTRAK

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.

PENDAHULUAN


Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur yang mengalami perlambatan kemajuan. Maluku di bagi menjadi 2 provinsi yakni Maluku Utara dan Maluku. Dua provinsi ini sama – sama mengalami perlambatan kemajuan. Maluku merupakan daerah yang punya potensi besar untuk maju dan berkembang. Hal itu terhambat karena daerah Maluku agak sulit di jangkau dan biaya transportasi untuk menuju kesana terbilang tidak murah. Maka dari itu banyak hal yang membuat Maluku mengalami hambatan untuk maju dan berkembang.

RUMUSAN MASALAH

1.      Apa fakta kemiskinan di Maluku ?
2.      Apa penyebab kemiskinan di Maluku ?
3.      Bagaimana cara menanggulangi kemiskinan di Maluku ?

PEMBAHASAN

1.     Fakta kemiskinan di Maluku
Menurut Mardatillah, 2012. Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada tahun 2003 PDRB Provinsi Maluku mencapai 3,7 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 4,05 triliun tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 mencapai 4,05 persen dan meningkat menjadi 5,06 persen pada 2005. Walaupun dikatakan setiap tahun membaik, Maluku masih menjadi provinsi miskin bila dibanding dengan provinsi lainnya.

Dari media lokal dalam beberapa tahun terakhir mengikuti histori arah perkembangan grafik kemiskinan di Maluku. Angkanya bergerak hotu mulai tahun 2004 dari 49% menuju 51,19%. Dalam rapat koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat pertengahan September 2005 terkuak angka kemiskinan Maluku 59,15%. Dari Seminar Membangun Komitmen dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku di Ambon, 28 Juli 2006, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Maluku Hanni Ohorella menyebutkan angka kemiskinan di Maluku mencapai 61 %. Angka tersebut sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku saat itu.

Di harian Kompas (15/2/2007), Gubernur Maluku berbicara tentang angka kemiskinan di Maluku sebesar 59,15 % dan program pengentasannya disiapkan dana sebesar Rp 164 milyar. Sementara itu di harian yang sama seminggu sebelumnya, Kompas (7/2/2007), diberitakan bahwa Tammat R Talaohu, Manajer Penelitian dan Pengembangan Lingkar Studi untuk Demokrasi Lokal (Indec), Selasa (6/2), mengatakan, jumlah penduduk miskin di Maluku pada tahun 2004 tercatat 40,6 persen (518.462 jiwa). Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin itu meningkat menjadi 59,6 persen dan pada tahun 2006 menjadi 61 persen (793.000 jiwa).

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Maluku pada bulan Maret 2012 sebesar 350.230 orang (21,78 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 360.320 orang (23 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 10.090 orang.

Selama periode Maret 2011—Maret 2012, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 8.960 orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 1.130 orang. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 28,88 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan mencapai 9,78 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 76,79 persen.

Pada periode Maret 2011—Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

2.     Faktor penyebab kemiskinan di Maluku

·         Ekonomi
·         Pendapatan perkapita yang rendah
·         Tingkat pengangguran yang tinggi
·         Biaya hidup mahal
·         Investasi rendah
·         Politik
·         Social

3.     Penanggulangan kemiskinan di Maluku

a)      Pertama,  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  desa  untuk  memperolah layanan pendidikan  yang memadai,  secara  gratis  dan  cuma-cuma.  Pemerintah  perlu mengembangkan  sistem pendidikan  nasional  yang  berorientasi  keberpihakan  kepada  orang miskin  (pendidikan  untuk  orang miskin) Pendidikan yang ditawarkan di  Indonesia  saat  ini  sangat mahal dan biayanya  sulit dijangkau oleh orang-orang miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka, sebab  beban  biaya  pendidikan  yang  ada,  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  keuangan  mereka. Masyarakat desa selalu mengatakan bahwa jangankan untuk menyekolahkan anak-anak, untuk makan sehari-hari saja, susahnya minta ampun.

