Politik Anggaran di Indonesia

Anggaran merupakan politik sumber daya yang dipakai semaksimal mungkin oleh penguasa untuk kepentingan politiknya. Dalam konteks teori, anggaran negara merupakan wujud kedaulatan rakyat. Hakikatnya rakyat yang menentukan anggaran negara. Namun dalam prosesnya, kedaulatan rakyat telah diwakilkan kepada wakil rakyat melalui fungsi budgeting dengan penetapan APBN yang harus mendapatkan persetyjuan DPR. Persetujuan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa anggaran memang tidak netral karena persetujuan adalah bargaining yang berarti ada proses politik dibaliknya, dan wakil rakyat tidaklah bersih dari kepentingan politik pribadi, kelompok, golongan, dan parpol yang menaunginya.

Pengertian Anggaran
            Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.
 Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Pengertian Politik 

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuata keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

APA ITU POLITIK ANGGARAN

politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan kepentingan politik. Irene S. Rubin dalam The Politics of Public Budgeting (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran acap juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pada dasarnya, terdapat tiga jenis kebijakan anggaran yang mungkin ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:
1. Anggaran Surplus
Anggaran disebut surplus bila penerimaan anggaran diperkirakan lebih besar dari pada pengeluaran. Hal ini bisa terjadi bila perekonomian aktif sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendorong perekonomian. Bila perekonomian aktif, maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak pajak. Misalnya, bila kondisi perekonomian suatu perusahaan bagus, ia akan dapat membayar pajak lebih tinggi. Perusahaan itu juga dapat mengembangkan usahanya. untuk itu, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja. Semakin banyak orang bekerja, berarti semakin banyak pula pajak yang dapat diperoleh pemerintah.
Para pekerja baru ini juga akan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Mereka akan makan di restoran, nonton bioskop, membeli VCD dan kaset, serta lain-lain. dari pembelanjaan ini, pemerintah akan memperoleh pemasukan dari pajak. Bila banyak orang berbelanja, maka keuntungan perusahaan akan bertambah. Perusahaan dapat memperluas usahanya dan menambah pekerja lebih banyak lagi. Begitu seterusnya. Uang yang berlebih ini dapat digunakan untuk membayar hutang negara.

2. Anggaran Defisit
 Jika aktivitas perekonomian lambat dan pengangguran meningkat, maka anggaran negara bisa menjadi defisit. Anggaran tersebut defisit jika pengeluaran pemerintah diperkirakan lebih besar daripada pendapatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah itu bisa terjadi di bidang pertahanan, kesejahteraan, transportasi dan lain-lain. Pengeluaran ini bisa menciptakan lapangan kerja baru. Bila banyak tenaga kerja yang diserap, maka masyarakat akan semakin mampu untuk membeli barang dan jasa. Dengan demikian, bisnis akan semakin berkembang dan pada akhirnya bisnis akan menciptakan lapangan kerja baru.
Meskipun demikian terdapat bahaya dari anggaran defisit, yaitu munculnya inflasi karena pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan. Selain itu, untuk mendapatkan dana biasanya pemerintah harus meminjam uang. Dengan demikian, utang pemerintah semakin meningkat.

3. Anggaran Berimbang
Anggaran berimbang dipakai jika pendapatan negara diperkirakan sama dengan pengeluaran negara.

Politik Anggaran Dan Arah Kebijakan Keuangan Negara Di Indonesia

Secara prosedural kerangka hukum yang tersedia mengakui politik anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan Politik Anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembahasan anggaran dan kedua, penjabaran visi misi Presiden terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Konstitusi secara tegas menyampaikan tiga fungsi DPR, yang salah satunya fungsi anggaran. Dalam konstitusi disebutkan kekuatan fungsi anggaran DPR, apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden, Pemerintah hanya dapat menjalankan APBN tahun yang lalu. Sebagai lembaga representatif dari rakyat, legislatif merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran optimal sesuai dengan kebutuhan bangsa berdasarkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme check and balance untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memastikan pemberian layanan publik yang efisien.

