Masalah Perekonomian Di kalimantan timur

Sektor Tambang Terpuruk, Transformasi Ekonomi Kaltim Dinilai Lamban

Proses transformasi ekonomi Kalimantan Timur dinilai masih berjalan lamban. Hal ini disebabkan permasalahan yang kompleks mulai dari tingkat pemerintahan koordinasi antarkelembagaan atau instansi, perizinan hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Demikian hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Mawardi BH Ritonga dalam jumpa persnya usai menggelar Seminar Nasional Percepatan Transformasi Ekonomi Kaltim di kantornya Samarinda, Rabu (25/5/2016).

“Untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim, tidak terlambat. Namun, prosesnya yang masih lambat. Ini karena masalahnya yang kompleks. Maka itu, Bank Indonesia Provinsi Kaltim melakukan salah satu upaya dengan seminar nasional ini untuk mendapatkan bahan masukan agar bisa memberi advisory atau nasehat kepada pemerintah daerah,” ujar Mawardi didampingi Deputi BI Kaltim Harry Aginta.

Menurut Mawardi, Kaltim masih punya harapan untuk melakukan transformasi di tengah pertumbuhan ekonominya yang terus turun sejak tahun 2015 hingga masuk tahun triwulan 2016. Dirinya yakin dengan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RJMPD) yang telah disusun isinya, sangat baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

“Mari kita tutup sudah buku (kejayaan) sektor tambang dan buka buku baru lagi mengembangkan sektor-sektor lain. Kami melihat ada 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan di Kaltim mampu mendukung transformasi ekonomi daerah ini. Seperti sektor wisata di Berau yang potensinya sangat besar dengan kepulauan Derawan dan juga industri pengolahan gas di Bontang,” kata Mawardi.

Sementara itu, Harry Aginta mengungkapkan hal senada bahwa proses transformasi ekonomi di Kaltim berjalan lambat terlihat karena regulasi sekarang ini yang belum bersahabat dan koordinasi lembaga pemerintah yang masih kurang seperti dalam mengatasi masalah kelistrikan di Kaltim.

“Pihak PLN yang menjadi narasumber seminar nasional kami telah sepakat bersama-sama nantinya akan mendata potensi energi listrik di Kaltim dan Bank Indonesia akan membantu fasilitasi antar lembaga pemerintah di daerah dan pusat untuk koordinasi. Intinya, kita akan dorong transformasi ekonomi Kaltim lebih cepat,” kata Harry.

Catatan Bank Indonesia, kondisi ekonomi kaltim selama triwulan I 2016 mengalami penrurunan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2016, ekonomi Kaltim terkontraksi -1,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,5% (yoy).

Capaian pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2016 jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,9%. Sektor pertambangan masih menjadi penyebab utama turunnya kinerja ekonomi Kaltim di tengah pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan turunnya harga komoditas internasional.

Salah satu narasumber seminar nasional ini, ekonom dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan tahapan transformasi ekonomi Kaltim bisa dilakukan dengan menyisihkan pendapatan minyak gas atau tambang untuk dikelola terpisah dan digunakan return investasinya untuk pos tertentu.

“Pos tertentu itu seperti pendidikan atau beasiswa, bencana, investasi atau diversifikasi ekonomi. Hal ini telah dilakukan di Norwegia, Nigeria, Timor Leste dan di Indonesia mulai dilakukan Bojonegoro. Karena, selama ini mekanisme fiskal daerah tidak future oriented,” kata Berly dalam pemaparannya.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan sebuah Negara pada umumnya bertujuan untuk pencapaian kemakmuran dan rakyat. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah seyogyanya mencakup pembangunan multidimensional yang berarti pembangunan haruslah dilakukan dalam banyak sektor kehidupan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga harus bersifat berkesinambungan, dalam artian pembangunan merupakan sebuah proses perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat terus-menerus dan jangka panjang.

