Perekonomian Sulsel triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016
masing-masing tumbuh 7,60% (yoy) dan 7,41% (yoy), meningkat dibandingkan
pertumbuhan triwulan III 2016 dan tahun 2015 yang masing-masing tercatat 6,78%
(yoy) dan 7,17% (yoy). Secara lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan
disebabkan oleh kinerja usaha primer dan tersier. Pada sektor primer didorong
oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, sementara
pada usaha tersier yaitu usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Di
sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh masih kuatnya
kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, kinerja ekspor
mengalami perbaikan meski masih dalam fase kontraksi akibat belum pulihnya
pasar global. Pada triwulan laporan, kinerja perbankan secara umum dalam
kondisi baik, sementara transaksi yang tercatat pada sistem pembayaran
menunjukkan peningkatan akibat aktivitas masyarakat yang meningkat pada Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN) natal dan tahun baru, serta libur sekolah. Pada
triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel kami perkirakan sedikit melambat,
dikarenakan terdapat risiko di usaha pertanian dan perdagangan, sementara
secara keseluruhan 2017 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Sulsel meningkat
dikarenakan terdapat potensi pada usaha pertanian, dan pertambangan apabila
terdapat peningkatan harga komoditas internasional, diikuti beroperasinya
industri nikel yang lebih optimal. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan
pada triwulan I 2017 berasal dari kinerja ekspor yang belum sepenuhnya membaik.
Pada keseluruhan 2017, pertumbuhan yang meningkat diperkirakan berasal dari
konsumsi pemerintah dan investasi dikarenakan terdapat potensi perbaikan
pendapatan/pengeluaran pemerintah.
Tekanan inflasi pada tahun 2016 menurun. Pada akhir 2016
inflasi Sulsel tercatat 2,94% (yoy), berada di bawah rentang sasaran inflasi
nasional 4%±1%. Penurunan inflasi Sulsel terjadi dikarenakan menurunnya tekanan
harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang, dan terjadinya
deflasi yang lebih dalam pada kelompok transpor. Menurunnya tekanan harga pada
kelompok bahan makanan disebabkan oleh panen yang terjadi pada triwulan IV 2016
di sejumlah daerah seperti Kabupaten Soppeng, Sidrap dan Gowa, serta kondisi
stok beras milik Bulog yang juga cukup memadai dengan ketahanan hingga triwulan
II 2017. Selain itu, terjaganya harga BBM juga turut berkontribusi dalam
kestabilan inflasi. Kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di Sulsel
tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta, komunikasi, dan koordinasi yang
berjalan baik diantara anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama
dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus
distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel. Namun demikian, pada
triwulan I 2017 tekanan inflasi diperkirakan dalam tren meningkat. Indikasi ke
arah tersebut ditandai dengan meningkatnya inflasi pada awal triwulan I 2017.
Selain itu, peningkatan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengalihan
subsidi listrik pada daya 900 VA di bulan Januari, Maret, dan Mei, serta
kenaikan tarif dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan
Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang efektif naik per tanggal 6 Januari 2017
turut mendorong inflasi pada awal triwulan I 2017.
Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2017 diprakirakan tumbuh pada
kisaran 7,5% - 7,9% (yoy). Sementara secara keseluruhan 2017 akan tumbuh di
kisaran 7,5%-7,9% (yoy), yang berarti berpotensi lebih tinggi dari pencapaian
2016 yang tumbuh 7,41% (yoy). Dari sisi permintaan, perekonomian
Sulsel diperkirakan masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi
pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara dari sisi lapangan usaha,
diperkirakan masih ditopang dari lapangan usaha Industri Pengolahan,
Konstruksi, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Real Estate, Jasa Perusahaan,
Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Faktor-faktor
pendorong adalah konsumsi/daya beli yang semakin baik, perbaikan
pendapatan/pengeluaran pemerintah, peningkatan harga komoditas internasional,
diversifikasi ekspor ke Amerika/Eropa, beroperasinya industri nikel yang lebih
optimal, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri pengolahan ikan.
Tekanan harga di triwulan II 2017 dan 2017 diperkirakan berpotensi
berada di atas kisaran sasaran inflasi nasional 4,0%±1,0%. Ada pun
faktor risiko yang masih akan menjadi tekanan inflasi 2017 adalah tren kenaikan
harga minyak dunia, serta kebijakan kenaikan harga yang diatur pemerintah yang
dilakukan di pertengahan tahun 2017. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang
lebih kuat untuk menjaga oleh ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal,
serta dukungan TPID di seluruh kabupaten/kota secara optimal, agar pergerakan
inflasi dapat dijaga dalam kisaran 4,0±1,0%.
Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan
Simpul Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan
Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan yang
dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) Meningkatkan kapasitas
produksi pertanian; (b) Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Sulsel
yang mayoritas berbasis sumber daya alam; (c) Mengoptimalkan besarnya potensi
investasi di Sulsel, khususnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA), melalui
peningkatan daya tarik investasi di Sulsel; (d) Merealisasikan pembangunan
infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan; (e) Mencari alternatif
sumber pembiayaan infrastruktur yang tidak bersumber dari APBN/APBD,
sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui skema Pembiayaan
Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA); (f) Merealisasikan anggaran
belanja di awal tahun (Semester I) dan mengalokasikan Dana Desa secara tepat
sasaran dan tepat jadwal, sehingga dapat memberikan stimulus terhadap
pertumbuhan ekonomi lebih awal dan lebih berkelanjutan; (g) Melakukan
diversifikasi tujuan ekspor; (h) Mempererat kerjasama antar provinsi di
Sulawesi, dengan mengoptimalkan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi
(BKPRS).
Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk
pengendalian harga terutama diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi
terbesar, sebagai berikut: (a) Perlunya menyusun program kerja yang
lebih fokus pada pengendalian komoditas volatile food sebagaimana yang sudah
dicantumkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (b) Perlunya
menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi di tiap zona dengan mengacu kepada
Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (c) Penguatan kerjasama antar
daerah perlu semakin ditingkatkan yang didasarkan pada data Sistem Informasi
Harga Pangan (SIGAP) di kabupaten/kota; (d) Mengoptimalkan kewenangan
Pemerintah Provinsi dalam menetapkan tarif yang ditentukan oleh Gubernur
seperti tarif angkutan dalam kota dan harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi
(3 kg); (e) Untuk mengurangi dampak lanjutan (second round effect) yang dapat
mengakibatkan inflasi 2017 naik lebih tinggi dari perkiraan, maka perlu
dipastikan ketersediaan dan keberlangsungan tenaga listrik untuk rumah tangga,
ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
Masalah Konektivitas
Hambat Akselerasi Ekonomi Sulsel
Bisnis.com,
MAKASSAR -- Konektivitas antardaerah di Sulawesi Selatan yang cenderung masih
terbatas menjadi pokok permasalahan utama dalam akselerasi perekonomian di
provinsi ini.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel, Wiwiek S. Widayat
mengemukakan waktu tempuh melalui jalur darat antardaerah di Sulsel menjadi
segmen yang kerap menjadi pemicu utama dalam permasalahan logistik dan
berdampak pada perekonomian secara luas.
Menurutnya, kondisi tersebut berdasarkan hasil riset growth diagnostic yang
dilakukan bank sentral kurun waktu 2015 hingga 2016 lalu menunjukkan jika
konektivitas antardaerah yang masih terbatas teridentifikasi sebagai permasalah
pokok dalam perekonomian Sulsel.
"Konektivitas darat maupun laut memiliki peran strategis, akses ke daerah
potensial yang selama ini belum terjangkau jadi kunci, karena efeknya tentu
memungkinkan investasi tumbuh lebih produktif," katanya, Senin (6/3/2017).
Wiwiek menguraikan, jika pemerintah mampu melakukann perbaikan 50%
infrastruktur jalan berklasifikasi nasional, provinsi maupun kabupaten/kota
secara simultan di Sulsel, diproyeksikan bakal mendongkrak efektivitas dengan
pemangkasa ongkos logistik sebesar 9,97%.
Selanjutnya, lanjut dia, kondisi tersebut bisa menjadi katalis dalam
mendorong daya saing produk pertanian dan
industri yang diperdagangkan antar pulau maupun
ekspor serta berdampak pula pada efisiensi transportasi.
Dari hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa perbaikan kualitas jalan
berpotensi menambah rata-rata pertumbuhan PDRB terhadap baseline sebesar
0,711%, dengan tambahan pertumbuhan aggregate employment sebesar 0,017%.
Selain itu, realisasi proyek Kereta Api Lintas Makassar-Parepare
diperkirakan pula akan menurunkan biaya karena terjadinya
switching cost dari jalan ke kereta api dengan
asumsi yang digunakan yaitu terdapatnya
penyerapan dari pengguna jalan kepada kereta api
sebesar 13,5%.
Selanjutnya permasalahan perekonomian Sulsel lainnya yakni tingkat inovasi
sektor pertanian sebagai sektor unggulan Sulsel yang masih sangat rendah memicu
pertumbuhan pada sektor ini ikut mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun
terakhir.
"Terdapat pula kualitas pendidikan yang masih rendah, ditandai oleh
rata-rata lama sekolah serta tingkat pendidikan tenaga kerja yang
sebagian besar merupakan lulusan SD-SMP serta
infrastruktur distribusi listrik yang tidak mencukupi
hingga tahun 2020. Seluruh hal ini membuat akselerasi perekonomian Sulsel jadi
terkendala," papar Wiwiek.
Sekadar diketahui, sepanjang tahun lalu ekonomi Sulsel mampu tumbuh sebesar
7,41% yang ditopang kinerja lapangan usaha sektot energi,
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi
dan makan minum serta sektor lainnya.
Tiga Sektor Penopang Ekonomi Sulsel di 2017
RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Sejumlah praktisi, pakar ekonomi dan
pemerintah berkumpul di four point Hotel by Sheraton Makassar, Kamis
(12/1/2016). Mereka membahas tentang ekonomi outlook Makassar dan Sulsel ke
depan.