b)      Kedua,  redistribusi  lahan  dan  modal  pertanian  yang  seimbang.  Ketimpangan  kepemilikan  lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antara masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sebagian besar tanah-tanah pertanian yang subur dimiliki oleh tengkulak lokal dan tuan tanah. Akbatnya, tanah-tanah pertanian yang ada,  tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi orang-orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian yang terbatas. Sebagian besar tenaga dan fisik mereka dipergunakan untuk menjadi buruh di tanah-tanah pertanian milik tuan tanah dan tengkulak lokal.

c)       Ketiga,  mendorong  perkembangan  investasi  pertanian  dan  pertambangan  ke  daerah  pedesaan. Pembukaan  investasi  pertanian  dan  pertambangan  dapat  memberikan  kesempatan  kerja  kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan.

d)      Keempat, membuka  kesempatan  yang  luas  kepada masyarakat  desa  untuk memperoleh  kredit  usaha yang mudah. Sistem kredit  yang  ada  saat  ini, belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha yang memadai bagi masyarakat desa.

e)      Kelima,  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  masyarakat  desa.  Kebutuhan  sandang, pangan  dan  papan  perlu  dilakukan  melalui  sebuah  mekanisme  lumbung  desa  yang  memberikan kesempatan  yang  semua  kepada  masyarakat  desa,  memperoleh  sumber-sumber  kebutuhan  yang disediakan secara terorganisir.

KESIMPULAN

Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada tahun 2003 PDRB Provinsi Maluku mencapai 3,7 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 4,05 triliun tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 mencapai 4,05 persen dan meningkat menjadi 5,06 persen pada 2005. Walaupun dikatakan setiap tahun membaik, Maluku masih menjadi provinsi miskin bila dibanding dengan provinsi lainnya.


DAFTAR PUSTAKA





" ANALISIS PEREKONOMIAN PROVINSI GORONTALO "


 ABSTRAK


   Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi telah melalui sebuah kajian muitidisplin dengan pertimbangan disamping karena letaknya yang strategis juga karena kota ini memiliki fasilitas elementer yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemerintahan provinsi secara efektif dan efisien. Dengan penetapan ini tentunya akan berdampak pada aktifitas dan struktur. ekonomi Kota Gorontalo yang tentu saja mernerlukan strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada.

·         ANALISIS PEREKONOMIAN DI PROVINSI GORONTALO

 Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari propinsi Sulawesi Utara yang terletak di jazirah utara pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di utara garis katulistiwa. Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001 bahwa propinsi Gorontalo ditetapkan sebagai propinsi ke-32 lepas dari propinsi Sulawesi Utara. Batas wilayah provinsi Gorontalo adalah sebelah utara laut sulawesi, samudera pasifik dan Republik Philipina, sebelah timur dengan propinsi Sulawesi Utara, sebelah selatan Teluk Tomini dan sebelah barat propinsi Sulawesi Tengah.

·         KEADAAN EKONOMI

 Struktur perekonomian di propinsi Gorontalo ditinjau dari kontribusi sektor-sektor ekonomi lebih banyak di topang oleh sektor industri dan jasa. Sedangkan peranan sektor pertanian relative stabil. Tabel berikut menjelaskan struktur ekonomi propinsi Gorontalo:



·         INVESTASI DI GORONTALO

 Aktivitas investasi di Gorontalo mengalami pasang surut pasca kebijakan pemekaran wilayah. Nilai investasi bisa dilihat dari besarnya investasi menurut sektor-sektor ekonomi dan juga bisa dianalisis berdasarkan sifat atau asal investasi yang telah disetujui pemerintah baik PMDN maupun PMA. Nilai PMDN yang telah disetujui pemerintah di propinsi Gorontalo.



·         STRUKTUR EKONOMI DIDOMINASI OLEH SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN   RESTORAN

 (31,12 %.) sektor Jasa-jasa (26,46 %) serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi (18,77 %.) Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,02 % (Provinsi Sulut 6,42 %). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada Tahun 1996 sebesar 9,89 % dan berangsur-angsur menurun hingga Tahun 1998 menjadi hanya sebesar 2,71 % (provinsi -2,29 %), Tahun 2000 telah mencapai 5,62 % Pengelompokkan yang didasarkan pada kiasifikasi Tahun 1930-an maka peranan masing-masing kelompok selama periode tersebut adalah sebagai berikut :