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana RPJMN ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Propinsi dan Kota/Kabupaten untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk lebih tepat sasaran, RPJMD ini dibuat dengan menyesuaikan kondisi dan prioritas pembangunan di masing-masing propinsi atau kota/kabupaten.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan tiga sasaran Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, yang dikenal dengan strategi tiga jalur yaitu pertama, stabilisasi ekonomi makro yang mendukung pertumbuhan 6,6 persen per tahun; kedua, menggerakkan kembali sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); ketiga, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan. Ketiga pokok sasaran ini menjadi acuan pemerintah pusat, maupun pemerintah propinsi atau kota/kabupaten. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan yang baik harus bersifat multidimensi, artinya proses pembangunan tidak hanya mencakup perbaikan pada bidang ekonomi namun juga mencakup perbaikan di di bidang sosial kemasyarakatan. Pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan diharapkan berimbas pada penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Mengingat pembangunan sebuah Negara merupakan hal yang amat penting, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas proses pembangunan yang telah berjalan. Evaluasi terhadap pembangunan sangat penting sebagai bekal bagi terciptanya tahapan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, indikator-indikator, baik indikator ekonomi maupun non-ekonomi, menjadi sangat penting sebagai pengukur tingkat pencapaian sebuah pembangunan.

Dalam mengukur perekonomian sebuah Negara, indikator paling mudah adalah dengan menggunakan indikator ekonomi berupa pendapatan nasional. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, indikator yang menggunakan pendapatan nasional (tangible capital) memiliki berbagai kelemahan, terutama pada unsur adanya bias terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, indikator-indikator ekonomi maupun indikator-indikator non-ekonomi terus-menerus berkembang untuk memperbaiki konsep pengukuran kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya, seperti yang strategi tiga jalur yang menjadi landasan RPJMN, yang semuanya merupakan indikator ekonomi, indikator non-ekonomi rasanya kurang mendapat fokus perhatian pengembangan oleh Pemerintah. Padahal menurut Boskin (2000), pendapatan nasional (tangible capital) bersamaan dengan sumber daya tidak terlihat (intangible capital) juga bersama-sama menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Searah dengan RPJMN, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah merumuskan visi misi, agenda, dan prioritas pembangunan propinsinya. Visi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah “Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera” dengan misi sebagai berikut:

1.    Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai “Island of Integrity”.

2.    Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta system demokrasi yang kondusif.

3.    mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara dan Percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan terpencil.

4.    mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

5.    mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

6.    mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, trampil dan berakhlak mulia.

7.    mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial.

Sedangkan agenda Pembangunan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1.    pembangunan dan perbaikan jalan untuk menggerakan ekonomi rakyat.

2.    revitalisasi pertanian, perikanan, dan kelautan.

3.    perbaikan listrik dan program satu genset satu desa.

4.    penyediaan akses sekolah gratis, bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, beasiswa bagi Mahasiswa Kalimantan Timur, pembangunan asrama mahasiswa dan tambahan penghasilan guru pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta (termasuk guru bantu dan honorer) sebesar 20%

5.    Pelayanan kesehatan gratis, program 1 puskesmas dua dokter dan peningkatan pelayanan posyandu untuk kesejahteraan ibu, anak dan lansia.

6.    Penyerapan 300.000 tenaga kerja melalui pengadaan dan pengembangan UKM melalui bantuan tanpa agunan.

7.    Bantuan pengadaan dan penyediaan air bersih di tingkat desa/kelurahan.

8.    Bantuan khusus bagi masyarakat adat dan perbatasan.

9.    Bantuan untuk tempat ibadah bagi semua agama.

10. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk menjamin pelaksanaan agenda pembangunan tersebut, maka Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan prioritas pembangunan, yaitu:

1.    Meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good government dan pelaksanaan egovernment

2.    Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanaan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan meningkatkan interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari luar negeri.

3.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,

4.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari melalui penegakan aturan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam dan koordinasi rencana tata ruang wilayah.

5.    Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup.

6.    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur sehingga, memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala-segala bidang, baik di tataran nasional maupun internasional.

