Disusun oleh :
Ferdias Dibyo
41616010042
Rakyat adalah suatu konsep politik yang netral. Komsep ini tidak
mempersoalkan perbedaan orang dalam kepelbagaian sosial, ekonomi dan
budayanya.
Tampilkan postingan dengan label @TEB-06. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label @TEB-06. Tampilkan semua postingan
Rabu, 14 Juni 2017
Senin, 22 Mei 2017
Konsep Pendapatan Nasional
Distribusi Pendapatan dan Distribusi Kekayaan
Distribusi Pendapatan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu (Astuti, 2015). Ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Todaro, 2006).
Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights (Glaeser, 2006). Alesina dan Rodrik (1994) dalam (Hajiji, 2010) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal. Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi Ismoro (1995)dalam(Rahayu, 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.
Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam:
- Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas.
- Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan.
Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerahdan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusipendapatan daerah semakin melebar (Retnosari, 2006).
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau tidaknya pembagian hasil suatu Negara dikalangan penduduknya. Untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan, bisa menggunakan Kurva Lorenz atau Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negaranegara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50-0,70; ketidakmerataan sedang antara 0,36- 0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20-0,35.(Arsyad,2010) Indikator tersebut merupakan indikator tingkat ketidakmerataan yang paling umum digunakan dan diumumkan oleh negara-negara di dunia. pandangan berbeda diberikan oleh Todaro: “…why greater equality in developing countries may in fact be condition for self-sustaining economic growth” (Todaro, 2000).Dari kutipan Todaro dapat disimpulkan bahwa semakin besar pemerataan maka hal itu dapat menjadi insentif yang baik bagi negara yang sedang berkembang untuk membangun perekonomiannya.
Pendapat Todaro ini berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut:
- Pemerataan pendapatan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit, pembiayaan sekolah, dan asuransi;
- Berdasarkan data di NSB kemampuan menabung dan berinvestasi ke dalam negeri orang-orang kaya rendah;
- Pemerataan akan meningkatkan taraf hidup serta produktivitas kerja;
- Pemerataan akan meningkatkan daya beli masyarakat;
- Pemerataan akan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan pemerataan distribusi pendapatan yang baik dapat mengurangi permasalahan-permasalahan sosial ekonomi, bahkan dapat dijadikan modal
DAFTAR PUSTAKA
http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf
Todaro M P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.
Senin, 15 Mei 2017
PEREKONOMIAN PAPUA BARAT DIPREDIKSI TERUS TUMBUH PADA 2017
Pendahuluan
Perekonomian nasional di tahun 2015 bisa dikatakan mengalami
kelesuan sebagai dampak dari melemahnya perekonomian global. Melemahnya
perekonomian global sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan regional di
Indonesia karena ekonomi Indonesia cukup rentan terhadap faktor eksternal.
Selasa, 18 April 2017
Perkembangan Perekonomian Provinsi Riau
Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan IV-2016 Terhadap Triwulan IV-2015 (y-on-y)
Pada
triwulan IV-2016 ekonomi Riau tumbuh 2,22 persen bila dibandingkan triwulan
IV-2015 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pada
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian;
Permasalahan Ekonomi di Papua
@B37-Yuliani
Salah satu isu masalah dalam perekonomian yaitu
banyaknya pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari
masalah pengangguran dan masalah tenaga kerja, seperti yang kita ketahui bahwa
tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting selain modal dalam
mempengaruhi dan menentukan output, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi daerah.
Inflasi Pada Triwulan II 2016 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK
Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi tugas
perkuliahan dan sekaligus untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan
sektor perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah.
Masalah Ekonomi yang Dihadapi Provinsi Jawa Timur
Perekonomian Maluku
Perekonomian Maluku triwulan II 2016 meningkat
Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II tahun 2016
mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, pertumbuhan ekonomi Maluku
mencapai 6,48 persen, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,64
persen.
Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah
@B16-Lukman
Lokasi daerah Jawa Tengah cukup
strategis karena terletak di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi di Pulau
Jawa, yaitu antara pusat pengembangan kawasan barat, seperti
Jakarta-Bogor-Tangerang serta Bekasi dan kawasan timur, yang meliputi
Gresik-Bangkalan-Mojokerta-Surabaya-Sidoardjo-Lamongan (Gerbang-kertasusila);
serta rencana pembangunan jalan tol di Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar).
Keadaan Ekonomi Sulawesi Selatan
Menurut TribunNews.com, Bank Indonesia memprediksi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tumbuh dalam kisaran 7,2-7,6 persen. Angka pertumbuhan ini lebih baik dibanding tahun ini yang diprediksi berada pada 7,0- 7,4 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor Kemiskinan Di Gorontalo
Pertumbuhan Ekonomi Di Gorontalo
Gubernur
Gorontalo Rusli Habibie, Kamis (4/8/2016) mengatakan bahwa untuk tahun 2016
pada triwulan I pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan
yakni mencapai 6,61 persen, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2015 lalu
yang hanya sebesar 4,76 persen.
"Kami terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor terus mengalami peningkatan," kata Rusli.
"Kami terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor terus mengalami peningkatan," kata Rusli.
Senin, 17 April 2017
Perkembangan Ekonomi Di Sulawesi Selatan
@B32-Rinaldi
Oleh: Rinaldi Mugiyono
Pendahuluaan
Dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Selatan mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, termasuk juga melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, di tahun 2014 Presiden SBY sempat mengutarakan apresiasinya kepada ibukota Sulsel, Makassar, karena membukukan pertumbuhan ekonomi melampaui Tiongkok.
Permasalahan Ekonomi Di Provinsi LAMPUNG
@B10-Army
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I 2016 Melambat
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2016 makin melambat menjadi 5,05 persen, dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,33 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I 2016 Melambat
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2016 makin melambat menjadi 5,05 persen, dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,33 persen.
Masalah Perekonomian Di kalimantan timur
Sektor Tambang Terpuruk, Transformasi Ekonomi Kaltim
Dinilai Lamban
Proses transformasi ekonomi Kalimantan Timur dinilai masih
berjalan lamban. Hal ini disebabkan permasalahan yang kompleks mulai dari
tingkat pemerintahan koordinasi antarkelembagaan atau instansi, perizinan
hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan
infrastruktur.
