.

Senin, 17 April 2017

Perkembangan Ekonomi Di Sulawesi Selatan


 @B32-Rinaldi
Oleh: Rinaldi Mugiyono
 
Pendahuluaan
Dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Selatan mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, termasuk juga melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, di tahun 2014 Presiden SBY sempat mengutarakan apresiasinya kepada ibukota Sulsel, Makassar, karena membukukan pertumbuhan ekonomi melampaui Tiongkok.

Permasalahan Ekonomi di Kota Yogyakarta


@A19-Fikri

PENDAHULUAN


Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah propinsi terkecil di Jawa dengan penduduk hanya 3,1 juta jiwa (2000). Pada akhir dekade enam puluhan propinsi ini dikenal sebagai propinsi  termiskin No.3 dari bawah sesudah propinsi NTT dan NTB, karena 47% wilayahnya yaitu kabupaten Gunung kidul, merupakan wilayah tandus.

Permasalahan Ekonomi Di Provinsi LAMPUNG

@B10-Army

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I 2016 Melambat


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2016 makin melambat menjadi 5,05 persen, dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,33 persen.

Masalah Perekonomian Di kalimantan timur

Sektor Tambang Terpuruk, Transformasi Ekonomi Kaltim Dinilai Lamban

Proses transformasi ekonomi Kalimantan Timur dinilai masih berjalan lamban. Hal ini disebabkan permasalahan yang kompleks mulai dari tingkat pemerintahan koordinasi antarkelembagaan atau instansi, perizinan hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Demikian hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Mawardi BH Ritonga dalam jumpa persnya usai menggelar Seminar Nasional Percepatan Transformasi Ekonomi Kaltim di kantornya Samarinda, Rabu (25/5/2016).
“Untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim, tidak terlambat. Namun, prosesnya yang masih lambat. Ini karena masalahnya yang kompleks. Maka itu, Bank Indonesia Provinsi Kaltim melakukan salah satu upaya dengan seminar nasional ini untuk mendapatkan bahan masukan agar bisa memberi advisory atau nasehat kepada pemerintah daerah,” ujar Mawardi didampingi Deputi BI Kaltim Harry Aginta.
Menurut Mawardi, Kaltim masih punya harapan untuk melakukan transformasi di tengah pertumbuhan ekonominya yang terus turun sejak tahun 2015 hingga masuk tahun triwulan 2016. Dirinya yakin dengan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RJMPD) yang telah disusun isinya, sangat baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
“Mari kita tutup sudah buku (kejayaan) sektor tambang dan buka buku baru lagi mengembangkan sektor-sektor lain. Kami melihat ada 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan di Kaltim mampu mendukung transformasi ekonomi daerah ini. Seperti sektor wisata di Berau yang potensinya sangat besar dengan kepulauan Derawan dan juga industri pengolahan gas di Bontang,” kata Mawardi.
Sementara itu, Harry Aginta mengungkapkan hal senada bahwa proses transformasi ekonomi di Kaltim berjalan lambat terlihat karena regulasi sekarang ini yang belum bersahabat dan koordinasi lembaga pemerintah yang masih kurang seperti dalam mengatasi masalah kelistrikan di Kaltim.
“Pihak PLN yang menjadi narasumber seminar nasional kami telah sepakat bersama-sama nantinya akan mendata potensi energi listrik di Kaltim dan Bank Indonesia akan membantu fasilitasi antar lembaga pemerintah di daerah dan pusat untuk koordinasi. Intinya, kita akan dorong transformasi ekonomi Kaltim lebih cepat,” kata Harry.
Catatan Bank Indonesia, kondisi ekonomi kaltim selama triwulan I 2016 mengalami penrurunan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2016, ekonomi Kaltim terkontraksi -1,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,5% (yoy).
Capaian pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2016 jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,9%. Sektor pertambangan masih menjadi penyebab utama turunnya kinerja ekonomi Kaltim di tengah pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan turunnya harga komoditas internasional.
Salah satu narasumber seminar nasional ini, ekonom dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan tahapan transformasi ekonomi Kaltim bisa dilakukan dengan menyisihkan pendapatan minyak gas atau tambang untuk dikelola terpisah dan digunakan return investasinya untuk pos tertentu.
“Pos tertentu itu seperti pendidikan atau beasiswa, bencana, investasi atau diversifikasi ekonomi. Hal ini telah dilakukan di Norwegia, Nigeria, Timor Leste dan di Indonesia mulai dilakukan Bojonegoro. Karena, selama ini mekanisme fiskal daerah tidak future oriented,” kata Berly dalam pemaparannya.
Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan sebuah Negara pada umumnya bertujuan untuk pencapaian kemakmuran dan rakyat. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah seyogyanya mencakup pembangunan multidimensional yang berarti pembangunan haruslah dilakukan dalam banyak sektor kehidupan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga harus bersifat berkesinambungan, dalam artian pembangunan merupakan sebuah proses perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat terus-menerus dan jangka panjang.