·         Politik Anggaran Pemerintah Pusat

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) BAB VIII HAL KEUANGAN, Di dalam Pasal Pasal 23 dinyatakan Bahwa:

1.      Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.      Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbaan Dewan Perwakilan Daerah.

3.      Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Bila kita lihat dari bunyi pasal tersebut diatas hanya merupakan kalimat retorik yang tidak memenuhi segi filosofis anggaran. Hal ini disebabkan APBN bukan sekedar perwujudan pengelolaan keuangan negara tetapi merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tercermin pada hak budget DPR.

Visi misi Presiden terpilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMN. RPJMN merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun rencana tahunan yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan alokasi anggaran dalam bentuk APBN.

·         Politik Anggaran Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah dan keadaan demografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut.

Permasalahan yang cukup penting dalam pengumpulan pendapatan daerah adalah proses pengumpulan yang tertutup dan kesalahan dalam pengelolaan. Tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Oleh sebab itu sering muncul pertanyaan-pertanyaan berikut: “Mengapa pertumbuhan kelompok Pendapatan Asli Daerah tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan kelompok pendapatan daerah dari Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah?”, “Mengapa otonomi daerah justru membuat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi?”, “Mengapa, dalam setiap perencanaan, proyeksi pendapatan cenderung lebih kecil dari potensi yang sebenarnya?”

Bahwa kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah masing-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber daya, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka upaya pendayagunaan aparatur, termasuk didalamnya para pejabat dan staf yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah, perlu diberikan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk menggali potensi sumber Administrasi Keuangan Daerah secara baik, sehingga dapat digunakan secara efisien dalam pembangunan daerah.

Dimensi reformasi telah mengantarkan perubahan sistem dan tatanan pemerintahan negara kita. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Walaupun demikian Jaminan Undang-undang belum cukup karena sampai saat ini otonomi daerah tanpa disertai dengan pelimpahan keuangan money follow fuctions.

Sehingga ini menyulitkan bagi daerah untuk benar-benar mandiri. Salah satu alasan hambatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung bagi terbentuknya akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran diantaranya meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif tersebut misalnya berupa Undang-Undang APBN dan peraturan daerah tentang APBD. Dibidang pelaksanaan anggaran, misalnya diperlukan transparansi dalam penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan non-pajak) maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah maupun oleh BUMN/BUMD.

Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah melekat pada jabatan yang diemban oleh para pemangku kekuasaan.

Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah dengan lebih berkualitas. Terminologi Pengelola Keuangan Negara merujuk pada semua jabatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBN/D dari pimpinan tertinggi sampai staf terrendah.

Karena ruang kepentingan politik terhadap anggran negara dan anggran daerah, maka seyogyanyalah pengelolaan keuangan Negara harus berbasis kinerja. Bukan hasil dari sulap-menyulap dari eksekutif dan legislatif.

Adanya Dinamika Perkembangan Pembaharuan di Bidang Politik Baik di Tingkat Nasional maupun di Tingkat Daerah. Kebutuhan Transparansi dan Akuntabilitas didalam Pengelolaan Keuangan. Adanya perubahan perangkat hukum formal yang didasarkan atas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan modern.

Good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas fiskal, merupakan salah satu tali pengikat utama untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terdiri dari sekitar 16,000 pulau-pulau besar dan kecil, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 150 suku bangsa dengan sub-budaya, bahasa dan aksaranya masing-masing serta agama yang berbeda pula.