Demikian hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Kaltim, Mawardi BH Ritonga dalam jumpa persnya usai
menggelar Seminar Nasional Percepatan Transformasi Ekonomi Kaltim di kantornya
Samarinda, Rabu (25/5/2016).
“Untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim, tidak
terlambat. Namun, prosesnya yang masih lambat. Ini karena masalahnya yang
kompleks. Maka itu, Bank Indonesia Provinsi Kaltim melakukan salah satu upaya
dengan seminar nasional ini untuk mendapatkan bahan masukan agar bisa memberi advisory
atau nasehat kepada pemerintah daerah,” ujar Mawardi didampingi Deputi BI
Kaltim Harry Aginta.
Menurut Mawardi, Kaltim masih punya harapan untuk melakukan
transformasi di tengah pertumbuhan ekonominya yang terus turun sejak tahun 2015
hingga masuk tahun triwulan 2016. Dirinya yakin dengan Rencana Jangka Menengah
Pembangunan Daerah (RJMPD) yang telah disusun isinya, sangat baik untuk memacu
pertumbuhan ekonomi.
“Mari kita tutup sudah buku (kejayaan) sektor tambang dan
buka buku baru lagi mengembangkan sektor-sektor lain. Kami melihat ada 8
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan di Kaltim mampu mendukung
transformasi ekonomi daerah ini. Seperti sektor wisata di Berau yang potensinya
sangat besar dengan kepulauan Derawan dan juga industri pengolahan gas di
Bontang,” kata Mawardi.
Sementara itu, Harry Aginta mengungkapkan hal senada bahwa
proses transformasi ekonomi di Kaltim berjalan lambat terlihat karena regulasi
sekarang ini yang belum bersahabat dan koordinasi lembaga pemerintah yang masih
kurang seperti dalam mengatasi masalah kelistrikan di Kaltim.
“Pihak PLN yang menjadi narasumber seminar nasional kami
telah sepakat bersama-sama nantinya akan mendata potensi energi listrik di
Kaltim dan Bank Indonesia akan membantu fasilitasi antar lembaga pemerintah di
daerah dan pusat untuk koordinasi. Intinya, kita akan dorong transformasi
ekonomi Kaltim lebih cepat,” kata Harry.
Catatan Bank Indonesia, kondisi ekonomi kaltim selama
triwulan I 2016 mengalami penrurunan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan
I 2016, ekonomi Kaltim terkontraksi -1,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan
triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,5% (yoy).
Capaian pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2016 jauh
lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,9%. Sektor
pertambangan masih menjadi penyebab utama turunnya kinerja ekonomi Kaltim di
tengah pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan turunnya harga
komoditas internasional.
Salah satu narasumber seminar nasional ini, ekonom dari
Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan tahapan transformasi
ekonomi Kaltim bisa dilakukan dengan menyisihkan pendapatan minyak gas atau
tambang untuk dikelola terpisah dan digunakan return investasinya untuk pos
tertentu.
“Pos tertentu itu seperti pendidikan atau beasiswa, bencana,
investasi atau diversifikasi ekonomi. Hal ini telah dilakukan di Norwegia,
Nigeria, Timor Leste dan di Indonesia mulai dilakukan Bojonegoro. Karena,
selama ini mekanisme fiskal daerah tidak future oriented,” kata Berly dalam
pemaparannya.
Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan sebuah Negara
pada umumnya bertujuan untuk pencapaian kemakmuran dan rakyat. Pembangunan yang
dilakukan oleh Pemerintah seyogyanya mencakup pembangunan multidimensional yang
berarti pembangunan haruslah dilakukan dalam banyak sektor kehidupan
masyarakat. Selain itu, pembangunan juga harus bersifat berkesinambungan, dalam
artian pembangunan merupakan sebuah proses perbaikan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat yang bersifat terus-menerus dan jangka panjang.
Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, telah menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan
yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
dimana RPJMN ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Propinsi dan
Kota/Kabupaten untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Untuk lebih tepat sasaran, RPJMD ini dibuat dengan menyesuaikan
kondisi dan prioritas pembangunan di masing-masing propinsi atau
kota/kabupaten.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan
tiga sasaran Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, yang dikenal dengan strategi
tiga jalur yaitu pertama, stabilisasi ekonomi makro yang mendukung pertumbuhan
6,6 persen per tahun; kedua, menggerakkan kembali sektor riil, khususnya usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM); ketiga, revitalisasi pertanian, perikanan,
dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan. Ketiga pokok sasaran ini
menjadi acuan pemerintah pusat, maupun pemerintah propinsi atau kota/kabupaten.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan yang baik harus bersifat
multidimensi, artinya proses pembangunan tidak hanya mencakup perbaikan pada
bidang ekonomi namun juga mencakup perbaikan di di bidang sosial
kemasyarakatan. Pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan diharapkan berimbas pada
penurunan pengangguran dan kemiskinan.
Mengingat pembangunan sebuah Negara merupakan hal yang amat
penting, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas proses pembangunan yang
telah berjalan. Evaluasi terhadap pembangunan sangat penting sebagai bekal bagi
terciptanya tahapan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu,
indikator-indikator, baik indikator ekonomi maupun non-ekonomi, menjadi sangat penting
sebagai pengukur tingkat pencapaian sebuah pembangunan.
Dalam mengukur perekonomian sebuah Negara, indikator paling
mudah adalah dengan menggunakan indikator ekonomi berupa pendapatan nasional.
Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, indikator yang menggunakan
pendapatan nasional (tangible capital) memiliki berbagai kelemahan, terutama
pada unsur adanya bias terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu,
indikator-indikator ekonomi maupun indikator-indikator non-ekonomi terus-menerus
berkembang untuk memperbaiki konsep pengukuran kesejahteraan rakyat. Namun
sayangnya, seperti yang strategi tiga jalur yang menjadi landasan RPJMN, yang
semuanya merupakan indikator ekonomi, indikator non-ekonomi rasanya kurang
mendapat fokus perhatian pengembangan oleh Pemerintah. Padahal menurut Boskin
(2000), pendapatan nasional (tangible capital) bersamaan dengan sumber daya
tidak terlihat (intangible capital) juga bersama-sama menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi.