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana RPJMN ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Propinsi dan Kota/Kabupaten untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk lebih tepat sasaran, RPJMD ini dibuat dengan menyesuaikan kondisi dan prioritas pembangunan di masing-masing propinsi atau kota/kabupaten.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan tiga sasaran Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, yang dikenal dengan strategi tiga jalur yaitu pertama, stabilisasi ekonomi makro yang mendukung pertumbuhan 6,6 persen per tahun; kedua, menggerakkan kembali sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); ketiga, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan. Ketiga pokok sasaran ini menjadi acuan pemerintah pusat, maupun pemerintah propinsi atau kota/kabupaten. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan yang baik harus bersifat multidimensi, artinya proses pembangunan tidak hanya mencakup perbaikan pada bidang ekonomi namun juga mencakup perbaikan di di bidang sosial kemasyarakatan. Pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan diharapkan berimbas pada penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Mengingat pembangunan sebuah Negara merupakan hal yang amat penting, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas proses pembangunan yang telah berjalan. Evaluasi terhadap pembangunan sangat penting sebagai bekal bagi terciptanya tahapan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, indikator-indikator, baik indikator ekonomi maupun non-ekonomi, menjadi sangat penting sebagai pengukur tingkat pencapaian sebuah pembangunan.

Dalam mengukur perekonomian sebuah Negara, indikator paling mudah adalah dengan menggunakan indikator ekonomi berupa pendapatan nasional. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, indikator yang menggunakan pendapatan nasional (tangible capital) memiliki berbagai kelemahan, terutama pada unsur adanya bias terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, indikator-indikator ekonomi maupun indikator-indikator non-ekonomi terus-menerus berkembang untuk memperbaiki konsep pengukuran kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya, seperti yang strategi tiga jalur yang menjadi landasan RPJMN, yang semuanya merupakan indikator ekonomi, indikator non-ekonomi rasanya kurang mendapat fokus perhatian pengembangan oleh Pemerintah. Padahal menurut Boskin (2000), pendapatan nasional (tangible capital) bersamaan dengan sumber daya tidak terlihat (intangible capital) juga bersama-sama menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Searah dengan RPJMN, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah merumuskan visi misi, agenda, dan prioritas pembangunan propinsinya. Visi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah “Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera” dengan misi sebagai berikut:
1.    Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai “Island of Integrity”.
2.    Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta system demokrasi yang kondusif.
3.    mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara dan Percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan terpencil.
4.    mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
5.    mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.
6.    mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, trampil dan berakhlak mulia.
7.    mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial.

Sedangkan agenda Pembangunan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
1.    pembangunan dan perbaikan jalan untuk menggerakan ekonomi rakyat.
2.    revitalisasi pertanian, perikanan, dan kelautan.
3.    perbaikan listrik dan program satu genset satu desa.
4.    penyediaan akses sekolah gratis, bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, beasiswa bagi Mahasiswa Kalimantan Timur, pembangunan asrama mahasiswa dan tambahan penghasilan guru pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta (termasuk guru bantu dan honorer) sebesar 20%
5.    Pelayanan kesehatan gratis, program 1 puskesmas dua dokter dan peningkatan pelayanan posyandu untuk kesejahteraan ibu, anak dan lansia.
6.    Penyerapan 300.000 tenaga kerja melalui pengadaan dan pengembangan UKM melalui bantuan tanpa agunan.
7.    Bantuan pengadaan dan penyediaan air bersih di tingkat desa/kelurahan.
8.    Bantuan khusus bagi masyarakat adat dan perbatasan.
9.    Bantuan untuk tempat ibadah bagi semua agama.
10. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk menjamin pelaksanaan agenda pembangunan tersebut, maka Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan prioritas pembangunan, yaitu:
1.    Meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good government dan pelaksanaan egovernment
2.    Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanaan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan meningkatkan interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari luar negeri.
3.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,
4.    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari melalui penegakan aturan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam dan koordinasi rencana tata ruang wilayah.
5.    Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup.
6.    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur sehingga, memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala-segala bidang, baik di tataran nasional maupun internasional.
7.    Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemiskinan


II.Tujuan penulisan makalah
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang telah dilakukan dengan fokus pada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Dasar analisis adalah dengan melihat indikator-indikator ekonomi maupun indikator-indikator non-ekonomi berdasarkan konsep/indikator-indikator yang dikemukakan Lawrence J.Lau pada agenda dan prioritas pembangunan propinsi Kalimantan Timur.

III.Landasan Teori
Berbagai metode pengukuran ppembangunan ekonomi telah banyak digunakan oleh pakar ekonomi dalam mengukur pembangunan ekonomi sebuah daerah. Menurut pakar pembangunan ekonomi dari Universitas Stanford, Amerika,  Lawrence J. Law, terdapat banyak indikator pembangunan ekonomi selain produk riil nasional bruto per kapita (Real Gross National Product per capita, Real GNP per capita). Selain Real GNP per capita, beberapa indikator ekonomi lain, yaitu pertama, ketersediaan dan tingkat kemampuan rakyat untuk mengakses jasa, misalnya jasa telekomunikasi, pendidikan, transportasi, dan kesehatan). Kedua, tingkat ekuitas distribusi pendapatan, kecenderungan kemiskinan, dan kondisi pemenuhan kebutuhan dasar. Ketiga, tingkat urbanisasi; keempat, tingkat mobilitas sosial ekonomi, dan kelima, tingkat kesejahteraan misalkan distribusi pendapatan, kebebasan memilih pekerjaan dan tempat tinggal.
Indikator non-ekonomi meliputi aspek politik dan sosial dari pembangunan ekonomi, tingkat harapan hidup, tingkat “melek” huruf, tingkat pencapaian pendidikan formal, proses hukum, dan tingkat kepuasan masyarakat  terhadap jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