7.    Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemiskinan

II.Tujuan penulisan makalah

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang telah dilakukan dengan fokus pada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Dasar analisis adalah dengan melihat indikator-indikator ekonomi maupun indikator-indikator non-ekonomi berdasarkan konsep/indikator-indikator yang dikemukakan Lawrence J.Lau pada agenda dan prioritas pembangunan propinsi Kalimantan Timur.

III.Landasan Teori

Berbagai metode pengukuran ppembangunan ekonomi telah banyak digunakan oleh pakar ekonomi dalam mengukur pembangunan ekonomi sebuah daerah. Menurut pakar pembangunan ekonomi dari Universitas Stanford, Amerika,  Lawrence J. Law, terdapat banyak indikator pembangunan ekonomi selain produk riil nasional bruto per kapita (Real Gross National Product per capita, Real GNP per capita). Selain Real GNP per capita, beberapa indikator ekonomi lain, yaitu pertama, ketersediaan dan tingkat kemampuan rakyat untuk mengakses jasa, misalnya jasa telekomunikasi, pendidikan, transportasi, dan kesehatan). Kedua, tingkat ekuitas distribusi pendapatan, kecenderungan kemiskinan, dan kondisi pemenuhan kebutuhan dasar. Ketiga, tingkat urbanisasi; keempat, tingkat mobilitas sosial ekonomi, dan kelima, tingkat kesejahteraan misalkan distribusi pendapatan, kebebasan memilih pekerjaan dan tempat tinggal.

Indikator non-ekonomi meliputi aspek politik dan sosial dari pembangunan ekonomi, tingkat harapan hidup, tingkat “melek” huruf, tingkat pencapaian pendidikan formal, proses hukum, dan tingkat kepuasan masyarakat  terhadap jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

IV. Analisis pembangunan pemerintah propinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah sebuah propinsi yang memiliki jumlah penduduk 3.550.586 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,81 persen per tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini juga dipicu oleh migrasi penduduk dari daerah lain yang berharap akan peluang kerja dan peningkatan pendapatan, dimana menurut sensus penduduk Kalimantan Timur oleh dinas kependudukan Propinsi Kalimantan Timur, bahwa sebanyak 46,7 persen migrasi ke Kalimantan Timur dilakukan atas dasar pekerjaan/mencari pekerjaan.

Kinerja ekonomi nasional dan regional telah mendorong perbaikan kinerja ekonomi daerah Kalimantan Timur. Sebagai daerah yang mengandalkan ekspor primer, pertumbuhan indikator ekonomi dengan melihat Pendapatan Daerah Regional Bruto Kalimantan Timur, maka dapat dikatakan Kalimantan Timur memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Hal ini dapat dilihat dari PDRB dengan harga konstan 2000, besaran PDRB dengan migas pada triwulan IV tahun 2010 mencapai Rp. 27,89 triliun dan tanpa migas mencapai Rp. 17,06triliun, dan PDRB tanpa migas dan Batu bara maka bernilai Rp.10,31 trilyun. Dengan menggunakan indikator data PDRB dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur 2010, maka perekonomian Kalimantan Timur pada triwulan IV tahun 2010 tumbuh positif 0,75 persen dengan migas, tanpa migas 2,05 persen, dan tanpa migas dan batu bara 1,06 persen (BPS, 2010).

Seperti yang telah dipaparkan pada visi misi, agenda, dan prioritas pembangunan pada RPJMN dan RPJMD Propinsi Kalimantan Timur, kemiskinan dan pengangguran merupakan variabel penting dalam menentukan pembangunan suatu daerah. Kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan. Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran yang disebut “garis kemiskinan” yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan.

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur relatif masih cukup tinggi, namun yang sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir angka ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 532.711 jiwa atau 22,10 persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 2.525.480 jiwa menjadi sebanyak 243.000 jiwa atau 7,66 persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3.550.586 jiwa. Hal ini bertolakbelakang dengan jumlah APBD yang lebih besar dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk miskin yang masih relatif banyak ini tidak terlepas dari kemungkinan kurang terintegrasinya program penanganan kemiskinan. Program-program pengurangan kemiskinan masih mengandalkan program dan anggaran Pemerintah Pusat dalam bentuk program-program BLT, Askeskin, Raskin, dan beberapa program lainnya yang kurang efektif bagi pengentasan kemiskinan di propinsi Kalimantan Timur ini.