Searah dengan RPJMN, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
telah merumuskan visi misi, agenda, dan prioritas pembangunan propinsinya. Visi
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah “Mewujudkan Kalimantan Timur
Sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan
Sejahtera” dengan misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata
kelola pemerintah yang baik, yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kaltim
sebagai “Island of Integrity”.
2. Mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat serta system demokrasi yang kondusif.
3. mewujudkan
kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara dan Percepatan pembangunan di
wilayah pedalaman dan terpencil.
4. mewujudkan
struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep
pembangunan berkelanjutan.
5. mewujudkan
pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
yang layak dan sejahtera.
6. mewujudkan
masyarakat yang sehat, cerdas, trampil dan berakhlak mulia.
7. mewujudkan
perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial.
Sedangkan agenda Pembangunan Pemerintah Propinsi Kalimantan
Timur adalah sebagai berikut:
1. pembangunan dan
perbaikan jalan untuk menggerakan ekonomi rakyat.
2. revitalisasi
pertanian, perikanan, dan kelautan.
3. perbaikan
listrik dan program satu genset satu desa.
4. penyediaan akses
sekolah gratis, bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, beasiswa bagi Mahasiswa
Kalimantan Timur, pembangunan asrama mahasiswa dan tambahan penghasilan guru
pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta (termasuk guru bantu
dan honorer) sebesar 20%
5. Pelayanan
kesehatan gratis, program 1 puskesmas dua dokter dan peningkatan pelayanan
posyandu untuk kesejahteraan ibu, anak dan lansia.
6. Penyerapan
300.000 tenaga kerja melalui pengadaan dan pengembangan UKM melalui bantuan
tanpa agunan.
7. Bantuan
pengadaan dan penyediaan air bersih di tingkat desa/kelurahan.
8. Bantuan khusus
bagi masyarakat adat dan perbatasan.
9. Bantuan untuk
tempat ibadah bagi semua agama.
10. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk menjamin pelaksanaan agenda pembangunan tersebut, maka
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan prioritas
pembangunan, yaitu:
1. Meningkatkan
kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu
mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta
menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good government
dan pelaksanaan egovernment
2. Meningkatkan
ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan
membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanaan
baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi,
khususnya pelaksanaan pemilu dengan meningkatkan interaksi infrastruktur dan
suprastruktur politik demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman
dari luar negeri.
3. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,
4. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis
agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari melalui penegakan
aturan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam dan koordinasi rencana tata ruang
wilayah.
5. Meningkatkan
pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai
stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup.
6. Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur sehingga, memiliki ketahanan
mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang
tinggi di segala-segala bidang, baik di tataran nasional maupun internasional.
7. Meningkatkan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemiskinan
II.Tujuan penulisan makalah
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi
yang telah dilakukan dengan fokus pada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.
Dasar analisis adalah dengan melihat indikator-indikator ekonomi maupun
indikator-indikator non-ekonomi berdasarkan konsep/indikator-indikator yang
dikemukakan Lawrence J.Lau pada agenda dan prioritas pembangunan propinsi
Kalimantan Timur.
III.Landasan Teori
Berbagai metode pengukuran ppembangunan ekonomi telah banyak
digunakan oleh pakar ekonomi dalam mengukur pembangunan ekonomi sebuah daerah.
Menurut pakar pembangunan ekonomi dari Universitas Stanford, Amerika, Lawrence J. Law, terdapat banyak indikator
pembangunan ekonomi selain produk riil nasional bruto per kapita (Real Gross
National Product per capita, Real GNP per capita). Selain Real GNP per capita,
beberapa indikator ekonomi lain, yaitu pertama, ketersediaan dan tingkat
kemampuan rakyat untuk mengakses jasa, misalnya jasa telekomunikasi,
pendidikan, transportasi, dan kesehatan). Kedua, tingkat ekuitas distribusi
pendapatan, kecenderungan kemiskinan, dan kondisi pemenuhan kebutuhan dasar.
Ketiga, tingkat urbanisasi; keempat, tingkat mobilitas sosial ekonomi, dan
kelima, tingkat kesejahteraan misalkan distribusi pendapatan, kebebasan memilih
pekerjaan dan tempat tinggal.
Indikator non-ekonomi meliputi aspek politik dan sosial dari
pembangunan ekonomi, tingkat harapan hidup, tingkat “melek” huruf, tingkat
pencapaian pendidikan formal, proses hukum, dan tingkat kepuasan
masyarakat terhadap jalannya kehidupan
berbangsa dan bernegara.
IV. Analisis pembangunan pemerintah propinsi Kalimantan
Timur
Kalimantan Timur adalah sebuah propinsi yang memiliki jumlah
penduduk 3.550.586 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,81 persen per
tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini juga dipicu oleh migrasi
penduduk dari daerah lain yang berharap akan peluang kerja dan peningkatan
pendapatan, dimana menurut sensus penduduk Kalimantan Timur oleh dinas
kependudukan Propinsi Kalimantan Timur, bahwa sebanyak 46,7 persen migrasi ke
Kalimantan Timur dilakukan atas dasar pekerjaan/mencari pekerjaan.
Kinerja ekonomi nasional dan regional telah mendorong
perbaikan kinerja ekonomi daerah Kalimantan Timur. Sebagai daerah yang
mengandalkan ekspor primer, pertumbuhan indikator ekonomi dengan melihat
Pendapatan Daerah Regional Bruto Kalimantan Timur, maka dapat dikatakan
Kalimantan Timur memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Hal
ini dapat dilihat dari PDRB dengan harga konstan 2000, besaran PDRB dengan
migas pada triwulan IV tahun 2010 mencapai Rp. 27,89 triliun dan tanpa migas
mencapai Rp. 17,06triliun, dan PDRB tanpa migas dan Batu bara maka bernilai
Rp.10,31 trilyun. Dengan menggunakan indikator data PDRB dari Badan Pusat
Statistik Kalimantan Timur 2010, maka perekonomian Kalimantan Timur pada
triwulan IV tahun 2010 tumbuh positif 0,75 persen dengan migas, tanpa migas
2,05 persen, dan tanpa migas dan batu bara 1,06 persen (BPS, 2010).
