instrumen kebijakan moneter

Abstrak: Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy dan Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter

Kata kunci: instrumen kebijakan moneter

Pendahuluan: Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Lembaga pemerintah yang berhak mengeluarkan kebijakan moneter adalah bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Instrumen kebijakan moneter dikeluarkan dengan harapan tujuan kebijakan moneter dapat tercapai. 

Permasalahan:

1.      Apa saja instrumen kebijakan moneter?

2.      Apa pengertian dari jenis-jeni intrumen kebijakan moneter?

Pembahasan 

Instrumen Kebijakan Moneter

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.

Berdasarkan tujuannya, operasi pasar terbuka dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :
• Dynamic open market operation, yang bertujuan untuk mengubah jumlah cadangan dan monetary base.
• Defensif open market operation, yang bertujuan untuk mengontrol faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah cadangan dan
monetary base.

2. Penetapan Tingkat Diskonto (Discount Policy)
Kebijakan ini meliputi tindakan untuk mengubah tingkat bungayang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk mempengaruhi tingkat diskonto yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar melalui perubahan tingkat bunga pinjaman. Dengan menaikkan diskonto, maka biaya untuk meminjam dana dari bank sentral akan naik sehingga akan mengurangi keinginan bank umum untuk melakukan peminjaman ke bank sentral.
Akibatnya, jumlah uang yang beredar dapat ditekan / dikurangi. Di samping itu, posisi jumlah cadangan juga dapat dipengaruhi melalui instrumen ini. Apabila tingkat diskonto mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan biaya pinjaman pada bank. Peningkatan jumlah cadangan ini merupakan indikasi bahwa bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang ketat.

3.      Ketat

Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Hal ini sangat efektif ketika terjadi sebuah kekacauan di suatu negara, karena apapun alasannya semua pihak harus mentaatinya dan jika ada sebuah pelanggaran atau penyelewengan akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Kefefktifan kebijakan ini tidak perlu diragukan lagi karena sistem ini akan mempersempit peluang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam membuat atau menciptakan suatu permasalahan.

4.      Kebijakan Dorongan Moral

Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.

Daftar pustaka:

1.       Bagus, Denny . http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/kebijakan-moneter-derfinisi-dan.html

2.       Amalia, Dina. https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-instrumen-kebijakan-moneter

3.       Dian, Ahmad. https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/instrumen-kebijakan-moneter

4.       Nurkholqi, Atang. https://selaluberprestasi.wordpress.com/2012/05/06/kebijakan-moneter/

5.       Kharisma, Falah. http://falah-kharisma.blogspot.com/2016/01/instrumen-kebijakan-moneter.html

Pengaruh Pajak Terhadap Keseimbangan Ekonomi

@C06-Bendy, @Proyek-12

Oleh Bendy Emeraldi Alvaro

Abstrak

Sistem perhitungan pajak setiap negara berbeda tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya.Seiring dengan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem perhitungan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan.Hal tersebut tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum bagi berlakunya sistem perpajakan di Indonesia.Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama.

KataKunci

Pajak, Negara, Warga Negara, Ekonomi.

Pendahuluan

Pajak adalah pungutan yang bersifat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dalam pembangunan. Peran pajak sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan.

Ada beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan mempengaruh pajak dalam perekonomian. Dalam hal tersebut akan dibahas melalui pengaruh pajak terhadap kemampuan dan keinginan untuk melakukan pekerjaan, menabung, dan kemampuan serta keinginan untuk melakukan investasi.

Permasalahan

1. Apakah yang dimaksud dengan pajak, dan hal apa saja yang terkait dengan pajak?

3. Efek apakah yang ditimbulkan pajak terhadap perekonomian?

3. Apa tujuan dari pajak itu sendiri?

4. Pengaruh apa yang ditimbulkan pajak dalam produksi?

Pembahasan

Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.

   Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara kemudian menjadi suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat.

Efek Perpajakan Dalam Perekonomian
            Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.

Pengaruh Pajak Terhadap Produksi
            Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi kita melihat pengaruh-pengaruh terhadap kerja, tabungan, dan investasi itu melalui kemampuan dan keinginan, yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.

Tujuan Perpajakan

Perlunya system perpajakan adalah untuk membiayai berbagai pengeluaran Negara. Tujuan dari perpajakan itu sendiri adalah untuk menekan konsumsi dan investasi dari system kegiatan social sehingga system administrasi dapat menyediakan barang dan jasa public, social atau kolektif dan dapat memberikan  subsidi kepada golongan miskin tanpa menimbulkan inflasi dan kesukaran dalam neraca pembayaran. Selain itu, perpajakan juga mempunyai tujuan sebagai sumber pendapatan Negara.

Kesimpulan

Pajak merupakan iuran wajib yang harus di bayar oleh setiap warga Negara Indonesia berdasarkan jenisnya masing-masing. Pajak juga berpengaruh dalam perekonomian dan produksi. Pajak mempunyai tujuan seperti memberikan subsidi kepada golongan miskin.