Dilihat dari sisi profil kermiskinan di Kalimantan Timur berdasar data empiris, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1.    Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah kabupaten dan pedesaan (73,51 persen) yang mayoritas bermatapencaharian disektor tradisional yaitu sektor pertanian (62,29 persen) dan 5,44 persenya tidak bekerja.

2.    Selain itu Tingkat pendidikan kepala Rumah tangganya mayoritas Tidak tamat SD dan SD yaitu mencapai 67,82 persen. Kondisi ini menyebabkan daya penalaran untuk memanfaatkan potensi sumber potensi ekonomi dilingkungannya agar hidup lebih maju dan memperoleh pendapatan yang memadai belum dapat dimanfaatkan.

3.    Kondisi infrastruktur daerah pedesaan yang masih terbatas seperti akses jalan menuju sentra produksi pertanian, sarana perekonomian seperti pasar dan perbankan dan fasilitas penunjang perekonomian lainnya. Kondisi ini menyebabkan petani selalu dalam kondisi petani tradisional yang terbatas pendapatannya.

4.    Infrastuktur informasi yang sulit dan sarana pemasaran hasil-hasil produksi pertanian yang sangat terbatas disamping harga barang-barang pertanian yang murah dan tidak sesuai dengan perkembangan harga sarana produksi dan biaya konsumsi sehari-hari.

5.    Status pekerjaan petani yang sebagian besar berusaha sendiri (58,64 persen) sebagai petani, jasa informal (51,1 persen), dan buruh/karyawan berpenghasilan rendah (32,37 persen).

6.    Masih banyak anak usia sekolah yang terpaksa tidak sekolah lagi, tidak dapat ikut berperan serta pada program Keluarga Berencana, tidak mampu berobat ke Puskesmas maupun Poliklinik, sangat kecil mendapat akses memperoleh UMKM/UKM, fasilitas buang air yang tidak sehat, fasilitas lantai bangunan yang berkualitas rendah, dan fasilitas sumber air minum kebanyakan yang tidak sehat.

7.    Kondisi ketidakmampuan keuangan, juga karena kondisi kultur sosial budaya, menjadi pekerkja keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga

8.    Belum nampak kesungguhan institusi yang benar-benar menggagas program-program pemberdayaan masyarakat untuk terentas dari kemiskinan, baik dari tingkat desa dan kelurahan hingga level di atasnya termasuk lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

    Melihat kondisi permasalahan di lapangan seperti diatas, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

A. Melalui dana Pemerintah Pusat (Dana APBN)

a.    Program Penanggulangan Kemiskinan Kota

b.    Program Subsidi Pembangunan Infrastruktur Desa

c.    Program Pengurangan Subsidi BBM dalam bentuk Bantuan Langsung :

o    Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa Uang

o    Bantuan Askes Keluarga Miskin (ASKESKIN)

o    Bantuan Beras Miskin (RASKIN)

o    Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)

d.    Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

e.    Program-program lainnya yang ditempatkan dibeberapa Departemen

f.     Program Kridit Usaha Rakyat

g.    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

B. melalui dana Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Provinsi ( Dana APBD)

1.    Membantu secara teknis dan administrasi memperlancar program                 Pemerintah  Pusat

2.    Bantuan Subsidi Pendampingan Berobat Gratis dari ASKESKIN

3.    Membentuk Tim Komite Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

4.    Bantuan Bebas Bayar iuran sekolah bagi keluarga Miskin melaui Kartu             Miskin

5.    Bantuan Modal kerja dan pelatihan keterampilam bagi keluarga miskin di

6.    beberapa Kabupaten/Kota (Kota Tarakan dan Balikpapan)

