@B37-Yuliani
Salah satu isu masalah dalam perekonomian yaitu
banyaknya pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari
masalah pengangguran dan masalah tenaga kerja, seperti yang kita ketahui bahwa
tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting selain modal dalam
mempengaruhi dan menentukan output, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi daerah.
Isu pengangguran di Provinsi Papua dari tahun ke tahun terus memanas dan sering kali dipandang sebelah mata oleh Pemerintah daerah karena “mungkin” dampak negatif dari pengangguran itu sendiri tidak terlalu besar seperti keadaan umumnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia katakanlah misalnya tindakan kriminalitas. Jika dilihat dalam laporan BPS Provinsi Papua jumblah pengangguran tahun 2009 bulan februari jumblahnya sebesar 21.54% dari total jumblah penduduk, sedangakan jumblah yang bekerja adalah 424,82 ribu juta jiwa dari total populasi, dan pengangguran terbuka 4,83%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari total populasi penduduk di Provinsi Papua sebagian besar menganggur. Sektor ekonomi yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan( BPS Provinsi Papua tahun 2009) hal ini disebabkan karena sebagain besar masyarakat pribumi lebih memilih menjadi PNS dibadingkan menjadi seorang wirausaha sebab sektor ekonomi telah dikuasi oleh non Papua. Sedangakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu kurang lebih 75,0% dari total penduduk yang bekerja.
Isu pengangguran di Provinsi Papua dari tahun ke tahun terus memanas dan sering kali dipandang sebelah mata oleh Pemerintah daerah karena “mungkin” dampak negatif dari pengangguran itu sendiri tidak terlalu besar seperti keadaan umumnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia katakanlah misalnya tindakan kriminalitas. Jika dilihat dalam laporan BPS Provinsi Papua jumblah pengangguran tahun 2009 bulan februari jumblahnya sebesar 21.54% dari total jumblah penduduk, sedangakan jumblah yang bekerja adalah 424,82 ribu juta jiwa dari total populasi, dan pengangguran terbuka 4,83%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari total populasi penduduk di Provinsi Papua sebagian besar menganggur. Sektor ekonomi yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan( BPS Provinsi Papua tahun 2009) hal ini disebabkan karena sebagain besar masyarakat pribumi lebih memilih menjadi PNS dibadingkan menjadi seorang wirausaha sebab sektor ekonomi telah dikuasi oleh non Papua. Sedangakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu kurang lebih 75,0% dari total penduduk yang bekerja.
Selain masalah
pengangguran, masalah lain yang dihadapi oleh papua adalah masalah
pembangunannya.pada saat ini sebagian besar orang Papua yang masih berbusana sederhana
sebagai simbol keterbelakangan mereka, maka oleh mereka yang merasa diri maju
disebut penduduk primitif, jaman batu, kaum peramu, penduduk terasing dan masih
banyak lagi stigma yang diberikan. Ada ciri-ciri khusus yang menandai kegagalan
pembangunan di papua diantaranya adalah:
1.Papua merupakan salah satu daerah yang terpencilDiselimuti hutan dan hujan tropik basah dan hujan berekologi alpenik.
2.Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan
3.Kondisi sosial masyarakat yang masih sederhana
4.Pengembangan perekonomian rakyat di daerah ini umumnya yang belum maksimal
1.Papua merupakan salah satu daerah yang terpencilDiselimuti hutan dan hujan tropik basah dan hujan berekologi alpenik.
2.Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan
3.Kondisi sosial masyarakat yang masih sederhana
4.Pengembangan perekonomian rakyat di daerah ini umumnya yang belum maksimal
Selain itu faktor penyebabnya lainnya
adalah sumber daya manusia yang minim sehingga kreatifitas dan inovatif
masyarakat juga minim. Masyarakat hanya menunggu dan terus menunggu pekerjaan
dari Pemerintah (menjadi PNS), jika seorang mahasiswa yang telah menjadi
sarjana, dia akan memilih untuk menganggur sementara waktu (pengangguran
friksional) sampai SK PNS didapatkan, sementara jumlah PNS yang diminta sedikit
dan diramaikan dengan praktik-praktik kecurangan yang terjadi sehingga peluang
untuk menjadi PNS minim maka pengangguran terus bertambah, sementara mereka
tidak memilih untuk terjun dalam dunia bisnis atau mencoba sesuatu yang baru
dan hanya memberikan kesempatan bagi non pribumi untuk menguasai sektor
tersebut.
Penyelesaian konkret untuk masalah
pembangunan yang belum merata dalam menghadapi globalisasi dalam perencanaan
pembangunan, maka perlu dibangun sistem dan proses perencanaan yang
berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dan diperlukan koordinasi dan
sinergitas antar pulau, antar wilayah, dan sektor. Koordinasi dan sinergitas
agar dapat sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah sehinga memadukan proses perencanaan
pembangunan daerah dan mampu secara komprehensif pembangunan di Indonesia
bagian timur ini. Daerah ini pun harus disikapi melalui peningkatan kerja dan
profesianalisme seluruh aparat perencana, di dalam membuat perencanaan yang
berkulitas.
Sehingga perencanaa pembangunan
memberikan kontibusi konkrit terhadap pembangunan nasional ini.
Penyelesaian
masalah penganguran tinggi di Provinsi Papua, Pemerintah harus melakukan
sesuatu untuk mengurangi jumalah itu. Pemerintah perlu membuat beberapa
kebijakan, seperti membuka sekolah kursus ketrampilan yang bersifat informal
dengan tujuan dan harapan meningkatkan skill kewirausahaan khususnya masyarakat
pribumi yang menganggur, Pemerintah membuat peraturan daerah yang
membatasi surat izin usaha tidak terlalu banyak guna memberi peluang dan ruang
gerak kepada mereka yang setelah selesai mendapatkan bimbingan dan ketrampilan
kewirauahaan tersebut, dan kemudahaan dalam mendapatkan bantuan dana
kredit dari Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut lebih
baik bila dibandingakan dengan meningkatkan investasi, khususnya invesatasi
pada sektor rill. Memang benar, investasi akan menarik banyak tenaga kerja, dan
akan mempengaruhi pengangguran menjadi turun, tetapi melihat skill dan
ketrampilan masyarakat yang masih minim, dan dihadapkan oleh berbagai masalah
lain, seperti peraturan-peraturan daerah yang menghambat aksesnya investasi,
dan masalah separatisme yang memberikan rasa kurang aman oleh para
investor. Sehingga dengan demikian pengangguran di Tanah Papua akan berkurang
dan pembangunan ekonomi akan terjadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi.
Selain itu
penyelesaian konkret untuk sumber daya yang masih kurang di Provinsi Papua,
Pemerintah perlu memperluas pendidikan dari SD sampai SMA minimal secara
informal maupun formal keseluruh plosok di Provinsi Papua ini, khusunya di
daerah pedalaman yang masih tertinggal. Masih banyak penduduk pedalaman di
Papua ini yang masih berpegang pada tradisi, hingga masih ada yang belum
mengenal tulisan dan tak bisa membaca. Dan juga memberikan penyuluhan agar
mereka tahu seberapa luasnya pengetahuan
dunia ini.
Daftar Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.