IV. Analisis pembangunan pemerintah propinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah sebuah propinsi yang memiliki jumlah penduduk 3.550.586 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,81 persen per tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini juga dipicu oleh migrasi penduduk dari daerah lain yang berharap akan peluang kerja dan peningkatan pendapatan, dimana menurut sensus penduduk Kalimantan Timur oleh dinas kependudukan Propinsi Kalimantan Timur, bahwa sebanyak 46,7 persen migrasi ke Kalimantan Timur dilakukan atas dasar pekerjaan/mencari pekerjaan.
Kinerja ekonomi nasional dan regional telah mendorong perbaikan kinerja ekonomi daerah Kalimantan Timur. Sebagai daerah yang mengandalkan ekspor primer, pertumbuhan indikator ekonomi dengan melihat Pendapatan Daerah Regional Bruto Kalimantan Timur, maka dapat dikatakan Kalimantan Timur memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Hal ini dapat dilihat dari PDRB dengan harga konstan 2000, besaran PDRB dengan migas pada triwulan IV tahun 2010 mencapai Rp. 27,89 triliun dan tanpa migas mencapai Rp. 17,06triliun, dan PDRB tanpa migas dan Batu bara maka bernilai Rp.10,31 trilyun. Dengan menggunakan indikator data PDRB dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur 2010, maka perekonomian Kalimantan Timur pada triwulan IV tahun 2010 tumbuh positif 0,75 persen dengan migas, tanpa migas 2,05 persen, dan tanpa migas dan batu bara 1,06 persen (BPS, 2010).

Seperti yang telah dipaparkan pada visi misi, agenda, dan prioritas pembangunan pada RPJMN dan RPJMD Propinsi Kalimantan Timur, kemiskinan dan pengangguran merupakan variabel penting dalam menentukan pembangunan suatu daerah. Kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan. Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran yang disebut “garis kemiskinan” yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan.

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur relatif masih cukup tinggi, namun yang sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir angka ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 532.711 jiwa atau 22,10 persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 2.525.480 jiwa menjadi sebanyak 243.000 jiwa atau 7,66 persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3.550.586 jiwa. Hal ini bertolakbelakang dengan jumlah APBD yang lebih besar dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk miskin yang masih relatif banyak ini tidak terlepas dari kemungkinan kurang terintegrasinya program penanganan kemiskinan. Program-program pengurangan kemiskinan masih mengandalkan program dan anggaran Pemerintah Pusat dalam bentuk program-program BLT, Askeskin, Raskin, dan beberapa program lainnya yang kurang efektif bagi pengentasan kemiskinan di propinsi Kalimantan Timur ini.

Dilihat dari sisi profil kermiskinan di Kalimantan Timur berdasar data empiris, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.    Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah kabupaten dan pedesaan (73,51 persen) yang mayoritas bermatapencaharian disektor tradisional yaitu sektor pertanian (62,29 persen) dan 5,44 persenya tidak bekerja.
2.    Selain itu Tingkat pendidikan kepala Rumah tangganya mayoritas Tidak tamat SD dan SD yaitu mencapai 67,82 persen. Kondisi ini menyebabkan daya penalaran untuk memanfaatkan potensi sumber potensi ekonomi dilingkungannya agar hidup lebih maju dan memperoleh pendapatan yang memadai belum dapat dimanfaatkan.
3.    Kondisi infrastruktur daerah pedesaan yang masih terbatas seperti akses jalan menuju sentra produksi pertanian, sarana perekonomian seperti pasar dan perbankan dan fasilitas penunjang perekonomian lainnya. Kondisi ini menyebabkan petani selalu dalam kondisi petani tradisional yang terbatas pendapatannya.
4.    Infrastuktur informasi yang sulit dan sarana pemasaran hasil-hasil produksi pertanian yang sangat terbatas disamping harga barang-barang pertanian yang murah dan tidak sesuai dengan perkembangan harga sarana produksi dan biaya konsumsi sehari-hari.
5.    Status pekerjaan petani yang sebagian besar berusaha sendiri (58,64 persen) sebagai petani, jasa informal (51,1 persen), dan buruh/karyawan berpenghasilan rendah (32,37 persen).
6.    Masih banyak anak usia sekolah yang terpaksa tidak sekolah lagi, tidak dapat ikut berperan serta pada program Keluarga Berencana, tidak mampu berobat ke Puskesmas maupun Poliklinik, sangat kecil mendapat akses memperoleh UMKM/UKM, fasilitas buang air yang tidak sehat, fasilitas lantai bangunan yang berkualitas rendah, dan fasilitas sumber air minum kebanyakan yang tidak sehat.
7.    Kondisi ketidakmampuan keuangan, juga karena kondisi kultur sosial budaya, menjadi pekerkja keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga
8.    Belum nampak kesungguhan institusi yang benar-benar menggagas program-program pemberdayaan masyarakat untuk terentas dari kemiskinan, baik dari tingkat desa dan kelurahan hingga level di atasnya termasuk lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