    Strategi yang telah dilakukan olh Pemerintah propinsi Kalimantan Timur dalam program dan kegiatan pengentasan Kemiskinan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1.    Membentuk Tim sebagai organisasi pelaksana Penanggulangan kemskinan Kalimantan Timur meliputi : Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi, Dinas terkait, BPS Provinsi, Camat, dan Lurah/Kepala Desa, Ketua RT, PT. Pos, Bank BRI/Bank Kaltim, dan Tenaga Pendamping yang tergabung dalam TKPK. Masing-masing pelaksana menjalankan tugasnya sesuai kepentingannya, dimana Guibernur selaku penangung jawab. Pihak DPRD sebagai pemegng hak budget anggaran, Bupati/walikota sebagai penyedia anggaran dan operasional di Kab/Kota, Bappeda sebagai pembuat program perencanaan, BPS sebagai penyedia data, instansi terkait sebagai tim pembina teknis dan manajemen, Camat dan lurah serta Ketua RT membantu operasional lapangan.

2.    TKPK memanfaatkan basis data Penduduk Miskin Mikro Nama dan alamat jelas hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 yang dilakukan BPS

3.    Memetakan Kantong-kantong kemiskinan dan memisahkan data nama dan alamat RTM (Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin) untuk keperluan prioritas penanganan.

4.    Menyusun Program Strategis pengentasan kemiskinan dengan mengedepankan pada ”pemberdayaan penduduk miskin” dengan tujuan utama adalah bagaimana penduduk miskin tersebut memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan potensi sumberdaya ekonomi dilingkungan tempat tinggalnya hingga memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sampai mereka dapat ”mandiri”.

5.    Mengalokasikan ”anggaran khusus program pengentasan kemiskinan” melalui Panitia Anggaran APBD (Provinsi dan Kab/Kota), dengan menghitung terlebih dahulu secara cermat kebutuhan yang tepat. Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dilakukan di semua Kabupaten/Kota. Sementara APBD Provinsi digunakan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan RTM, Biaya Operasional penyaluran bantuan kepada RTM, Honor tenaga pendamping, Biaya Monitoring dan Pelaporan

6.    Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dilakukan selama 2 (dua) tahun anggaran untuk Rumah Tangga miskin dan Sangat Miskin yang dibagikan secara bertahap selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp. 779,40 Milyar Rumah tangga dengan jumlah Rumah Tangga yang dibantu tunai sebanyak 144.656 Rumah Tangga.

7.    Menyalurkan bantuan/subsidi keuangan permodalan dan peningkatan pengembangan usaha dari dana APBD melalui jasa perbankan dibantu oleh PT.Pos dan aparat Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Camat. Sementara secara teknis dan manajemen perlu dibantu oleh tenaga pendamping dan bantuan dari instansi teknis yang sesuai dengan bidang kerja dan keterampilan dari RTM tersebut. Jadi implementasi program harus dibantu dan dikerjakan secara terintegrasi dari berbagai Dinas/Instansi terkait.

Daftar Pustaka:

Ferdiany,Firsta Susan. 2017. Target Pajak Daerah Kalimantan Timur . Online. Tersedia http://finansial.bisnis.com/read/20160525/9/551363/sektor-tambang-terpuruk-transformasi-ekonomi-kaltim-dinilai-lamban  Diakses Tanggal 17 April 2017.

Zulkarnaen, Iskandar. 2017. Malaysia Strategin Bagi Perekonomian Kalimantan Timur. Online. Tersedia: http://www.spocjournal.com/ekonomi/pembangunan/89-analisis-pembangunan-ekonomi-daerah-kalimantan-timur-melalui-indikator-ekonomi-dan-indikator-non-ekonomi.html  Diakses Tanggal 17 April 2017. 

Kaltaraprov. 2017. DBH 2018 Ditaksir Capai Rp 136,6 M. Online. Tersedia:https://www.kaltimprov.go.id/berita-empat-masalah-prioritas-kalimantan.html.Diakses Tanggal 17 April 2017.