Daftar Pustaka

-Cici, Maisri.2014.Makalah Pengaruh Pajak dalam Perekonomian Indonesia.Dalam http://cicimaisri65.blogspot.com/2014/02/makalah-pengaruh-pajak-terhadap.html

-Zhelika, Nurtriani.2013.Pengaruh Pajak dalam Perekonomian.Dalam http://zhelikazheaa.blogspot.com/2013/05/pengaruh-pajak-terhadap-perekonomian.html

-Handoyono.2013.Pengaruh Pajak dalam Perekonomian.Dalam https://analisishands.blogspot.com/2012/04/pengaruh-pajak-terhadap-perekonomian.html

-Nunik, Septiani.2014.Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian.Dalam http://pos-ekonomi.blogspot.com/2014/11/pengaruh-pajak-terhadap-perekonomian.html

-Maudy, Citra.2014.Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian.Dalam http://mavitri.blogspot.com/2014/11/pengaruh-pajak-terhadap-perekonomian.html

Politik Anggaran

@C09-Elvi, @Proyek-12

Disusun Oleh Elvi Khairina

ABSTRAK

Anggaran merupakan instrumen paling penting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas Negara. Sebagai warga negara, kita juga sangat bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan yang krusial dan infrastruktur. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk mendapatkan anggaran dari perencanaan yang telah tersusun tersebut, daerah banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah muncul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran.

 

KATA KUNCI : POLITIK ANGGARAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH

A.      PENDAHULUAN

Politik anggaran adalah upaya-upaya untuk mengelola sumber daya, terutama yang dapat dinilai dengan uang dan barang serta mengalokasikan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan bersama didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam maknanya yang lebih luas, politik juga senantiasa berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk mempertahankan hidup. Masalah mengelola sumber daya yang ada menjadi penghasilan output jangka panjang yang dikalkulasikan dalam satu tahun anggaran tidaklah mudah. Upaya-upaya yang strategis harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai-nilai yang nantinya akan didistribusikan.

Anggaran merupakan instrumen paling penting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas Negara. Sebagai warga negara, kita juga sangat bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan yang krusial dan infrastruktur. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk mendapatkan anggaran dari perencanaan yang telah tersusun tersebut, daerah banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah muncul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran.
Terlibatnya beragam aktor sepanjang proses penganggaran, mulai dari perencanaan dan penyusunan di lingkungan birokrasi, sampai pengesahaanya di DPR RI, menjadikan anggaran sebagai arena kontestasi politik penting setelah Pemilu. Tidak mengherankan, banyak pihak menilai anggaran sebagai proses politik arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor‐aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Dalam keputusan politik anggaran dan berbagai wacana yang ada diprediksi akan membuat Indonesia kacau yang dapat membuat disintegrasi bangsa.

 

B.      RUMUSAN MASALAH

1.       Apa yang dimaksud dengan politik anggaran?

2.       Bagaimana sejarah penerapan politik anggaran di Indonesia?

3.       Bagaimana arah kebijakan keuangan negara di indonesia berdasarkan politik anggaran?

4.       Apa saja tujuan penerapan politik anggaran ?

5.       Mengapa kebijakan politik anggran dapat memicu disintegrasi bangsa?

C.      PEMBAHASAN

1.       Pengertian Politik Anggaran

• Menurut Rubin (2006)dalam Darfina dkk (2015),  Politik anggaran adalah terlibatnya beberapa pihak  terlibat dalam penganggaran yang mempunyai tujuan dan motivasi yang berbeda dan sering kali berbenturan.

• Politik anggaran sebenarnya adalah cara pemerintah untuk menggunakan anggaran yang terbatas agar dapat digunakan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat lewat program yang tepat sasaran (Admin PresidenRi,2016)

2.       Sejarah Penerapan Politik Anggaran (Admajaya, 2015)

Politik anggaran sudah diterapkan dari era pemerintahan terdahulu, pada masa orde baru misalnya, seperti yang diungkapkan oleh Thontowi, J. (2007, 4 Oktober) bahwa seringkali daerah yang bukan pendukung partai penguasa tidak bakal disentuh pembangunan, jadi jika suatu daerah ingin maju pemimpin-pemimpin daerah tersebut harus tergabung dalam partai politik penguasa yang dapat melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Sedangkan pada masa reformasi saat ini Politik anggaran menjadi tarik menarik antara kepentingan kelompok elite politik, politik anggaran lebih berorientasi terhadap kepentingan pribadi dan golongan bukan untuk mengatasi problem masyarakat. Pada saat ini sering kali politik anggaran justru menguras keuangan untuk biaya birokrasi dan administrasi sehingga  output nya bukan untuk mengatasi masalah, melainkan hanya agar para pelaksananya dapat melakukan kegiatan dan dapat memetik keuntungan ekonomi.