    Melihat kondisi permasalahan di lapangan seperti diatas, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
A. Melalui dana Pemerintah Pusat (Dana APBN)
a.    Program Penanggulangan Kemiskinan Kota
b.    Program Subsidi Pembangunan Infrastruktur Desa
c.    Program Pengurangan Subsidi BBM dalam bentuk Bantuan Langsung :
o    Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa Uang
o    Bantuan Askes Keluarga Miskin (ASKESKIN)
o    Bantuan Beras Miskin (RASKIN)
o    Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)
d.    Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
e.    Program-program lainnya yang ditempatkan dibeberapa Departemen
f.     Program Kridit Usaha Rakyat
g.    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

B. melalui dana Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Provinsi ( Dana APBD)
1.    Membantu secara teknis dan administrasi memperlancar program                 Pemerintah  Pusat
2.    Bantuan Subsidi Pendampingan Berobat Gratis dari ASKESKIN
3.    Membentuk Tim Komite Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
4.    Bantuan Bebas Bayar iuran sekolah bagi keluarga Miskin melaui Kartu             Miskin
5.    Bantuan Modal kerja dan pelatihan keterampilam bagi keluarga miskin di
6.    beberapa Kabupaten/Kota (Kota Tarakan dan Balikpapan)

    Strategi yang telah dilakukan olh Pemerintah propinsi Kalimantan Timur dalam program dan kegiatan pengentasan Kemiskinan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
1.    Membentuk Tim sebagai organisasi pelaksana Penanggulangan kemskinan Kalimantan Timur meliputi : Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi, Dinas terkait, BPS Provinsi, Camat, dan Lurah/Kepala Desa, Ketua RT, PT. Pos, Bank BRI/Bank Kaltim, dan Tenaga Pendamping yang tergabung dalam TKPK. Masing-masing pelaksana menjalankan tugasnya sesuai kepentingannya, dimana Guibernur selaku penangung jawab. Pihak DPRD sebagai pemegng hak budget anggaran, Bupati/walikota sebagai penyedia anggaran dan operasional di Kab/Kota, Bappeda sebagai pembuat program perencanaan, BPS sebagai penyedia data, instansi terkait sebagai tim pembina teknis dan manajemen, Camat dan lurah serta Ketua RT membantu operasional lapangan.
2.    TKPK memanfaatkan basis data Penduduk Miskin Mikro Nama dan alamat jelas hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 yang dilakukan BPS

3.    Memetakan Kantong-kantong kemiskinan dan memisahkan data nama dan alamat RTM (Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin) untuk keperluan prioritas penanganan.
4.    Menyusun Program Strategis pengentasan kemiskinan dengan mengedepankan pada ”pemberdayaan penduduk miskin” dengan tujuan utama adalah bagaimana penduduk miskin tersebut memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan potensi sumberdaya ekonomi dilingkungan tempat tinggalnya hingga memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sampai mereka dapat ”mandiri”.
5.    Mengalokasikan ”anggaran khusus program pengentasan kemiskinan” melalui Panitia Anggaran APBD (Provinsi dan Kab/Kota), dengan menghitung terlebih dahulu secara cermat kebutuhan yang tepat. Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dilakukan di semua Kabupaten/Kota. Sementara APBD Provinsi digunakan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan RTM, Biaya Operasional penyaluran bantuan kepada RTM, Honor tenaga pendamping, Biaya Monitoring dan Pelaporan
6.    Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dilakukan selama 2 (dua) tahun anggaran untuk Rumah Tangga miskin dan Sangat Miskin yang dibagikan secara bertahap selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp. 779,40 Milyar Rumah tangga dengan jumlah Rumah Tangga yang dibantu tunai sebanyak 144.656 Rumah Tangga.

7.    Menyalurkan bantuan/subsidi keuangan permodalan dan peningkatan pengembangan usaha dari dana APBD melalui jasa perbankan dibantu oleh PT.Pos dan aparat Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Camat. Sementara secara teknis dan manajemen perlu dibantu oleh tenaga pendamping dan bantuan dari instansi teknis yang sesuai dengan bidang kerja dan keterampilan dari RTM tersebut. Jadi implementasi program harus dibantu dan dikerjakan secara terintegrasi dari berbagai Dinas/Instansi terkait.

Daftar Pustaka:

Ferdiany,Firsta Susan. 2017. Target Pajak Daerah Kalimantan Timur . Online. Tersedia http://finansial.bisnis.com/read/20160525/9/551363/sektor-tambang-terpuruk-transformasi-ekonomi-kaltim-dinilai-lamban  Diakses Tanggal 17 April 2017.
Zulkarnaen, Iskandar. 2017. Malaysia Strategin Bagi Perekonomian Kalimantan Timur. Online. Tersedia: http://www.spocjournal.com/ekonomi/pembangunan/89-analisis-pembangunan-ekonomi-daerah-kalimantan-timur-melalui-indikator-ekonomi-dan-indikator-non-ekonomi.html  Diakses Tanggal 17 April 2017. 

Kaltaraprov. 2017. DBH 2018 Ditaksir Capai Rp 136,6 M. Online. Tersedia:https://www.kaltimprov.go.id/berita-empat-masalah-prioritas-kalimantan.html.Diakses Tanggal 17 April 2017. 