Semua pihak optimis perekonomian
Indonesia dilihat dari sudut pandang Sulsel dan Makassar bakal
membaik. Sektor Pertanian, Pariwisata dan Infrastruktur diyakini akan
menjadi motor penggerak utama ekonomi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun
kedepan.
Pasalnya kebutuhan akan tiga hal tersebut masih sangat tinggi sedangkan
pasokannya masih terbatas. Pengamat ekonomi dari Institute for Development
of Economic and finance (Indef) Aviliani, memprediksi kondisi ekonomi secara
nasional pada tahun 2017 ini masih akan dipengaruhi ekonomi global.
"Artinya, ekonomi Indonesia masih bergantung pada pengaruh resiko kenaikan
The Fed Rate. Turunnya harga minyak dunia, merosotnya harga komoditas,
perlambatan pertumbuhan China serta belum pulihnya kondisi perekonomian di
kawasan eropa," katanya. Melihat pertumbuhan ekonomi di Sulsel, Aviliani
berpendapat provinsi yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo ini bakal dapat keluar
dari tekanan ekonomi tersebut. Jika sektor infrastruktur dan pertanian,
terutama komoditi unggulan seperti pangan terus didorong dan
dimaksimalkan.
"Dalam era pasar bebas saat ini pemerintah daerah setempat ditantang
meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hilir di sektor pangan sehingga
mampu bersaing dengan produk negara lain," katanya.
Sementara itu, lanjut dia, di bidang pariwisata, perlu juga digarap secara
optimal karena potensinya cukup banyak dan mampu menghasilkan devisa yang besar
untuk medorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
"Setiap pemerintah daerah di Sulsel sebaiknya menerapkan dan
meningkatkan peran Kerjasama Antar Daerah (KAD)," katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang meminta para
pengusaha yang ada di daerah setempat untuk go internasional. Pihaknya mendorong
mereka membuka peluang dimana saja.
Di sisi lain, Agus menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sulsel beberapa tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana tumbuh 7,4 persen atau masih
berada diatas rata-rata nasional. Hal ini disebabkan karena sebagian
besar industri yang bergerak di Sulsel bergerak di bidang manufaktur.
"Selain itu terjaganya kondisi keamanan dan ketentram diyakini membuat
aktivitas ekonomi di Sulsel berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Makassar Danny Pomanto mendorong tumbuhnya iklim
usaha di daerah itu dengan menciptakan peluang bagi pengusaha kecil dan
menengah melalui Badan Usaha Lorong (Bulo). "Saya menyakini jika BULo yang
telah dibentuk ini bisa mengendalikan inflasi di kota ini agar tidak melonjak
drastis," katanya.
5 Tahun Terakhir, Inflasi di Sulsel 2016
Bisnis.com, MAKASSAR - Laju inflasi Sulawesi Selatan
sepanjang 2016 dinilai paling terkendali dalam kurun lima tahun terakhir.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Nursam Salam mengemukakan inflasi secara
kumulatif pada 2016 yang berada pada level 2,94% juga menjadi indikator langkah
pengendalian berjalan secara efektif.
"Perkembangannya jauh lebih baik tahun lalu, langkah pengendalian lebih
baik, meski dari sisi indeks harga ada peningkatan," katanya, Selasa
(2/1/2017).
Menurutnya, tekanan inflasi yang terkendali dibandingkan dengan tahun- tahun
sebelumnya itu juga ditopang ketersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi
bahan pangan pembentuk inflasi.
Selain itu, penguatan sinergitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
melalui serangkaian langkah strategis ikut mendorong tekanan inflasi Sulsel
paling rendah dalam lima tahun terakhir.
Kondisi tersebut mengikuti capaian secara nasional yang mencatatkan laju
inflasi terendah sejak 2010 silam.
Adapun pada akhir tahun, laju inflasi Sulsel sebesar 0,3% seiring dengan
bergairahnya daya beli masyarakat yang dipicu perayaan Natal dan Tahun Baru
serta peringatan Maulid pada Desember 2016.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Disperindag Sulsel Hadi Basalamah mengemukakan
fokus pengendalian inflasi dilakukan pada rantai pasok komoditas pertanian yang
dilakukan simultan dengan peningkatan kapasitas produksi.
Menurutnya, pelibatan aktif seluruh pihak termasuk distributor swasta juga
dilakukan Pemprov Sulsel pada tahun ini sehingga pengendalian inflasi berjalan
lebih optimal.
"Tidak hanya dengan Bulog, tetapi juga dengan swasta, pemantauan secara
berkala dilakukan ke gudang-gudang agar menekan potensi penimbunan yang bisa
memicu pergerakan harga signifikan, inflasi ujung-ujungnya," papar Hadi.
Kendati demikian, capaian inflasi sepanjang tahun ini juga turut dipengaruhi
kebijakan harga BBM oleh pemerintah pusat, meski kontribusi komoditas pangan
masih relatif besar.
Daftar
Pustaka