Seperti yang telah dipaparkan pada visi misi, agenda, dan
prioritas pembangunan pada RPJMN dan RPJMD Propinsi Kalimantan Timur,
kemiskinan dan pengangguran merupakan variabel penting dalam menentukan
pembangunan suatu daerah. Kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/rumah
tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan.
Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba
kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar
minimal dinyatakan melalui ukuran yang disebut “garis kemiskinan” yang
disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan.
Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur relatif masih
cukup tinggi, namun yang sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir angka ini terus
mengalami penurunan. Pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 532.711 jiwa atau 22,10
persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 2.525.480 jiwa
menjadi sebanyak 243.000 jiwa atau 7,66 persen dari total jumlah penduduk
Kalimantan Timur sebesar 3.550.586 jiwa. Hal ini bertolakbelakang dengan jumlah
APBD yang lebih besar dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah
penduduk miskin yang masih relatif banyak ini tidak terlepas dari kemungkinan
kurang terintegrasinya program penanganan kemiskinan. Program-program
pengurangan kemiskinan masih mengandalkan program dan anggaran Pemerintah Pusat
dalam bentuk program-program BLT, Askeskin, Raskin, dan beberapa program
lainnya yang kurang efektif bagi pengentasan kemiskinan di propinsi Kalimantan
Timur ini.
Dilihat dari sisi profil kermiskinan di Kalimantan Timur
berdasar data empiris, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan
adalah sebagai berikut:
1. Sebagian besar
penduduk miskin tinggal di daerah kabupaten dan pedesaan (73,51 persen) yang
mayoritas bermatapencaharian disektor tradisional yaitu sektor pertanian (62,29
persen) dan 5,44 persenya tidak bekerja.
2. Selain itu
Tingkat pendidikan kepala Rumah tangganya mayoritas Tidak tamat SD dan SD yaitu
mencapai 67,82 persen. Kondisi ini menyebabkan daya penalaran untuk
memanfaatkan potensi sumber potensi ekonomi dilingkungannya agar hidup lebih
maju dan memperoleh pendapatan yang memadai belum dapat dimanfaatkan.
3. Kondisi
infrastruktur daerah pedesaan yang masih terbatas seperti akses jalan menuju
sentra produksi pertanian, sarana perekonomian seperti pasar dan perbankan dan
fasilitas penunjang perekonomian lainnya. Kondisi ini menyebabkan petani selalu
dalam kondisi petani tradisional yang terbatas pendapatannya.
4. Infrastuktur informasi
yang sulit dan sarana pemasaran hasil-hasil produksi pertanian yang sangat
terbatas disamping harga barang-barang pertanian yang murah dan tidak sesuai
dengan perkembangan harga sarana produksi dan biaya konsumsi sehari-hari.
5. Status pekerjaan
petani yang sebagian besar berusaha sendiri (58,64 persen) sebagai petani, jasa
informal (51,1 persen), dan buruh/karyawan berpenghasilan rendah (32,37
persen).
6. Masih banyak
anak usia sekolah yang terpaksa tidak sekolah lagi, tidak dapat ikut berperan
serta pada program Keluarga Berencana, tidak mampu berobat ke Puskesmas maupun
Poliklinik, sangat kecil mendapat akses memperoleh UMKM/UKM, fasilitas buang
air yang tidak sehat, fasilitas lantai bangunan yang berkualitas rendah, dan
fasilitas sumber air minum kebanyakan yang tidak sehat.
7. Kondisi
ketidakmampuan keuangan, juga karena kondisi kultur sosial budaya, menjadi
pekerkja keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga
8. Belum nampak
kesungguhan institusi yang benar-benar menggagas program-program pemberdayaan
masyarakat untuk terentas dari kemiskinan, baik dari tingkat desa dan kelurahan
hingga level di atasnya termasuk lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
Melihat kondisi
permasalahan di lapangan seperti diatas, langkah-langkah yang telah diambil
oleh Pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur adalah
sebagai berikut:
A. Melalui dana Pemerintah Pusat (Dana APBN)
a. Program
Penanggulangan Kemiskinan Kota
b. Program Subsidi
Pembangunan Infrastruktur Desa
c. Program Pengurangan Subsidi BBM dalam bentuk
Bantuan Langsung :
o Bantuan Langsung
Tunai (BLT) berupa Uang
o Bantuan Askes
Keluarga Miskin (ASKESKIN)
o Bantuan Beras
Miskin (RASKIN)
o Bantuan
Oprasional Sekolah (BOS)
d. Program
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
e. Program-program
lainnya yang ditempatkan dibeberapa Departemen
f. Program Kridit
Usaha Rakyat
g. Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
B. melalui dana Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Provinsi (
Dana APBD)
1. Membantu secara
teknis dan administrasi memperlancar program Pemerintah Pusat
2. Bantuan Subsidi
Pendampingan Berobat Gratis dari ASKESKIN
3. Membentuk Tim
Komite Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
4. Bantuan Bebas
Bayar iuran sekolah bagi keluarga Miskin melaui Kartu Miskin
5. Bantuan Modal
kerja dan pelatihan keterampilam bagi keluarga miskin di
6. beberapa
Kabupaten/Kota (Kota Tarakan dan Balikpapan)
Strategi yang
telah dilakukan olh Pemerintah propinsi Kalimantan Timur dalam program dan
kegiatan pengentasan Kemiskinan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
1. Membentuk Tim
sebagai organisasi pelaksana Penanggulangan kemskinan Kalimantan Timur meliputi
: Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi, Dinas terkait,
BPS Provinsi, Camat, dan Lurah/Kepala Desa, Ketua RT, PT. Pos, Bank BRI/Bank
Kaltim, dan Tenaga Pendamping yang tergabung dalam TKPK. Masing-masing
pelaksana menjalankan tugasnya sesuai kepentingannya, dimana Guibernur selaku
penangung jawab. Pihak DPRD sebagai pemegng hak budget anggaran,
Bupati/walikota sebagai penyedia anggaran dan operasional di Kab/Kota, Bappeda
sebagai pembuat program perencanaan, BPS sebagai penyedia data, instansi
terkait sebagai tim pembina teknis dan manajemen, Camat dan lurah serta Ketua
RT membantu operasional lapangan.