Ekonomi Kalimantan Timur

@A29-Ferry
Oleh : Ferry Prasetiyo

Abstrak
Kalimantan Timur sebelum mekar menjadi Kalimantan Utara merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas 194.489 km persegi yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia.

Pendahuluan
Kalimantan Timur atau biasa disingkat Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Luas total Kaltim adalah 129.066,64 km² dan populasi sebesar 3.6 juta. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibukotanya adalah Samarinda.

Pembahasan
Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata dan industri pengolahan.Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara kabupaten-kabupaten di Kaltim kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain.

Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti kepulauan Derawan di Berau, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Pantai Batu Lamampu di Nunukan, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala di Tenggarong dan lain-lain.

Tapi ada kendala dalam menuju tempat-tempat di atas, yaitu transportasi. Banyak bagian di provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal, jadi banyak orang berpergian dengan perahu dan pesawat terbang dan tak heran jika di Kalimantan Timur memiliki banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan Highway Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sangata demi memperlancar perekonomian.

Namun demikian, Kaltim masih belum bisa seperti daerah lain yang ekonominya bisa tumbuh sampai 5 persen, mengingat ketergantungan dari sektor migas dan pertambangan di Kaltim yang masih tinggi, termasuk infrastrukturnya yang belum memadai.

"Hampir di setiap pertemuan, BI selalu memberi masukan kepada Pemprov Kaltim agar memerhatikan ketersediaan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seperti kelistrikan, jalan dan pelabuhan, tujuannya adalah agar bisa mendukung masuknya investasi ke Kaltim," katanya.
Pelemahan perekonomian Kaltim terasa mulai 2015 yang dapat dilihat dari catatan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, karena sebelum tahun 2015 angkanya terus meningkat. 

Misalnya pada 2010, PDRB Kaltim senilai Rp383,2 triliun, naik menjadi Rp407,34 triliun pada 2011, naik lagi menjadi Rp428,78 triliun tahun 2012, kemudian pada 2013 tercatat Rp438,53 triliun, dan kembali naik menjadi Rp445,41 triliun pada 2014.

Namun, pada 2015 mulai turun menjadi Rp439,71 triliun karena menurunnya harga migas dan batu bara, mengingat Kaltim masih mengandalkan komoditas ini untuk ekspor ke sejumlah negara.

Daftar Pustaka ;
Anonym. 2017. “Kalimantan Timur”

Kusbiantoro. Didik. 2017. “Kondisi perekonomian kaltim diprediksi membaik”


POLA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



POLA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Hilma Meilani, Dewi Wuryandani

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit analisis adalah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan menggunakan data sekunder periode 2006-2009. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi  Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Sumbawa dan Dompu tergolong daerah maju tapi lamban tumbuh, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah tergolong daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima tergolong daerah relatif tertinggal. Ketimpangan regional tergolong tinggi, ketimpangan terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah. Sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara adalah sektor tanaman bahan makanan, Kabupaten Sumbawa Barat unggul pada sektor perdagangan, Kota Mataram unggul pada sektor pengangkutan, Kota Bima unggul pada sektor pemerintahan, sedangkan Lombok Barat tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten/kota di NTB tidak memiliki indeks spesialisasi yang tinggi.

MAKRO EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2013 menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan. Adanya momen libur sekolah dan daftar ulang sekolah di bulan Juli 2013, diikuti dengan adanya hari raya Idul Fitri dan hari raya kemerdekaan di bulan Agustus 2013 yang dimeriahkan oleh beberapa pameran dan keramaian di beberapa daerah menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi dari sisi permintaan di triwulan III 2013. Adanya panen kedua padi, panen raya tembakau di Lombok Tengah dan Lombok Timur, panen kedelai dan kacang tanah, serta tingginya permintaan sapi sebagai persiapan hari raya Idul Adha dari luar daerah juga memicu tingginya realisasi PDRB di triwulan III 2013 dari sisi penawaran. Meningkatnya produksi Newmont dibanding triwulan sebelumnya juga mampu meningkatkan PDRB NTB. Namun demikian, pelaksanaan hari raya Idul Fitri yang jatuh di awal bulan Agustus, menjadikan aktifitas konsumsi perabot rumah tangga dilaksanakan di triwulan II, sehingga kenaikan nilai konsumsi tidak sebesar di triwulan yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, PDRB Provinsi NTB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga 8,02% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya pengeluaran rumah tangga dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Adanya panen beberapa komoditas juga meningkatkan daya beli petani, sehingga tingkat konsumsi juga meningkat. Secara tahunan, tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% (yoy) sedikit di bawah pertumbuhan nasional (5,61% yoy) yang masih cenderung melambat.