Transparansi dan akuntabilitas fiskal itu diharapkan dapat mengurangi sumber potensi konflik atas dasar SARA, saling curiga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Sumber utama konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah yang terjadi terus menerus di Indonesia sejak kemerdekaannya hingga saat ini, antara lain, adalah karena adanya perasaan curiga dan ketidakadilan disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan salah satu demokratisi dalam pembangunan bangsa, meskipun harus disikapi secara skeptis akan tetapiwajib bagi kita untuk menannamkan harapan terhadap model pembangunan seperti ini. Harapan tidak harus mewujud menjadi sebuah ekspeksi yang berlebihan, akan tetapi harus diwujudkan dengan membangun  dan meningkatkan partisipasi dalam proses yang sedang berjalan, secara, politik masyarakat sebagai salah satu pilar demokrasi tidak hanya berhak mengikuti akan tetapi juga berhak mengontol berbagai proses politik yang berjalan. Kontrol yang dibangun tidak hanya berupa sikap kritis terhadap lembaga atau institusi politik yang dihasilkan oleh proses politik tersebut, akan tetapi juga pada system yang dikembangkan. Capaian ideal otonomi daerah dalam konteks politik menurut hemat penulis adalah lahirnya masyarakat daerah yang kritis, kreatif, dan mandiri serta mampu hidup berdampingan secara damai dalam suatu kehidupan masyarakat yang heterogen.

Dilapangan perekonomian, pemerintah daerah mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar atau kesejahteraan rakyat itu bukan hanya menunggu tetesan dari pembangunan ekonomi. Bukan hanya menunggu, tapi harus dibangun sejak awal. Dalam pembangunan ekonomi pun kita letakkan sekaligus pemberdayaan masyarakat, sehingga kebutuhan dasar itu menjadi sasaran dalam pembangunan ekonomi kita sejak awal. Disamping kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi, mesti ada program-program khusus yang menyerap tenaga kerja secara riil, dikabupaten dan provinsi di Indonesia

BAGAIMANA RAKYAT MENGONTROLNYA

Politik anggaran harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (policy driven). Dengan kata lain harus ada keterkaitan antara bujet dengan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Politik anggaran harus menjadi alat mencapai tujuan pembangunan daerah. Konsekuensi dari politik anggaran ini adalah pemerintah didorong melakukan perubahan secara mendasar di level birokrasi. Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu didorong untuk meningkatkan penerimaan dan melakukan efisiensi dan efektivitas pengeluaran. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi secara total perlu segera diimplementasikan.

Ketika pemerintah berisi birokrat yang tidak tersentuh reformasi, dan parlemen yang tidak cukup menawarkan aspirasi perubahan dalam pola dan substansi politik anggaran yang tidak menguntungkan rakyat, maka diperlukan sebuah refleksi serius di kalangan kelompok masyarakat, akademisi dan aktivis pro transparansi dan akuntabilitas anggaran di daerah. Bila siklus penganggaran dan mekanisme penyusunan APBD selama ini telah terbukti gagal menciptakan perubahan sosial yang lebih berkeadilan sebagai tujuan politik warga, maka harus dipilih alternatif politik anggaran yang bertumpu pada gerakan sosial yang masih berada di luar sistem politik daerah yang sudah mapan.

Peluang rakyat untuk mengontrol proses anggaran/APBD terdapat dalam tiap tingkat pembahasan, mulai dari level desa, kecamatan sampai kabupaten. Dan melalui dua domain pula, domain teknokratis di setiap pembahasan teknis struktur pemerintah, dan domain politis melalui penyampaian aspirasi/hearing di DPRD. Semua peluang itu telah dan sedang dilaksanakan, tapi pertanyaannya : kenapa aspirasi rakyat yang diwakili oleh sekelompok delegasi dalam Musrenbang selalu kalah dalam mendapatkan sumber alokasi anggaran? Dan kenapa rakyat yang diwakili oleh sekelompok wakil rakyat di parlemen juga sering tidak optimal mendapat alokasi anggaran?

Penutup

            Memberikan kesimpulan, apalagi dilengkapi dengan tawaran-tawaran yang solutif bagi kondisi real keuangan negara di Indonesia bukanlah sebuah pekerjaan mudah, diperlukan kecermatan, kecerdasan. Ketelitian, dan menuntut objektifitas tinggi. Penulis merasa tidak memiliki kapasitas untuk melakukan itu, tapi sebagai mahasiswa sikap kritis, Apalagi tugas yang di emban yang melekat meminjam ungkapan Herbert Mercuse” Mahasiswa adalah agen of Change yaitu pembawa perubahan, pembangunan, pembaharuan.        