- SEKTOR PRIMER (PERTANIAN, PERTAMBANG) = 6,25 %
- SEKTOR SEKUNDER (INDUSTRI & BANGUNAN) = 10,27 %
- SEKTOR TERSIER (SISANYA) = 83,48 %

 Nilai multiplier sektor basis Kota Gorontalo berkisar antara 1,1030 - 1,2250 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan produksi sektor basis sebesar satu unit akan memberikan dampak peningkatan perekonomian secara keseluruhan sebesar 1,1030 - 1,2250 unit. Hasil penggabungan analisis Kontribusi, Rata-rata pertumbuhan, dan analisa LQ, dan Shift Share diperoleh
urutan sektor unggulan di Kota Gorontalo sebagai berikut :

1). Sektor- Pengangkutan dan Komunikasi,
2). Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran,
3). Sektor Indutsri pengolahan,
4). Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.,
5). Sektor Jasa-jasa.

 Secara agregat nilai Proportional share (Sp) dan nilai Differential share (Sd) Kota Gorontalo adalah negatif,hal ini menandakan bahwa secara agregat sektor- sektor yang ada di Kota Gorontalo tumbuh lebih lambatdibandingkan dengan tingkat provinsi. Namun jika dilihat nilai setiap sektor, maka ada sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dari tingkat provinsi yakni sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas danair minum, sektor Bangunan, Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang ditunjukkan oleh nilainya Shift (S) yang positif.

Sumber :
Arsyad Anwar, 1985, Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia 1985-1986, edisi pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Sinar Harapan, Jakarta Boediono, 1979, Econometric Models of The Indonesian Economy for Short Run Policy
Analysis, Disertation Ph.D, University of Pensylvania Branson, William H, 2000, Macroeconomic Theory and Policy, third edition, Harper and Row Publisher
Dernburg, Thomas F, 2001, Makroekonomi, terjemahan Muhtar, Penerbit Erlangga, edisi ketujuh, Jakarta
Dornbusch, Rudiger dan Fischer Stanley, 2002, Makroekonomi, terjemahan Sitompul, Erlangga, edisi ketiga, Jakarta 156 Vol.1, No.1, Februari 2010 | JBTI
Edy Suandi Hamid, 2005, Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah, UII Press, Yogyakarta
Glassburner, Bruce dan Chandra Aditiawan, 1982, Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Makro, LP3ES, edisis kedua, Jakarta
Granger, CWJ and Newbold, Paul, 2002, Forecasting Economic Time Series, Academic Press,New York San Francisco London, p. 333 Gujarati, Damodar N, 2002, Basic Econometrics, fifth edition, McGraw-Hill, London
Harun Hadiwijoyo, Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid I dan II, 1980, Kanisius, Yogyakarta Henderson, James M, Quandt Richard E, 1980, Microeconomic Theory a Mathematical Approach, third edition, International Student Edition, McGraw-Hill International Book Company

Permasalahan Ekonomi di Kota Yogyakarta


@A19-Fikri

PENDAHULUAN


Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah propinsi terkecil di Jawa dengan penduduk hanya 3,1 juta jiwa (2000). Pada akhir dekade enam puluhan propinsi ini dikenal sebagai propinsi  termiskin No.3 dari bawah sesudah propinsi NTT dan NTB, karena 47% wilayahnya yaitu kabupaten Gunung kidul, merupakan wilayah tandus.

Ekonomi Kalimantan Timur

@A29-Ferry
Oleh : Ferry Prasetiyo

Abstrak
Kalimantan Timur sebelum mekar menjadi Kalimantan Utara merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas 194.489 km persegi yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia.

Pendahuluan
Kalimantan Timur atau biasa disingkat Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Luas total Kaltim adalah 129.066,64 km² dan populasi sebesar 3.6 juta. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibukotanya adalah Samarinda.

Pembahasan
Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata dan industri pengolahan.Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara kabupaten-kabupaten di Kaltim kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain.

Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti kepulauan Derawan di Berau, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Pantai Batu Lamampu di Nunukan, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala di Tenggarong dan lain-lain.

Tapi ada kendala dalam menuju tempat-tempat di atas, yaitu transportasi. Banyak bagian di provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal, jadi banyak orang berpergian dengan perahu dan pesawat terbang dan tak heran jika di Kalimantan Timur memiliki banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan Highway Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sangata demi memperlancar perekonomian.