2. TKPK
memanfaatkan basis data Penduduk Miskin Mikro Nama dan alamat jelas hasil
Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 yang dilakukan BPS
3. Memetakan
Kantong-kantong kemiskinan dan memisahkan data nama dan alamat RTM (Sangat
Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin) untuk keperluan prioritas penanganan.
4. Menyusun Program
Strategis pengentasan kemiskinan dengan mengedepankan pada ”pemberdayaan
penduduk miskin” dengan tujuan utama adalah bagaimana penduduk miskin tersebut
memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan potensi sumberdaya ekonomi
dilingkungan tempat tinggalnya hingga memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari, sampai mereka dapat ”mandiri”.
5. Mengalokasikan
”anggaran khusus program pengentasan kemiskinan” melalui Panitia Anggaran APBD
(Provinsi dan Kab/Kota), dengan menghitung terlebih dahulu secara cermat
kebutuhan yang tepat. Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dilakukan di
semua Kabupaten/Kota. Sementara APBD Provinsi digunakan untuk memfasilitasi
pelatihan-pelatihan keterampilan RTM, Biaya Operasional penyaluran bantuan
kepada RTM, Honor tenaga pendamping, Biaya Monitoring dan Pelaporan
6. Alokasi anggaran
pengentasan kemiskinan dilakukan selama 2 (dua) tahun anggaran untuk Rumah
Tangga miskin dan Sangat Miskin yang dibagikan secara bertahap selama dua tahun
dengan anggaran sebesar Rp. 779,40 Milyar Rumah tangga dengan jumlah Rumah
Tangga yang dibantu tunai sebanyak 144.656 Rumah Tangga.
7. Menyalurkan
bantuan/subsidi keuangan permodalan dan peningkatan pengembangan usaha dari
dana APBD melalui jasa perbankan dibantu oleh PT.Pos dan aparat Desa/Kelurahan
dibawah koordinasi Camat. Sementara secara teknis dan manajemen perlu dibantu
oleh tenaga pendamping dan bantuan dari instansi teknis yang sesuai dengan
bidang kerja dan keterampilan dari RTM tersebut. Jadi implementasi program
harus dibantu dan dikerjakan secara terintegrasi dari berbagai Dinas/Instansi
terkait.
Daftar Pustaka:
Ferdiany,Firsta Susan. 2017. Target Pajak Daerah Kalimantan Timur . Online. Tersedia http://finansial.bisnis.com/read/20160525/9/551363/sektor-tambang-terpuruk-transformasi-ekonomi-kaltim-dinilai-lamban Diakses Tanggal 17 April 2017.
Zulkarnaen, Iskandar. 2017. Malaysia Strategin Bagi
Perekonomian Kalimantan Timur. Online. Tersedia: http://www.spocjournal.com/ekonomi/pembangunan/89-analisis-pembangunan-ekonomi-daerah-kalimantan-timur-melalui-indikator-ekonomi-dan-indikator-non-ekonomi.html
Diakses Tanggal 17 April 2017.
Kaltaraprov. 2017. DBH 2018 Ditaksir Capai Rp 136,6 M.
Online. Tersedia:https://www.kaltimprov.go.id/berita-empat-masalah-prioritas-kalimantan.html.Diakses
Tanggal 17 April 2017.
POLA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
POLA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Hilma Meilani, Dewi Wuryandani
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit analisis adalah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan menggunakan data sekunder periode 2006-2009. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Sumbawa dan Dompu tergolong daerah maju tapi lamban tumbuh, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah tergolong daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima tergolong daerah relatif tertinggal. Ketimpangan regional tergolong tinggi, ketimpangan terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah. Sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara adalah sektor tanaman bahan makanan, Kabupaten Sumbawa Barat unggul pada sektor perdagangan, Kota Mataram unggul pada sektor pengangkutan, Kota Bima unggul pada sektor pemerintahan, sedangkan Lombok Barat tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten/kota di NTB tidak memiliki indeks spesialisasi yang tinggi.
MAKRO EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2013 menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan. Adanya momen libur sekolah dan daftar ulang sekolah di bulan Juli 2013, diikuti dengan adanya hari raya Idul Fitri dan hari raya kemerdekaan di bulan Agustus 2013 yang dimeriahkan oleh beberapa pameran dan keramaian di beberapa daerah menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi dari sisi permintaan di triwulan III 2013. Adanya panen kedua padi, panen raya tembakau di Lombok Tengah dan Lombok Timur, panen kedelai dan kacang tanah, serta tingginya permintaan sapi sebagai persiapan hari raya Idul Adha dari luar daerah juga memicu tingginya realisasi PDRB di triwulan III 2013 dari sisi penawaran. Meningkatnya produksi Newmont dibanding triwulan sebelumnya juga mampu meningkatkan PDRB NTB. Namun demikian, pelaksanaan hari raya Idul Fitri yang jatuh di awal bulan Agustus, menjadikan aktifitas konsumsi perabot rumah tangga dilaksanakan di triwulan II, sehingga kenaikan nilai konsumsi tidak sebesar di triwulan yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, PDRB Provinsi NTB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga 8,02% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya pengeluaran rumah tangga dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Adanya panen beberapa komoditas juga meningkatkan daya beli petani, sehingga tingkat konsumsi juga meningkat. Secara tahunan, tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% (yoy) sedikit di bawah pertumbuhan nasional (5,61% yoy) yang masih cenderung melambat.