KAJIAN EKONOMI REGIONAL NUSA TENGGARA BARAT
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar PDRB sisi permintaan dengan sumbangan konsumsi rumah tangga mencapai 54,70% dari total PDRB, disusul oleh investasi yang dilakukan dengan pangsa mencapai 28,20% dan pengeluaran pemerintah dengan pangsa sebesar 19,48% dari total PDRB. Pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat di triwulan III 2013 baik dengan tambang maupun tanpa tambang. Adanya panen raya tembakau menjadi penyebab utama peningkatan PDRB dari sisi penawaran. Peningkatan pertumbuhan PDRB juga didukung oleh membaiknya kinerja pertambangan yang mulai mengalami peningkatan. Adanya konsumsi yang cukup tinggi selama hari raya Idul Fitri juga meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor yang lain yang tampak dari adanya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan jasa-jasa. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih disebabkan oleh adanya pembagian aktivitas ekonomi di triwulan sebelumnya dikarenakan oleh waktu hari raya Idul Fitri yang senantiasa maju 10 hari dikarenakan adanya perbedaan sistem penanggalan

PERKEMBANGAN INFLASI
             inflasi triwulan III 2013 mengalami kenaikan yang tinggi terutama dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM di akhir bulan Juni 2013. lonjakan inflasi tertinggi dirasakan di bulan Juli 2013. Adanya kenaikan BBM, membuat beberapa komoditas pangan seperti sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan mengalami kenaikan signifikan, diikuti oleh kenaikan harga daging dan olahannya. Kenaikan harga tersebut selain karena pengaruh dari kenaikan biaya transportasi, juga lebih disebabkan oleh adanya aksi ambil untung mengikuti kenaikan harga BBM yang tampak dari anomali kenaikan harga pangan di kota Mataram yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di kota Bima yang mengikuti kenaikan transportasi. Tekanan inflasi masih cukup tinggi hingga bulan Agustus lebih dikarenakan oleh adanya hari raya Idul Fitri dan hari kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga tekanan permintaan cukup tinggi. Harga barang berangsur menurun di bulan September seiring dengan turunnya permintaan dan kembali terkoreksinya harga pangan. Dibanding inflasi nasional, inflasi provinsi NTB di akhir triwulan III sedikit lebih rendah dikarenakan tertolong oleh deflasi yang terjadi di bulan September seiring dengan adanya deflasi komoditas pangan kembali ke harga kesetimbangan. Pergerakan inflasi secara tahunan per tahun 2013 sudah relatif searah pergerakan inflasi nasional yang menunjukkan adanya keterkaitan ekonomi yang semakin kuat dan semakin terintegrasinya pasar barang dengan pergerakan harga nasional.Kinerja Perbankan. Perkembangan perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan II-2013 terus menunjukkan kinerja yang positif. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan kinerja indikator utama perbankan meliputi total aset secara gabungan tercatat Rp22,02 triliun dengan angka pertumbuhan mencapai 18,15% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan didukung dengan kinerja kredit yang baik dengan Non Performing Loan (NPL) yang masih dibawah ketentuan. Kinerja intermediasi perbankan tersebut didorong oleh pembiayaan yang terus meningkat sebesar 23,06% (yoy) atau mencapai Rp17,44 triliun, namun peningkatan tersebut belum seiring dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) yang hanya tumbuh sebesar 10,76% (yoy) atau Rp13,76 triliun.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
               Pada triwulan III-2013 perkembangan transaksi keuangan secara tunai di Nusa Tenggara Barat berada pada tren net outflow. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah aliran uang keluar (cash outflow) yang lebih besar dibandingkan aliran uang masuk (cash inflow), atau dengan kata lain jumlah penarikan uang tunai lebih besar dibandingkan jumlah setoran uang tunai yang dilakukan oleh perbankan NTB melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada triwulan III-2013, jumlah aliran uang tunai yang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran perbankan di NTB masih berada pada tren peningkatan yang tercatat sebesar Rp1,34 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 24,37% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang tumbuh hingga 21,53% (yoy) dengan nominal tercatat sebesar Rp790,18 miliar. Di sisi lain, jumlah aliran uang tunai yang keluar (cash outflow) yang berasal dari kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai Rp1,55 triliun yang tumbuh positif sebesar 21,75% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang tercatat tumbuh rendah sebesar 2,69% (yoy) dengan nominal sebesar Rp1,29 triliun. Jumlah aliran uang keluar yang lebih besar dibanding aliran jumlah uang masuk menyebabkan terjadinya net outflow dengan jumlah mencapai Rp213,37 miliar.

KINERJA KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah di provinsi NTB terdiri dari 3 sumber utama yaitu dana APBD provinsi NTB, APBD kabupaten dan kota di provinsi NTB dan dana APBN yang dialokasikan di daerah. Total rencana pendapatan yang dihasilkan sepanjang tahun 2013 sebesar 12,75 trilyun, sedangkan total rencana belanja tahun 2013 mencapai 17,73 trilyun. Besarnya rencana belanja terutama banyak disumbang oleh alokasi dana APBN yang dikirim ke provinsi NTB yang mencapai lebih dari 7 trilyun, sedangkan baik rencana pendapatan maupun belanja terbesar disumbang oleh pendapatan dan belanja 10 kabupaten dan kota di wilayah provinsi NTB Pencapaian realisasi pendapatan di provinsi NTB secara umum sesuai dengan rencana dimana sampai dengan akhir triwulan III 2013 total penerimaan telah mencapai 74,65% dari rencana pendapatan. Sedangkan realisasi belanja di provinsi NTB relatif masih rendah dimana sampai dengan akhir triwulan III 2013 baru tercapai 61,89% dari rencana belanja. Hal ini diakibatkan realisasi belanja pemerintah pusat di provinsi NTB baru sebesar 51,86% dari total anggaran, dimana realisasi tertinggi pada belanja pegawai dengan capaian sebesar 71,88% sedangkan realisasi belanja modal belum optimal yaitu sebesar 39,75%.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Perkembangan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif menurun. Dari sisi ketenagakerjaan terdapat penurunan jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan penurunan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan peningkatan rasio Tingkat Pengangguran Terbuka. Penurunan penyerapan tenaga kerja terutama di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang seharusnya saat ini menjadi sektor primadona di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terlihat dari beberapa indikator seperti tingkat kunjungan wisatawan, tingkat okupansi hotel dan kegiatan dunia usaha di sektor tersebut menunjukkan peningkatan. Sedangkan dari sisi kesejahteraan, perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kota terindikasi menurun dan daya beli masyarakat di pedesaan NTB terhitung rendah terlihat dari Nilai Tukar Petani selama tahun 2013 dibawah nilai 100. Tren penerimaan dana remittance periode 2012-2013 juga terlihat menurun meskipun di triwulan III 2013 terdapat peningkatan dibandingkan triwulan II 2013.

