Politik Anggaran

@C09-Elvi, @Proyek-12

Disusun Oleh Elvi Khairina

ABSTRAK

Anggaran merupakan instrumen paling penting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas Negara. Sebagai warga negara, kita juga sangat bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan yang krusial dan infrastruktur. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk mendapatkan anggaran dari perencanaan yang telah tersusun tersebut, daerah banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah muncul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran.

 

KATA KUNCI : POLITIK ANGGARAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH

A.      PENDAHULUAN

Politik anggaran adalah upaya-upaya untuk mengelola sumber daya, terutama yang dapat dinilai dengan uang dan barang serta mengalokasikan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan bersama didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam maknanya yang lebih luas, politik juga senantiasa berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk mempertahankan hidup. Masalah mengelola sumber daya yang ada menjadi penghasilan output jangka panjang yang dikalkulasikan dalam satu tahun anggaran tidaklah mudah. Upaya-upaya yang strategis harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai-nilai yang nantinya akan didistribusikan.

Anggaran merupakan instrumen paling penting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas Negara. Sebagai warga negara, kita juga sangat bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan yang krusial dan infrastruktur. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk mendapatkan anggaran dari perencanaan yang telah tersusun tersebut, daerah banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah muncul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran.
Terlibatnya beragam aktor sepanjang proses penganggaran, mulai dari perencanaan dan penyusunan di lingkungan birokrasi, sampai pengesahaanya di DPR RI, menjadikan anggaran sebagai arena kontestasi politik penting setelah Pemilu. Tidak mengherankan, banyak pihak menilai anggaran sebagai proses politik arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor‐aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Dalam keputusan politik anggaran dan berbagai wacana yang ada diprediksi akan membuat Indonesia kacau yang dapat membuat disintegrasi bangsa.

 

B.      RUMUSAN MASALAH

1.       Apa yang dimaksud dengan politik anggaran?

2.       Bagaimana sejarah penerapan politik anggaran di Indonesia?

3.       Bagaimana arah kebijakan keuangan negara di indonesia berdasarkan politik anggaran?

4.       Apa saja tujuan penerapan politik anggaran ?

5.       Mengapa kebijakan politik anggran dapat memicu disintegrasi bangsa?

C.      PEMBAHASAN

1.       Pengertian Politik Anggaran

• Menurut Rubin (2006)dalam Darfina dkk (2015),  Politik anggaran adalah terlibatnya beberapa pihak  terlibat dalam penganggaran yang mempunyai tujuan dan motivasi yang berbeda dan sering kali berbenturan.

• Politik anggaran sebenarnya adalah cara pemerintah untuk menggunakan anggaran yang terbatas agar dapat digunakan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat lewat program yang tepat sasaran (Admin PresidenRi,2016)

2.       Sejarah Penerapan Politik Anggaran (Admajaya, 2015)

Politik anggaran sudah diterapkan dari era pemerintahan terdahulu, pada masa orde baru misalnya, seperti yang diungkapkan oleh Thontowi, J. (2007, 4 Oktober) bahwa seringkali daerah yang bukan pendukung partai penguasa tidak bakal disentuh pembangunan, jadi jika suatu daerah ingin maju pemimpin-pemimpin daerah tersebut harus tergabung dalam partai politik penguasa yang dapat melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Sedangkan pada masa reformasi saat ini Politik anggaran menjadi tarik menarik antara kepentingan kelompok elite politik, politik anggaran lebih berorientasi terhadap kepentingan pribadi dan golongan bukan untuk mengatasi problem masyarakat. Pada saat ini sering kali politik anggaran justru menguras keuangan untuk biaya birokrasi dan administrasi sehingga  output nya bukan untuk mengatasi masalah, melainkan hanya agar para pelaksananya dapat melakukan kegiatan dan dapat memetik keuntungan ekonomi.

Dalam masa reformasi, terdapat dua pola politik anggaran yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan, pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri misalnya, kebijakan anggaran diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal, optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta penerapan disiplin anggaran melalui efisiensi. Sementara dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono; kebijakan anggaran diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan deficit anggaran, pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengurangan kemiskinan.