Namun demikian, Kaltim masih belum bisa seperti daerah lain yang ekonominya bisa tumbuh sampai 5 persen, mengingat ketergantungan dari sektor migas dan pertambangan di Kaltim yang masih tinggi, termasuk infrastrukturnya yang belum memadai.

"Hampir di setiap pertemuan, BI selalu memberi masukan kepada Pemprov Kaltim agar memerhatikan ketersediaan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seperti kelistrikan, jalan dan pelabuhan, tujuannya adalah agar bisa mendukung masuknya investasi ke Kaltim," katanya.
Pelemahan perekonomian Kaltim terasa mulai 2015 yang dapat dilihat dari catatan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, karena sebelum tahun 2015 angkanya terus meningkat. 

Misalnya pada 2010, PDRB Kaltim senilai Rp383,2 triliun, naik menjadi Rp407,34 triliun pada 2011, naik lagi menjadi Rp428,78 triliun tahun 2012, kemudian pada 2013 tercatat Rp438,53 triliun, dan kembali naik menjadi Rp445,41 triliun pada 2014.

Namun, pada 2015 mulai turun menjadi Rp439,71 triliun karena menurunnya harga migas dan batu bara, mengingat Kaltim masih mengandalkan komoditas ini untuk ekspor ke sejumlah negara.

Daftar Pustaka ;
Anonym. 2017. “Kalimantan Timur”

Kusbiantoro. Didik. 2017. “Kondisi perekonomian kaltim diprediksi membaik”


Apa hubungan Pilgub dengan Perekonomian Jakarta ya?

@A16-Zarica
Oleh Zarica halimmah (41616010034)
Abstrak
Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, Jakarta seringkali dijadikan tolak ukur bagi daerah lain dalam sektor apapun.