KAJIAN EKONOMI REGIONAL NUSA TENGGARA BARAT
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar PDRB sisi permintaan dengan sumbangan konsumsi rumah tangga mencapai 54,70% dari total PDRB, disusul oleh investasi yang dilakukan dengan pangsa mencapai 28,20% dan pengeluaran pemerintah dengan pangsa sebesar 19,48% dari total PDRB. Pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat di triwulan III 2013 baik dengan tambang maupun tanpa tambang. Adanya panen raya tembakau menjadi penyebab utama peningkatan PDRB dari sisi penawaran. Peningkatan pertumbuhan PDRB juga didukung oleh membaiknya kinerja pertambangan yang mulai mengalami peningkatan. Adanya konsumsi yang cukup tinggi selama hari raya Idul Fitri juga meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor yang lain yang tampak dari adanya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan jasa-jasa. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih disebabkan oleh adanya pembagian aktivitas ekonomi di triwulan sebelumnya dikarenakan oleh waktu hari raya Idul Fitri yang senantiasa maju 10 hari dikarenakan adanya perbedaan sistem penanggalan
PERKEMBANGAN INFLASI
inflasi triwulan III 2013 mengalami kenaikan yang tinggi terutama dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM di akhir bulan Juni 2013. lonjakan inflasi tertinggi dirasakan di bulan Juli 2013. Adanya kenaikan BBM, membuat beberapa komoditas pangan seperti sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan mengalami kenaikan signifikan, diikuti oleh kenaikan harga daging dan olahannya. Kenaikan harga tersebut selain karena pengaruh dari kenaikan biaya transportasi, juga lebih disebabkan oleh adanya aksi ambil untung mengikuti kenaikan harga BBM yang tampak dari anomali kenaikan harga pangan di kota Mataram yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di kota Bima yang mengikuti kenaikan transportasi. Tekanan inflasi masih cukup tinggi hingga bulan Agustus lebih dikarenakan oleh adanya hari raya Idul Fitri dan hari kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga tekanan permintaan cukup tinggi. Harga barang berangsur menurun di bulan September seiring dengan turunnya permintaan dan kembali terkoreksinya harga pangan. Dibanding inflasi nasional, inflasi provinsi NTB di akhir triwulan III sedikit lebih rendah dikarenakan tertolong oleh deflasi yang terjadi di bulan September seiring dengan adanya deflasi komoditas pangan kembali ke harga kesetimbangan. Pergerakan inflasi secara tahunan per tahun 2013 sudah relatif searah pergerakan inflasi nasional yang menunjukkan adanya keterkaitan ekonomi yang semakin kuat dan semakin terintegrasinya pasar barang dengan pergerakan harga nasional.Kinerja Perbankan. Perkembangan perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan II-2013 terus menunjukkan kinerja yang positif. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan kinerja indikator utama perbankan meliputi total aset secara gabungan tercatat Rp22,02 triliun dengan angka pertumbuhan mencapai 18,15% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan didukung dengan kinerja kredit yang baik dengan Non Performing Loan (NPL) yang masih dibawah ketentuan. Kinerja intermediasi perbankan tersebut didorong oleh pembiayaan yang terus meningkat sebesar 23,06% (yoy) atau mencapai Rp17,44 triliun, namun peningkatan tersebut belum seiring dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) yang hanya tumbuh sebesar 10,76% (yoy) atau Rp13,76 triliun.
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Pada triwulan III-2013 perkembangan transaksi keuangan secara tunai di Nusa Tenggara Barat berada pada tren net outflow. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah aliran uang keluar (cash outflow) yang lebih besar dibandingkan aliran uang masuk (cash inflow), atau dengan kata lain jumlah penarikan uang tunai lebih besar dibandingkan jumlah setoran uang tunai yang dilakukan oleh perbankan NTB melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada triwulan III-2013, jumlah aliran uang tunai yang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran perbankan di NTB masih berada pada tren peningkatan yang tercatat sebesar Rp1,34 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 24,37% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang tumbuh hingga 21,53% (yoy) dengan nominal tercatat sebesar Rp790,18 miliar. Di sisi lain, jumlah aliran uang tunai yang keluar (cash outflow) yang berasal dari kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai Rp1,55 triliun yang tumbuh positif sebesar 21,75% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang tercatat tumbuh rendah sebesar 2,69% (yoy) dengan nominal sebesar Rp1,29 triliun. Jumlah aliran uang keluar yang lebih besar dibanding aliran jumlah uang masuk menyebabkan terjadinya net outflow dengan jumlah mencapai Rp213,37 miliar.
KINERJA KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah di provinsi NTB terdiri dari 3 sumber utama yaitu dana APBD provinsi NTB, APBD kabupaten dan kota di provinsi NTB dan dana APBN yang dialokasikan di daerah. Total rencana pendapatan yang dihasilkan sepanjang tahun 2013 sebesar 12,75 trilyun, sedangkan total rencana belanja tahun 2013 mencapai 17,73 trilyun. Besarnya rencana belanja terutama banyak disumbang oleh alokasi dana APBN yang dikirim ke provinsi NTB yang mencapai lebih dari 7 trilyun, sedangkan baik rencana pendapatan maupun belanja terbesar disumbang oleh pendapatan dan belanja 10 kabupaten dan kota di wilayah provinsi NTB Pencapaian realisasi pendapatan di provinsi NTB secara umum sesuai dengan rencana dimana sampai dengan akhir triwulan III 2013 total penerimaan telah mencapai 74,65% dari rencana pendapatan. Sedangkan realisasi belanja di provinsi NTB relatif masih rendah dimana sampai dengan akhir triwulan III 2013 baru tercapai 61,89% dari rencana belanja. Hal ini diakibatkan realisasi belanja pemerintah pusat di provinsi NTB baru sebesar 51,86% dari total anggaran, dimana realisasi tertinggi pada belanja pegawai dengan capaian sebesar 71,88% sedangkan realisasi belanja modal belum optimal yaitu sebesar 39,75%.