Kalau kita melihat dari hasil amandemen dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara tidak banyak memberikan peluang untuk terciptanya sebuah kepekaan tuntutan kemandirian badan hukum dimana hukum tersebut masih bersifat egaliter, padahal semestinya diperlukan sebuah perubahan kebijakan keuangan negara yang berorientasi pada kemajuan dalam sistem keuangan negara sehingga dapat mencapai cita-cita bersama yaitu untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam prospek hukum keuangan negara bagi Indonesia, proses penyusunan hukum keuangan negara harus diarahkan sebagai pedoman kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dilaksanakan negara dan sesuai dengan alat-alat politik ekonomi yang ingin dipergunakan negara untuk mencapai tujuan nasional dan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

            Adapun landasan hukum keuangan negara harus mampu direfleksikan dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya sesuai dengan konsepsi teori hukum. Apabila penyusunannya mengabaikan teori hukum dan mengutamakan kepentingan politik pihak tertentu, hukum keuangan negara hanya akan menjadi bagian dari kepentingan pihak tersebut, sehingga hakikat kedaulatan rakyat tidak akan pernah terwujud dalam keuangan negara. Dengan kata lain, hukum keuangan negara pemberian dalam tataran peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kepentingan rakyat atau harus sesuai dengan konsepsi mengenai negara dan pemerintahan dan bangsa itu sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh dan meyeluruh.

Daftar Pustaka

Poerwanto, hendra. 2017. Definifi anggaran. https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/pengertian-definisi-manfaat-tujuan-anggaran (diakses pada 12 juni 2017)

Anonim. 2017. Teori politik keuangan public dan kebijakan anggaran. http://fia-ub.blogspot.co.id/2013/02/teori-politik-keuangan-publik-dan.html (diakses pada 12 juni 2017)

Zaelani, rifal. 2012. Politik anggaran. https://aburifal.wordpress.com/2012/02/20/politik-anggaran/ (diakses pada 12 juni 2017)

Putra, aryono. 2011. Politik anggaran di Indonesia. http://aryonoputra.blogspot.co.id/2011/10/politik-anggaran-dan-pengelolaan.html (diakses pada 12 juni 2017)

tingkat inflasi di wilayah kalimantan timur

Siklus Ekonomi yg berada di Indonesia

Jepang berinvestasi di indonesia

Perhitungan Pendapatan Nasional

Abstrak

Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. 

Pendahuluan

Berbicara tentang aspek penting untuk kemajuan bangsa adalah pendapatan nasionalnya. Ketika pendapatan nasional suatu negara tinggi maka menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki produktif, dengan begitu maka kemajuan suatu negara akan mudah tercapai. Dengan begitu kehidupan masyarakat serta devisa negara akan tetap terjaga dan tidak akan terjadi gangguan atau halangan dari pihak lain untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran

Permasalahan :

1. Definisi pendapatan nasional

2. Metode perhitungan pendapatan nasional

3. Konsep pendapatan nasional

4. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional

Pembahasan

Pendapatan nasional adalah suatu angka/nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara.

Selain pengertian pendapatan nasional di atas, ada juga beberapa definisi pendapatan nasional sebagai berikut :

1. Pendapatan nasional adalah jumlah barang yang jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya diukur dalam waktu  Satu tahun.

2. Pendapatan nasional merupakan keseluruhan pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi dalam suatu negara selama satu tahun.

3. Pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara selama satu periode tertentu.

Pendapatan nasional merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Secara umum, definisi pendapatan nasional adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan uang.

Metode perhitungan pendapatan nasional

Metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk mementukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Metode perhitungan pendapatan nasional memiliki beberapa fungsi selain untuk mengethaui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan ini juga bisa dijadikan alat evaluasi, dengan hasil yang diberikan pemerintahan suatu negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya, mereka bisa mengukur produktifitas negaranya. Adapun untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional ada 3 metode dalam perhitungannya, yakni metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pemasukan.