PEREKONOMIAN Sulawesi Selatan



Perekonomian Sulsel triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 masing-masing tumbuh 7,60% (yoy) dan 7,41% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2016 dan tahun 2015 yang masing-masing tercatat 6,78% (yoy) dan 7,17% (yoy). Secara lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh kinerja usaha primer dan tersier. Pada sektor primer didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, sementara pada usaha tersier yaitu usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, kinerja ekspor mengalami perbaikan meski masih dalam fase kontraksi akibat belum pulihnya pasar global. Pada triwulan laporan, kinerja perbankan secara umum dalam kondisi baik, sementara transaksi yang tercatat pada sistem pembayaran menunjukkan peningkatan akibat aktivitas masyarakat yang meningkat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) natal dan tahun baru, serta libur sekolah. Pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel kami perkirakan sedikit melambat, dikarenakan terdapat risiko di usaha pertanian dan perdagangan, sementara secara keseluruhan 2017 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Sulsel meningkat dikarenakan terdapat potensi pada usaha pertanian, dan pertambangan apabila terdapat peningkatan harga komoditas internasional, diikuti beroperasinya industri nikel yang lebih optimal. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan pada triwulan I 2017 berasal dari kinerja ekspor yang belum sepenuhnya membaik. Pada keseluruhan 2017, pertumbuhan yang meningkat diperkirakan berasal dari konsumsi pemerintah dan investasi dikarenakan terdapat potensi perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah. ​
Tekanan inflasi pada tahun 2016 menurun. Pada akhir 2016 inflasi Sulsel tercatat 2,94% (yoy), berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional 4%±1%. Penurunan inflasi Sulsel terjadi dikarenakan menurunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang, dan terjadinya deflasi yang lebih dalam pada kelompok transpor. Menurunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh panen yang terjadi pada triwulan IV 2016 di sejumlah daerah seperti Kabupaten Soppeng, Sidrap dan Gowa, serta kondisi stok beras milik Bulog yang juga cukup memadai dengan ketahanan hingga triwulan II 2017. Selain itu, terjaganya harga BBM juga turut berkontribusi dalam kestabilan inflasi. Kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di Sulsel tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta, komunikasi, dan koordinasi yang berjalan baik diantara anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel. Namun demikian, pada triwulan I 2017 tekanan inflasi diperkirakan dalam tren meningkat. Indikasi ke arah tersebut ditandai dengan meningkatnya inflasi pada awal triwulan I 2017. Selain itu, peningkatan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengalihan subsidi listrik pada daya 900 VA di bulan Januari, Maret, dan Mei, serta kenaikan tarif dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang efektif naik per tanggal 6 Januari 2017 turut mendorong inflasi pada awal triwulan I 2017. ​
Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2017 diprakirakan tumbuh pada kisaran 7,5% - 7,9% (yoy). Sementara secara keseluruhan 2017 akan tumbuh di kisaran 7,5%-7,9% (yoy), yang berarti berpotensi lebih tinggi dari pencapaian 2016 yang tumbuh 7,41% (yoy). Dari sisi permintaan, perekonomian Sulsel diperkirakan masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara dari sisi lapangan usaha, diperkirakan masih ditopang dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Faktor-faktor pendorong adalah konsumsi/daya beli yang semakin baik, perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah, peningkatan harga komoditas internasional, diversifikasi ekspor ke Amerika/Eropa, beroperasinya industri nikel yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri pengolahan ikan. ​
Tekanan harga di triwulan II 2017 dan 2017 diperkirakan berpotensi berada di atas kisaran sasaran inflasi nasional 4,0%±1,0%. Ada pun faktor risiko yang masih akan menjadi tekanan inflasi 2017 adalah tren kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan kenaikan harga yang diatur pemerintah yang dilakukan di pertengahan tahun 2017. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk menjaga oleh ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, serta dukungan TPID di seluruh kabupaten/kota secara optimal, agar pergerakan inflasi dapat dijaga dalam kisaran 4,0±1,0%. ​
Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) Meningkatkan kapasitas produksi pertanian; (b) Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Sulsel yang mayoritas berbasis sumber daya alam; (c) Mengoptimalkan besarnya potensi investasi di Sulsel, khususnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA), melalui peningkatan daya tarik investasi di Sulsel; (d) Merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan; (e) Mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang tidak bersumber dari APBN/APBD, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA); (f) Merealisasikan anggaran belanja di awal tahun (Semester I) dan mengalokasikan Dana Desa secara tepat sasaran dan tepat jadwal, sehingga dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi lebih awal dan lebih berkelanjutan; (g) Melakukan diversifikasi tujuan ekspor; (h) Mempererat kerjasama antar provinsi di Sulawesi, dengan mengoptimalkan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). ​
Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk pengendalian harga terutama diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi terbesar, sebagai berikut: (a) Perlunya menyusun program kerja yang lebih fokus pada pengendalian komoditas volatile food sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (b) Perlunya menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi di tiap zona dengan mengacu kepada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (c) Penguatan kerjasama antar daerah perlu semakin ditingkatkan yang didasarkan pada data Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) di kabupaten/kota; (d) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan tarif yang ditentukan oleh Gubernur seperti tarif angkutan dalam kota dan harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi (3 kg); (e) Untuk mengurangi dampak lanjutan (second round effect) yang dapat mengakibatkan inflasi 2017 naik lebih tinggi dari perkiraan, maka perlu dipastikan ketersediaan dan keberlangsungan tenaga listrik untuk rumah tangga, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

Masalah Konektivitas Hambat Akselerasi Ekonomi Sulsel
Bisnis.com, MAKASSAR -- Konektivitas antardaerah di Sulawesi Selatan yang cenderung masih terbatas menjadi pokok permasalahan utama dalam akselerasi perekonomian di provinsi ini.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel, Wiwiek S. Widayat mengemukakan waktu tempuh melalui jalur darat antardaerah di Sulsel menjadi segmen yang kerap menjadi pemicu utama dalam permasalahan logistik dan berdampak pada perekonomian  secara luas.

Menurutnya, kondisi tersebut berdasarkan hasil riset growth diagnostic yang dilakukan bank sentral kurun waktu 2015 hingga 2016 lalu menunjukkan jika konektivitas antardaerah yang masih terbatas teridentifikasi sebagai permasalah pokok dalam perekonomian Sulsel.

"Konektivitas darat maupun laut memiliki peran strategis, akses ke daerah potensial yang selama ini belum terjangkau jadi kunci, karena efeknya tentu memungkinkan investasi tumbuh lebih produktif," katanya, Senin (6/3/2017).