Perkembangan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif menurun. Dari sisi ketenagakerjaan terdapat penurunan jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan penurunan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan peningkatan rasio Tingkat Pengangguran Terbuka. Penurunan penyerapan tenaga kerja terutama di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang seharusnya saat ini menjadi sektor primadona di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terlihat dari beberapa indikator seperti tingkat kunjungan wisatawan, tingkat okupansi hotel dan kegiatan dunia usaha di sektor tersebut menunjukkan peningkatan. Sedangkan dari sisi kesejahteraan, perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kota terindikasi menurun dan daya beli masyarakat di pedesaan NTB terhitung rendah terlihat dari Nilai Tukar Petani selama tahun 2013 dibawah nilai 100. Tren penerimaan dana remittance periode 2012-2013 juga terlihat menurun meskipun di triwulan III 2013 terdapat peningkatan dibandingkan triwulan II 2013.
PROSPEK KERJA TRIWULAN IV-2013
Pada triwulan IV 2013, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan statistik dengan penyesuaian, hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi diramalkan masih akan tumbuh sebesar 4,92% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 2,49% (qtq). Penurunan pertumbuhan terutama disebabkan oleh sudah selesainya panen raya komoditas utama Provinsi NTB. Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 secara prosentase masih didorong oleh pertumbuhan di sektor listrik, air dan gas, disusul oleh pertumbuhan ekonomi sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor keuangan diperkirakan masih akan tumbuh lebih dari 6% (yoy) walaupun relatif melambat dibanding tahun sebelumnya. Perbaikan pertumbuhan terutama dialami oleh sektor pertanian, berkat meningkatnya proyeksi ARAM 2 BPS dan hasil panen dan tanam komoditas sektor unggulan yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja. Ekspektasi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang juga menunjukkan adanya peningkatan optimisme yang tampak dari peningkatan indek ekspektasi konsumen dalam 6 bulan yang akan datang.
Prospek Inflasi Triwulan IV 2013
Kinerja inflasi NTB hingga akhir tahun diperkirakan dapat berada di kisaran 9% (yoy). Inflasi di bulan November diperkirakan dapat menurun seiring dengan adanya panen raya komoditas hortikultura di Lombok Timur meliputi wortel, kentang, cabai, tomat, sawi dan beberapa jenis sayuran lainnya. Namun demikian, kekhawatiran inflasi berasal dari tekanan kenaikan harga beras yang diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan sudah tidak adanya panen besar dan harus menunggu hingga bulan Maret 2014 untuk kembali panen. Berdasarkan pergerakan ramalan harga survei konsumen menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih akan terjadi di bulan November dan Desember 2013. Tekanan permintaan kemungkinan besar meningkat di bulan Desember bersamaan dengan datangnya hari raya Natal dan tahun baru yang dibarengi dengan adanya libur panjang. Peningkatan kunjungan wisatawan diperkirakan meningkatkan permintaan kebutuhan pendukung pariwisata.
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi di NTB Terbaik se-Indonesia.
Jokowi senang dengan pertumbuhan ekonomi di NTB tersebut. Dia mengatakan, butuh usaha keras untuk mencapai angka 9,9% tersebut. "Ini pertumbuhan yang sangat tinggi sekali. Dunia hanya 3,3%, nasional hanya 4,9%. Jadi kita patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonominya sangat baik dan inflasinya malah deflasi," kata Jokowi. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan untuk warga NTB. "Selamat menjalankan puasa. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan," kata Jokowi. Turut mendampingi Presiden Jokowi pada salat tarawih yakni Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Menteri ESDM, Sudirman Said. Gubernur NTB Muhammad, Zainul Majdi bersebelahan dengan Jokowi saat salat. Zainul yang juga merupakan seorang penghapal Al Quran ini juga sempat memberikan ceramah singkat. "Kehadiran Pak Presiden merupakan suatu pengingat kepada kita semua, seluruh jemaah umat Islam di NTB bahwa Ramadan bukan berarti menurunkan kontribusi kita. Justru Ramadan itu kita tertantang, ditantang oleh Allah untuk memberikan kontribusi yang terbaik," kata Zainul. Usai salat, ratusan warga Mataram berebut untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Dengan santai, Jokowi pun meladeni beberapa warga untuk berfoto. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunjuk beberapa untuk bisa berfoto dengannya.
SUMBER :
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/ntb/documents/kerfinal.pdf
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3230635/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-di-ntb-terbaik-se-indonesia
http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/110
Perekonomian Di Maluku Utara
@B34- Fauzi
Oleh: Muhammat Fauzi
Perekonomian Maluku Utara
Oleh: Muhammat Fauzi
Perekonomian Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil
pemekaran dari Provinsi Maluku yang resmi berpisah pada tanggal 12 Oktober
1999. Provinsi Maluku Utara berada diantara 3º Lintang Utara sampai 3º Lintang
Selatan dan 124º – 129º Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah
kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau
yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni.
Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10
km2, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dan luas daratan
32.004,57 km 2 atau 30,92 persen.
Pergerakan perekonomian daerah di
Maluku Utara sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu
pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya. Komoditas utama
yang mendukung nadi perekonomian di Maluku Utara meliputi:
- Kopra
- Buah Pala
- Cengkeh
- Perikanan, yang sebagian telah diekspor ke Jepang
- Emas
- Nikel, yang sebagian telah diekspor ke Jepang
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Membaik
Ternate (Antara Maluku) - Bank Indonesia
(BI) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara (Malut), pada triwulan
II 2013 sebesar 6,3 persen, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional 5,8 persen..
Pertumbuhan ekonomi masih disumbang
besar dari sektor pertambangan, sementara sektor lain terus memberikan
sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi, namun belum terlalu signifikan.
Pada 2011 inflasi terjadi sebesar 4,57
persen, sementara secara tahunan inflasi pada Juli 2013 tercatat sebesar 7,68
persen dengan faktor penyebab terbesar adalah dampak lanjutan naiknya harga
BBM, permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri serta kondisi cuaca yang
menghambat distribusi barang dan jasa.