Pendekatan produksi

Dalam metode ini dijelaskan bahwa perhitungan pendapatan nasional dihitung dari penjumlahan seluruh hasil produksi suatu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan atau diperoleh dari seluruh pelaku kegiatan ekonomi yang ada dalam satu negara serta dalam satu periode ekenomi tertentu kurang lebih tiap tahun sekali. Cara menghitung pendapatan nasionalnya yaitu dengan mengalikan jumlah seluruh produk baik barang ataupun jasa yang telah dihasilkan atau diproduksi dalam kururn waktu satu tahun dengan harga satuan tiap produknya bisa berbentuk barang maupun jasa.

 Hal ini dirumuskan dengan : {(P1 x Q1) + (P2 x Q2) + (P3 x Q3) + ….. + (Pn x Qn)}

Keterangan :

Y         : Pendapatan nasional

P          : Jumlah produk yang diproduksi

Q         : Harga satuan suatu produk

Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini ada satu hal penting yang harus diingat yaitu janagan sampai melakukan penjumlahan berulang (multiple accounting) terhdapat suatu produk baik barang maupun jasa. Oleh sebab itulah aspek yang harus dijumlahkan dalam perhitungan yakni nilia tambah (value added) suatu produk baik brang maupun jasa, bukan dilihat dari nilai akhirnya.

Pendekatan pengeluaran

metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pos pengeluaran yang dipakai untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa yang dilakukan oleh seluruh pelaku kegiatan ekonomi, mulai dari ruang lingkup besar hingga kecil, yakni rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produksi (perusahaan), serta sektor luar negeri yang ada, dan hal ini terjadi dan dihitung pada periode ekonomi tertentu yang biasanya berlangsung selama satu tahun.

Cara menghitung pendapatan nasional dengan metode ini dirumuskan sebagai berikut : Y = C + I + G + (X-M)

Keterangan :

Y         = Pendapatan nasional

C         = Konsumsi rumah tangga

I           = Investasi perusahaan

G         = Pengeluaran yang dilakukan pemerintah (baik konsumsi dan investasi)

(X-M) = Ekspor neto (selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor)

Ada poin penting yang harus anda ingat dalam metode pendekatan ini, investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan bisa dijadikan satu atau dipisah seperti di rumus tersebut. Namun tenang saja hasil dari pendapatan nasional akan tetap sama tidak ada perbedaan meskipun investasi perusahaan dan investasi pemerintah dijadikan satu atau dipisahkan.

Pendekatan pendapatan

metode ini berfokus pada pendapatan dari semua pelaku ekonomi atau pihak yang bersangkutan. Untuk mencari jumlah atau besarnya pendapatan nasional metode ini menggunakan rumus penjumlahan selururh pendapatan atau pemasukan yang diterima dan didapat oleh semua pelaku ekonomi dari hasil penyediaan dan pengadaan segala produk baik barang maupun jasa. Sama seperti metode lainnya periode atau kurun waktu yang digunakan adalah kurang lebih satu tahun. Dalam hal ini pendapatan bisa berupa upah atau gaji, sewa, bunga, keuntungan dan lain sebagainya yang penting merupakan pemasukan.

Perhitungan pendapatan nasional disini dirumuskan dengan Y = W + r + i + P

Keterangan :

Y         : pendapatan nasional

W        : wage (gaji atau upah), hal ini merupakan pemasukan yang diterima oleh pemilik faktor tenaga kerja

r           : rent (sewa) merupakan salah satu bentuk pemasukan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi berupa tanah, gedung, harta dan lainnya.

i           : interesrt (bunga) merupakan bentuk pemasukan yang diperoleh oleh pemiliki faktor produksi yang berupa modal

P          : profit (keuntungan) adalah pendapatan atau pemasukan yang diterima oleh pemilik faktor produksi kewirausahaan.

Keberadaan tiga metode ini membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional suatu negara. Karena pendapatan nasional merupakan aspek penting untuk menentukan kemajuan dan perkembangan suatu negara, ketika terjadi kesalahan sedikit saja maka semuanya akan mengalami gangguan, mungkin bisa juga menghambat laju perekonomian negara. Untuk itulah dengan menggunakan tiga metode ini resiko kesalahan yang terjadi sangat kecil, dan keabsahan atau kebenaran data bisa dipertanggungjawabkan.