Wiwiek menguraikan, jika pemerintah mampu melakukann perbaikan 50% infrastruktur jalan berklasifikasi nasional, provinsi maupun kabupaten/kota secara simultan di Sulsel, diproyeksikan bakal mendongkrak efektivitas dengan pemangkasa ongkos logistik sebesar 9,97%.

Selanjutnya, lanjut dia, kondisi tersebut bisa menjadi katalis dalam mendorong  daya  saing  produk  pertanian  dan  industri  yang  diperdagangkan  antar pulau  maupun  ekspor serta berdampak  pula pada  efisiensi  transportasi.

Dari hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa perbaikan kualitas jalan berpotensi menambah rata-rata pertumbuhan PDRB terhadap baseline sebesar 0,711%, dengan tambahan pertumbuhan aggregate employment sebesar 0,017%.

Selain itu, realisasi proyek Kereta Api Lintas Makassar-Parepare diperkirakan  pula akan  menurunkan  biaya karena terjadinya switching  cost dari  jalan  ke  kereta api dengan asumsi  yang  digunakan  yaitu  terdapatnya penyerapan  dari  pengguna  jalan  kepada kereta api sebesar  13,5%.

Selanjutnya permasalahan perekonomian Sulsel lainnya yakni tingkat inovasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan Sulsel yang masih sangat rendah memicu pertumbuhan pada sektor ini ikut mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

"Terdapat pula kualitas pendidikan yang masih rendah, ditandai oleh rata-rata lama sekolah serta tingkat pendidikan tenaga  kerja  yang sebagian  besar  merupakan  lulusan  SD-SMP serta infrastruktur  distribusi  listrik  yang  tidak mencukupi hingga tahun 2020. Seluruh hal ini membuat akselerasi perekonomian Sulsel jadi terkendala," papar Wiwiek.

Sekadar diketahui, sepanjang tahun lalu ekonomi Sulsel mampu tumbuh sebesar 7,41% yang ditopang kinerja  lapangan  usaha sektot energi, pengadaan  air,  pengelolaan  sampah,  limbah  dan  daur  ulang, jasa keuangan  dan  asuransi, penyediaan akomodasi dan makan  minum serta sektor lainnya.

Tiga Sektor Penopang Ekonomi Sulsel di 2017

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Sejumlah praktisi, pakar ekonomi dan pemerintah berkumpul di four point Hotel by Sheraton Makassar, Kamis (12/1/2016). Mereka membahas tentang ekonomi outlook Makassar dan Sulsel ke depan.  Semua pihak optimis perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang Sulsel dan Makassar bakal membaik. Sektor Pertanian, Pariwisata dan Infrastruktur diyakini akan menjadi motor penggerak utama ekonomi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun kedepan.
Pasalnya kebutuhan akan tiga hal tersebut masih sangat tinggi sedangkan pasokannya masih terbatas. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and finance (Indef) Aviliani, memprediksi kondisi ekonomi secara nasional pada tahun 2017 ini masih akan dipengaruhi ekonomi global.  "Artinya, ekonomi Indonesia masih bergantung pada pengaruh resiko kenaikan The Fed Rate. Turunnya harga minyak dunia, merosotnya harga komoditas, perlambatan pertumbuhan China serta belum pulihnya kondisi perekonomian di kawasan eropa," katanya. Melihat pertumbuhan ekonomi di Sulsel, Aviliani berpendapat provinsi yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo ini bakal dapat keluar dari tekanan ekonomi tersebut. Jika sektor infrastruktur dan pertanian, terutama komoditi unggulan seperti pangan terus didorong dan dimaksimalkan.
"Dalam era pasar bebas saat ini pemerintah daerah setempat ditantang meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hilir di sektor pangan sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain," katanya.
Sementara itu, lanjut dia, di bidang pariwisata, perlu juga digarap secara optimal karena potensinya cukup banyak dan mampu menghasilkan devisa yang besar untuk medorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
"Setiap pemerintah daerah di Sulsel sebaiknya menerapkan dan meningkatkan peran Kerjasama Antar Daerah (KAD)," katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang meminta para pengusaha yang ada di daerah setempat untuk go internasional. Pihaknya mendorong mereka membuka peluang dimana saja.
Di sisi lain, Agus menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sulsel beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana tumbuh 7,4 persen atau masih berada diatas rata-rata nasional.  Hal ini disebabkan karena sebagian besar industri yang bergerak di Sulsel bergerak di bidang manufaktur.
"Selain itu terjaganya kondisi keamanan dan ketentram diyakini membuat aktivitas ekonomi di Sulsel berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Makassar Danny Pomanto mendorong tumbuhnya iklim usaha di daerah itu dengan menciptakan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah melalui Badan Usaha Lorong (Bulo). "Saya menyakini jika BULo yang telah dibentuk ini bisa mengendalikan inflasi di kota ini agar tidak melonjak drastis," katanya.