3.       Arah Kebijakan Keuangan Negara Di Indonesia Berdasarkan Politik Anggaran

Secara prosedural kerangka hukum yang tersedia mengakui politik anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan Politik Anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembahasan anggaran dan kedua, penjabaran visi misi Presiden terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Konstitusi secara tegas menyampaikan tiga fungsi DPR, yang salah satunya fungsi anggaran. Dalam konstitusi disebutkan kekuatan fungsi anggaran DPR, apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden, Pemerintah hanya dapat menjalankan APBN tahun yang lalu. Sebagai lembaga representatif dari rakyat, legislatif merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran optimal sesuai dengan kebutuhan bangsa berdasarkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme check and balance untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memastikan pemberian layanan publik yang efisien.

 
4.   Tujuan Penerapan Politik Anggaran 

•         Alat mencapai tujuan pembangunan daerah.

•          Meningkatkan penerimaan dan melakukan efisiensi dan efektivitas pengeluaran di daerah.

        Sehingga konsekuensi dari politik anggaran ini adalah pemerintah didorong melakukan perubahan secara mendasar di level birokrasi.

5.    Alasan Kebijakan Politik Anggran Dapat Memicu Disintegrasi Bangsa

        Menurut M.Khadafi, U.S. dalam Tribunnews (2014) justru berpendapat bahwa Penerapan politik anggaran dan wacana pemotongan anggaran daerah diprediksi akan membuat Indonesia kacau. Khadafi, U.S menilai daerah tidak akan begitu saja mengikuti pusat. Kalau pemotongan anggaran daerah maka dapat memicu ketegangan di masyarakat dan akan terjadi demo. Kalau anggaran daerah dipotong-potong Indonesia akan semakin kacau, apalagi anggaran tidak disetujui, sudah jelas kesatuan NKRI makin terancam, Selain itu untuk menerapkan politik anggaran tersebut, harus berhadapan dengan birokasi dan undang-undang. Jangankan tidak menyetujui atau memotong anggaran, saat pengucuran anggaran telat saja sudah memicu kemarahan. Kalau uang itu tidak dikucurkan ke daerah, itu masalah besar.

          Menurut Maengkom, B. dalam Okezone (2014) mengungkapkan bilamana ada kebijakan daerah seperti Aceh dan Papua  yang tidak seiring dengan Pusat dan jika politik anggaran diterapkan pada daerah tersebut, maka dapat memicu rakyat Aceh dan Papua untuk melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Karena itu ia menilai, politik anggaran kepada Pemerintah Daerah tidak tepat. Hal yang terjadi bukan ketaatan kepada Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya memicu disintegrasi bangsa.

        Menurut Jaelani (2012), fenomena politik anggaran dalam pengelolaan APBN di kalangan DPR yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan anggaran lebih menyebabkan terjadinya korupsi baik secara pribadi maupun kelompok.

 

Daftar Pustaka:

Admajaya Hendra.  2015. Politik Anggaran Strategi Pembangunan Daerah yang Berkeadilan Atau Menuju Disintegrasi Bangsa. Kompasiana.com. Dalam https://www.kompasiana.com/hendraadmaja/politik-anggaran-strategi-pembangunan-daerah-yang-berkeadilan-atau-menuju-disintegrasi-bangsa_54f6e9f8a3331135588b4bf0 (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Admin PresidenRi. 2016. Politik Anggaran Dukung Program Prioritas. PresidenRI.go.id  Presiden Ir.H.Joko Widodo. Dalam http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/politik-anggaran-dukung-program-prioritas.html (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Darfina, Hasran Basri, Faisal. 2015. PENGARUH POLITIK ANGGARAN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh). Jurnal Magister Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.  Dalam http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4482/3858 (Diunduh pada hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Jaelani Aan. 2012. PENGELOLAAN APBN DAN POLITIK ANGGARAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Aanjaelani75.blogspot.com. http://aanjaelani75.blogspot.com/2012/06/pengelolaan-apbn-dan-politik-anggaran.html (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

 

Khadafi, U.S. 2014. Indonesia Bisa Kacau Jika Politik Anggaran Jokowi Diterapkan . Tribunnews.com. Dalam https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/13/indonesia-bisa-kacau-jika-politik-anggaran-jokowi-diterapkan (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Maengkom, B. 2014. Soal Politik Anggaran, Jokowi Lupa pada Sejarah . okezone.com. Dalam https://pemilu.okezone.com/read/2014/06/10/568/996439/soal-politik-anggaran-jokowi-lupa-pada-sejarah

Putra, Aryono. 2011. Politik Anggaran Di Indonesia. aryonoputra.blogspot.com. Dalam http://aryonoputra.blogspot.com/2011/10/politik-anggaran-dan-pengelolaan.html  (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)