PROSPEK KERJA TRIWULAN IV-2013
Pada triwulan IV 2013, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan statistik dengan penyesuaian, hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi diramalkan masih akan tumbuh sebesar 4,92% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 2,49% (qtq). Penurunan pertumbuhan terutama disebabkan oleh sudah selesainya panen raya komoditas utama Provinsi NTB. Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 secara prosentase masih didorong oleh pertumbuhan di sektor listrik, air dan gas, disusul oleh pertumbuhan ekonomi sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor keuangan diperkirakan masih akan tumbuh lebih dari 6% (yoy) walaupun relatif melambat dibanding tahun sebelumnya. Perbaikan pertumbuhan terutama dialami oleh sektor pertanian, berkat meningkatnya proyeksi ARAM 2 BPS dan hasil panen dan tanam komoditas sektor unggulan yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja. Ekspektasi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang juga menunjukkan adanya peningkatan optimisme yang tampak dari peningkatan indek ekspektasi konsumen dalam 6 bulan yang akan datang.

Prospek Inflasi Triwulan IV 2013
Kinerja inflasi NTB hingga akhir tahun diperkirakan dapat berada di kisaran 9% (yoy). Inflasi di bulan November diperkirakan dapat menurun seiring dengan adanya panen raya komoditas hortikultura di Lombok Timur meliputi wortel, kentang, cabai, tomat, sawi dan beberapa jenis sayuran lainnya. Namun demikian, kekhawatiran inflasi berasal dari tekanan kenaikan harga beras yang diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan sudah tidak adanya panen besar dan harus menunggu hingga bulan Maret 2014 untuk kembali panen. Berdasarkan pergerakan ramalan harga survei konsumen menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih akan terjadi di bulan November dan Desember 2013. Tekanan permintaan kemungkinan besar meningkat di bulan Desember bersamaan dengan datangnya hari raya Natal dan tahun baru yang dibarengi dengan adanya libur panjang. Peningkatan kunjungan wisatawan diperkirakan meningkatkan permintaan kebutuhan pendukung pariwisata.

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi di NTB Terbaik se-Indonesia.
Jokowi senang dengan pertumbuhan ekonomi di NTB tersebut. Dia mengatakan, butuh usaha keras untuk mencapai angka 9,9% tersebut.  "Ini pertumbuhan yang sangat tinggi sekali. Dunia hanya 3,3%, nasional hanya 4,9%. Jadi kita patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonominya sangat baik dan inflasinya malah deflasi," kata Jokowi.  Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan untuk warga NTB.  "Selamat menjalankan puasa. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan," kata Jokowi.  Turut mendampingi Presiden Jokowi pada salat tarawih yakni Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Menteri ESDM, Sudirman Said.  Gubernur NTB Muhammad, Zainul Majdi bersebelahan dengan Jokowi saat salat. Zainul yang juga merupakan seorang penghapal Al Quran ini juga sempat memberikan ceramah singkat.  "Kehadiran Pak Presiden merupakan suatu pengingat kepada kita semua, seluruh jemaah umat Islam di NTB bahwa Ramadan bukan berarti menurunkan kontribusi kita. Justru Ramadan itu kita tertantang, ditantang oleh Allah untuk memberikan kontribusi yang terbaik," kata Zainul.  Usai salat, ratusan warga Mataram berebut untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Dengan santai, Jokowi pun meladeni beberapa warga untuk berfoto. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunjuk beberapa untuk bisa berfoto dengannya.





SUMBER :
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/ntb/documents/kerfinal.pdf
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3230635/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-di-ntb-terbaik-se-indonesia
http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/110

Apa hubungan Pilgub dengan Perekonomian Jakarta ya?

@A16-Zarica
Oleh Zarica halimmah (41616010034)
Abstrak
Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, Jakarta seringkali dijadikan tolak ukur bagi daerah lain dalam sektor apapun.