Ekonomi Kreatif Kunci
Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara
Ekonomi kreatif merupakan aktivitas
ekonomi yang dihasilkan sebagai output dari daya pikir, kreativitas, ide yang
bersifat inovatif dan mengelaborasikannya dengan kemajuan teknologi informasi.
Begitu ketatnya persaingan ekonomi di antara negara-negara maju dan berkembang
saat ini, ekonomi kreatif berada pada posisi kunci, terutama bagi Indonesia.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang didukung dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, program ekonomi
kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.
Seperti halnya bila ekonomi kreatif dikembangkan di wilayah Maluku Utara,
pengembangan ekonomi kreatif hingga kini terus dilanjutkan oleh pemerintah.
Mengingat pula pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga semakin membaik dan
menunjukkan kualitasnya. Menurut data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS)
Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2015 adalah sebesar 6,10
persen. Kondisi ini terlihat lebih baik daripada tahun 2014 yang hanya sebesar
5,48 persen.
Ekonomi Malut tahun 2015 tumbuh 6,10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,48 persen
Ekonomi Malut tahun 2015 tumbuh 6,10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,48 persen
Badan
Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat ekonomi daerah ini tumbuh
6,10 Persen, yang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
atas dasar harga berlaku mencapai Rp 26.631,6 miliar.
"Ekonomi Malut tahun 2015 tumbuh 6,10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,48 persen," kata Kepala BPS Provinsi Malut, Misfaruddin, di Ternate.
"Ekonomi Malut tahun 2015 tumbuh 6,10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,48 persen," kata Kepala BPS Provinsi Malut, Misfaruddin, di Ternate.
"Struktur
perekonomian Malut menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga
lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (24,84 persen).
Perda- gangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,38 persen) dan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (17,09
persen),"
Selain
itu, ekonomi Malut pada triwulan IV-2015 tumbuh sebesar 6,05 persen bila
dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y).
Pertumbuhan didukung oleh seluruh lapangan usaha.
Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 13,13 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar sebesar 13,04 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 12,21 persen.
"Struktur perekonomian Malut pada triwulan IV-2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,96 persen), Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,53 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,31 persen),"
Pertumbuhan didukung oleh seluruh lapangan usaha.
Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 13,13 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar sebesar 13,04 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 12,21 persen.
"Struktur perekonomian Malut pada triwulan IV-2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,96 persen), Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,53 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,31 persen),"
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 6,54% (yoy)
lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Dari sisi
permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari
terjaganya tingkat konsumsi masyarakat dan adanya perbaikan perdagangan luar
negeri Maluku Utara pada triwulan tersebut. Namun demikian, kontraksi konsumsi
pemerintah dan perlambatan konsumsi rumah tangga masih membayangi pertumbuhan
tersebut. Sementara itu dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor
pertanian, pertambangan, dan perdagangan besar dan eceran menjadi motor utama
penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016. Kestabilan harga-harga
produk pertanian menjaga pendapatan petani dari subsektor tabama dan
hortikultura pada level yang baik. Selain itu, peningkatan permintaan produk
rempah-rempah dan kopra dari Jawa Timur menyebabkan pendapatan dari subsektor
tanaman perkebunan tersebut pada level yang tinggi.
HAMBATAN PEMBANGUNAN MALUKU UTARA
Kendala
Upaya
pembangunan daerah di Propinsi Maluku dihadapkan kepada berbagai kendala yang
erat kaitannya dengan kondisi geografis
dengan karakteristik wilayah yang kurang menguntungkan, antara lain karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas
ratusan pulau besar dan kecil yang dipisahkan
oleh perairan laut dalam yang luas, keterpencaran lokasi (jarak), keterbatasan
areal lahan yang dapat dibudidayakan, dan adanya beberapa kawasan rawan bencana
alam, terutama letusan gunung api yang menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif serta bagi pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, khususnya
sistem transportasi.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN DAERAH
a.
Pelaksanaan Otonomi di Daerah
Dalam rangka memperkukuh negara
kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan
pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah
tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi
Maluku, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung
jawab.
b.
Pengembangan Sektor Unggulan
Dalam upaya
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara
berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan
efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi
Maluku. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan
ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi.
c.
Pengembangan Usaha Nasional
Pengembangan usaha nasional yang
meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara
(BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan
agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama
pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan
lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.
d.
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan
sumber daya manusia di Propinsi Maluku diarahkan untuk mewujudkan manusia
berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan
sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa,
baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan
luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia
diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui
peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun
pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan
dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan
sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.
e. Kependudukan
Kebijaksanaan di bidang kependudukan
di Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan
dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran
penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan hidup.
f. Pengembangan
Prasarana dan Sarana Ekonomi
Pengembangan
prasarana dan sarana ekonomi, khususnya transportasi, di Daerah Tingkat I
Maluku diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan,
kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan,
dan efektivitas operasi dan pemeliharaan
berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem
transportasi dikembangkan secara lebih luas
dan terpadu terutama dengan mengembangkan pengembangan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat
menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.
h.
Pengembangan Kawasan Andalan
Kawasan andalan dikembangkan secara
terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah,
keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk,
pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan
usaha, dan lingkungan kerja.
Daftar Pustaka
-
Anonim. 2017. Potensi di Tiap KabKota
Provinsi Maluku Utara. Bkpmprovmalut. Maluku Utara.
-
Anonim.
2017. Profil Provinsi Maluku Utara. Bpkp. Jakarta.
-
Ade
Nursiyono, Joko. 2016. Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara.
Kompasmania. Indonesia.
-
Fatah,
Abdul. 2013. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Membaik. Antaramaluku.
Maluku.
-
Burhani,
Ruslan. 2016. Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 610 Persen. Antaranews. Indonesia.
-
Anonim.
2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku Utara Februari 2017.
Bankindonesia. Indonesia.
-
Hikmaningtyas.
2011. Perkembangan Ekonomi. Anonim. Indonesia,
Langganan:
Postingan (Atom)