Dalam masa reformasi, terdapat dua pola politik anggaran yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan, pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri misalnya, kebijakan anggaran diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal, optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta penerapan disiplin anggaran melalui efisiensi. Sementara dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono; kebijakan anggaran diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan deficit anggaran, pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengurangan kemiskinan.

3.       Arah Kebijakan Keuangan Negara Di Indonesia Berdasarkan Politik Anggaran

Secara prosedural kerangka hukum yang tersedia mengakui politik anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan Politik Anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembahasan anggaran dan kedua, penjabaran visi misi Presiden terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Konstitusi secara tegas menyampaikan tiga fungsi DPR, yang salah satunya fungsi anggaran. Dalam konstitusi disebutkan kekuatan fungsi anggaran DPR, apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden, Pemerintah hanya dapat menjalankan APBN tahun yang lalu. Sebagai lembaga representatif dari rakyat, legislatif merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran optimal sesuai dengan kebutuhan bangsa berdasarkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme check and balance untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memastikan pemberian layanan publik yang efisien.

 
4.   Tujuan Penerapan Politik Anggaran 

•         Alat mencapai tujuan pembangunan daerah.

•          Meningkatkan penerimaan dan melakukan efisiensi dan efektivitas pengeluaran di daerah.

        Sehingga konsekuensi dari politik anggaran ini adalah pemerintah didorong melakukan perubahan secara mendasar di level birokrasi.

5.    Alasan Kebijakan Politik Anggran Dapat Memicu Disintegrasi Bangsa

        Menurut M.Khadafi, U.S. dalam Tribunnews (2014) justru berpendapat bahwa Penerapan politik anggaran dan wacana pemotongan anggaran daerah diprediksi akan membuat Indonesia kacau. Khadafi, U.S menilai daerah tidak akan begitu saja mengikuti pusat. Kalau pemotongan anggaran daerah maka dapat memicu ketegangan di masyarakat dan akan terjadi demo. Kalau anggaran daerah dipotong-potong Indonesia akan semakin kacau, apalagi anggaran tidak disetujui, sudah jelas kesatuan NKRI makin terancam, Selain itu untuk menerapkan politik anggaran tersebut, harus berhadapan dengan birokasi dan undang-undang. Jangankan tidak menyetujui atau memotong anggaran, saat pengucuran anggaran telat saja sudah memicu kemarahan. Kalau uang itu tidak dikucurkan ke daerah, itu masalah besar.

          Menurut Maengkom, B. dalam Okezone (2014) mengungkapkan bilamana ada kebijakan daerah seperti Aceh dan Papua  yang tidak seiring dengan Pusat dan jika politik anggaran diterapkan pada daerah tersebut, maka dapat memicu rakyat Aceh dan Papua untuk melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Karena itu ia menilai, politik anggaran kepada Pemerintah Daerah tidak tepat. Hal yang terjadi bukan ketaatan kepada Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya memicu disintegrasi bangsa.

        Menurut Jaelani (2012), fenomena politik anggaran dalam pengelolaan APBN di kalangan DPR yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan anggaran lebih menyebabkan terjadinya korupsi baik secara pribadi maupun kelompok.

 

Daftar Pustaka:

Admajaya Hendra.  2015. Politik Anggaran Strategi Pembangunan Daerah yang Berkeadilan Atau Menuju Disintegrasi Bangsa. Kompasiana.com. Dalam https://www.kompasiana.com/hendraadmaja/politik-anggaran-strategi-pembangunan-daerah-yang-berkeadilan-atau-menuju-disintegrasi-bangsa_54f6e9f8a3331135588b4bf0 (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Admin PresidenRi. 2016. Politik Anggaran Dukung Program Prioritas. PresidenRI.go.id  Presiden Ir.H.Joko Widodo. Dalam http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/politik-anggaran-dukung-program-prioritas.html (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Darfina, Hasran Basri, Faisal. 2015. PENGARUH POLITIK ANGGARAN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh). Jurnal Magister Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.  Dalam http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4482/3858 (Diunduh pada hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Jaelani Aan. 2012. PENGELOLAAN APBN DAN POLITIK ANGGARAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Aanjaelani75.blogspot.com. http://aanjaelani75.blogspot.com/2012/06/pengelolaan-apbn-dan-politik-anggaran.html (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

 

Khadafi, U.S. 2014. Indonesia Bisa Kacau Jika Politik Anggaran Jokowi Diterapkan . Tribunnews.com. Dalam https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/13/indonesia-bisa-kacau-jika-politik-anggaran-jokowi-diterapkan (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)

Maengkom, B. 2014. Soal Politik Anggaran, Jokowi Lupa pada Sejarah . okezone.com. Dalam https://pemilu.okezone.com/read/2014/06/10/568/996439/soal-politik-anggaran-jokowi-lupa-pada-sejarah

Putra, Aryono. 2011. Politik Anggaran Di Indonesia. aryonoputra.blogspot.com. Dalam http://aryonoputra.blogspot.com/2011/10/politik-anggaran-dan-pengelolaan.html  (Diakses pada  hari Sabtu, 30 Juni 2018)