5 Tahun Terakhir, Inflasi di Sulsel 2016

Bisnis.com, MAKASSAR - Laju inflasi Sulawesi Selatan sepanjang 2016 dinilai paling terkendali dalam kurun lima tahun terakhir.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Nursam Salam mengemukakan inflasi secara kumulatif pada 2016 yang berada pada level 2,94% juga menjadi indikator langkah pengendalian berjalan secara efektif.
"Perkembangannya jauh lebih baik tahun lalu, langkah pengendalian lebih baik, meski dari sisi indeks harga ada peningkatan," katanya, Selasa (2/1/2017).
Menurutnya, tekanan inflasi yang terkendali dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya itu juga ditopang ketersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi bahan pangan pembentuk inflasi.
Selain itu, penguatan sinergitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui serangkaian langkah strategis ikut mendorong tekanan inflasi Sulsel paling rendah dalam lima tahun terakhir.
Kondisi tersebut mengikuti capaian secara nasional yang mencatatkan laju inflasi terendah sejak 2010 silam.
Adapun pada akhir tahun, laju inflasi Sulsel sebesar 0,3% seiring dengan bergairahnya daya beli masyarakat yang dipicu perayaan Natal dan Tahun Baru serta peringatan Maulid pada Desember 2016.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Disperindag Sulsel Hadi Basalamah mengemukakan fokus pengendalian inflasi dilakukan pada rantai pasok komoditas pertanian yang dilakukan simultan dengan peningkatan kapasitas produksi.
Menurutnya, pelibatan aktif seluruh pihak termasuk distributor swasta juga dilakukan Pemprov Sulsel pada tahun ini sehingga pengendalian inflasi berjalan lebih optimal.
"Tidak hanya dengan Bulog, tetapi juga dengan swasta, pemantauan secara berkala dilakukan ke gudang-gudang agar menekan potensi penimbunan yang bisa memicu pergerakan harga signifikan, inflasi ujung-ujungnya," papar Hadi.
Kendati demikian, capaian inflasi sepanjang tahun ini juga turut dipengaruhi kebijakan harga BBM oleh pemerintah pusat, meski kontribusi komoditas pangan masih relatif besar.
Daftar Pustaka

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Provinsi Sulawesi Selatan. 2016. “Kajian Ekonomi Regional”.http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulsel/Pages/Kajian-Ekonomi-Keuangan-dan-Regional-Provinsi-Sulawesi-Selatan-Periode-Februari-2017.aspx (Diakses pada tanggal 17 april 2017)

Nur, amri. 2017. “5 Tahun Terakhir, Inflasi di Sulsel 2016”.http://finansial.bisnis.com/read/20170104/9/616393/5-tahun-terakhir-inflasi-di-sulsel-2016-diklaim-paling-terkendali (Diakses pada taggal 17 april 2017)

Rahmat, nur. 2017. Masalah Konektivitas Hambat Akselerasi Ekonomi Sulsel. http://sulawesi.bisnis.com/read/20170306/16/196180/bi-masalah-konektivitas-hambat-akselerasi-ekonomi-sulsel (Diakses pada tanggal 17 april 2017)

Hikmah, nur. 2017. Sektor Penopang Ekonomi Sulsel  2017. http://bisnis.rakyatku.com/read/34847/2017/01/13/ini-tiga-sektor-penopang-ekonomi-sulsel-di-2017- (Diakses pada tanggal 17 april 2017)