Perekonomian Di Maluku Utara

@B34- Fauzi
Oleh: Muhammat Fauzi

Perekonomian Maluku Utara



Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi Maluku yang resmi berpisah pada tanggal 12 Oktober 1999. Provinsi Maluku Utara berada diantara 3º Lintang Utara sampai 3º Lintang Selatan dan 124º – 129º Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni.
Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km2, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km 2 atau 30,92 persen.
Pergerakan perekonomian daerah di Maluku Utara sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya. Komoditas utama yang mendukung nadi perekonomian di Maluku Utara meliputi:
  1. Kopra
  2. Buah Pala
  3. Cengkeh
  4. Perikanan, yang sebagian telah diekspor ke Jepang
  5. Emas
  6. Nikel, yang sebagian telah diekspor ke Jepang
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Membaik
Ternate (Antara Maluku) - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara (Malut), pada triwulan II 2013 sebesar 6,3 persen, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional 5,8 persen..
Pertumbuhan ekonomi masih disumbang besar dari sektor pertambangan, sementara sektor lain terus memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi, namun belum terlalu signifikan.
Pada 2011 inflasi terjadi sebesar 4,57 persen, sementara secara tahunan inflasi pada Juli 2013 tercatat sebesar 7,68 persen dengan faktor penyebab terbesar adalah dampak lanjutan naiknya harga BBM, permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri serta kondisi cuaca yang menghambat distribusi barang dan jasa.
Ekonomi Kreatif  Kunci Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara
Ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi yang dihasilkan sebagai output dari daya pikir, kreativitas, ide yang bersifat inovatif dan mengelaborasikannya dengan kemajuan teknologi informasi. Begitu ketatnya persaingan ekonomi di antara negara-negara maju dan berkembang saat ini, ekonomi kreatif berada pada posisi kunci, terutama bagi Indonesia.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, program ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya bila ekonomi kreatif dikembangkan di wilayah Maluku Utara, pengembangan ekonomi kreatif hingga kini terus dilanjutkan oleh pemerintah. Mengingat pula pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga semakin membaik dan menunjukkan kualitasnya. Menurut data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2015 adalah sebesar 6,10 persen. Kondisi ini terlihat lebih baik daripada tahun 2014 yang hanya sebesar 5,48 persen.

Ekonomi Malut tahun 2015 tumbuh 6,10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,48 persen
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat ekonomi daerah ini tumbuh 6,10 Persen, yang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 26.631,6 miliar.

"Ekonomi Malut tahun 2015 tumbuh 6,10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,48 persen," kata Kepala BPS Provinsi Malut, Misfaruddin, di Ternate.
"Struktur perekonomian Malut menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (24,84 persen). Perda- gangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,38 persen) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (17,09 persen),"
Selain itu, ekonomi Malut pada triwulan IV-2015 tumbuh sebesar 6,05 persen bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y).

Pertumbuhan didukung oleh seluruh lapangan usaha.

Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 13,13 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar sebesar 13,04 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 12,21 persen.

"Struktur perekonomian Malut pada triwulan IV-2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,96 persen), Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,53 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,31 persen),"
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 tercatat sebesar 6,54% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2016 bersumber dari terjaganya tingkat konsumsi masyarakat dan adanya perbaikan perdagangan luar negeri Maluku Utara pada triwulan tersebut. Namun demikian, kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan konsumsi rumah tangga masih membayangi pertumbuhan tersebut. Sementara itu dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan besar dan eceran menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016. Kestabilan harga-harga produk pertanian menjaga pendapatan petani dari subsektor tabama dan hortikultura pada level yang baik. Selain itu, peningkatan permintaan produk rempah-rempah dan kopra dari Jawa Timur menyebabkan pendapatan dari subsektor tanaman perkebunan tersebut pada level yang tinggi.
HAMBATAN PEMBANGUNAN MALUKU UTARA
Kendala
Upaya pembangunan daerah di Propinsi Maluku dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis dengan karakteristik wilayah yang kurang menguntung­kan, antara lain karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas ratusan pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh perairan laut dalam yang luas, keterpencaran lokasi (jarak), keterbatasan areal lahan yang dapat dibudidayakan, dan adanya beberapa kawasan rawan bencana alam, terutama letusan gunung api yang menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif serta bagi pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, khususnya sistem transportasi. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH
a.           Pelaksanaan Otonomi di Daerah
Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper­lancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelak­sanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Maluku, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentra­lisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.
b.          Pengembangan Sektor Unggulan
Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Maluku. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c.     Pengembangan Usaha Nasional
Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.
d.   Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Maluku diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.
e.     Kependudukan
Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.
     f.     Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi
Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, khususnya transportasi, di Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan pengembangan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.
h.     Pengembangan Kawasan Andalan
Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.


Daftar Pustaka
-       Anonim. 2017. Potensi di Tiap KabKota Provinsi Maluku Utara. Bkpmprovmalut. Maluku Utara.
-       Anonim. 2017. Profil Provinsi Maluku Utara. Bpkp. Jakarta.
-       Ade Nursiyono, Joko. 2016. Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara. Kompasmania. Indonesia.
-       Fatah, Abdul. 2013. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Membaik. Antaramaluku. Maluku.
-       Burhani, Ruslan. 2016. Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 610 Persen. Antaranews. Indonesia.
-       Anonim. 2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku Utara Februari 2017. Bankindonesia. Indonesia.
-       Hikmaningtyas. 2011. Perkembangan Ekonomi. Anonim. Indonesia,