Konsep-konsep pendapatan nasional

• Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

• Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

• Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

• Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

• Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional

Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.

Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan Psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

Daftar Pustaka

Anonim. 2016. Pengertian Pendapatan Nasional dan Konsep Pendapatan Nasional. http://manajemenpaper.blogspot.com/2016/02/pengertian-pendapatan-nasional-dan.html (diakses pada 15 mei 2017)

Joe, Josephine. 2013. Pendapatan nasional di Indonesia. https://josephinejoe.wordpress.com/2013/04/07/pendapatan-nasional-di-indonesia/ (diakses pada 15 mei 2017)

dian, ahmad. 2016. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional – Produksi, Pengeluaran, dan Pendapatan. http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/metode-perhitungan-pendapatan-nasional (diakses pada 15 mei 2017)

Anonim. 2017. Pendapatan nasional. https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional (diakses pada 15 mei 2017)

PEREKONOMIAN Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulsel triwulan IV 2016 dan keseluruhan 2016 masing-masing tumbuh 7,60% (yoy) dan 7,41% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2016 dan tahun 2015 yang masing-masing tercatat 6,78% (yoy) dan 7,17% (yoy). Secara lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh kinerja usaha primer dan tersier. Pada sektor primer didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, sementara pada usaha tersier yaitu usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, kinerja ekspor mengalami perbaikan meski masih dalam fase kontraksi akibat belum pulihnya pasar global. Pada triwulan laporan, kinerja perbankan secara umum dalam kondisi baik, sementara transaksi yang tercatat pada sistem pembayaran menunjukkan peningkatan akibat aktivitas masyarakat yang meningkat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) natal dan tahun baru, serta libur sekolah. Pada triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel kami perkirakan sedikit melambat, dikarenakan terdapat risiko di usaha pertanian dan perdagangan, sementara secara keseluruhan 2017 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Sulsel meningkat dikarenakan terdapat potensi pada usaha pertanian, dan pertambangan apabila terdapat peningkatan harga komoditas internasional, diikuti beroperasinya industri nikel yang lebih optimal. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan pada triwulan I 2017 berasal dari kinerja ekspor yang belum sepenuhnya membaik. Pada keseluruhan 2017, pertumbuhan yang meningkat diperkirakan berasal dari konsumsi pemerintah dan investasi dikarenakan terdapat potensi perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah. ​
Tekanan inflasi pada tahun 2016 menurun. Pada akhir 2016 inflasi Sulsel tercatat 2,94% (yoy), berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional 4%±1%. Penurunan inflasi Sulsel terjadi dikarenakan menurunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang, dan terjadinya deflasi yang lebih dalam pada kelompok transpor. Menurunnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh panen yang terjadi pada triwulan IV 2016 di sejumlah daerah seperti Kabupaten Soppeng, Sidrap dan Gowa, serta kondisi stok beras milik Bulog yang juga cukup memadai dengan ketahanan hingga triwulan II 2017. Selain itu, terjaganya harga BBM juga turut berkontribusi dalam kestabilan inflasi. Kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di Sulsel tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta, komunikasi, dan koordinasi yang berjalan baik diantara anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel. Namun demikian, pada triwulan I 2017 tekanan inflasi diperkirakan dalam tren meningkat. Indikasi ke arah tersebut ditandai dengan meningkatnya inflasi pada awal triwulan I 2017. Selain itu, peningkatan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengalihan subsidi listrik pada daya 900 VA di bulan Januari, Maret, dan Mei, serta kenaikan tarif dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang efektif naik per tanggal 6 Januari 2017 turut mendorong inflasi pada awal triwulan I 2017. ​
Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2017 diprakirakan tumbuh pada kisaran 7,5% - 7,9% (yoy). Sementara secara keseluruhan 2017 akan tumbuh di kisaran 7,5%-7,9% (yoy), yang berarti berpotensi lebih tinggi dari pencapaian 2016 yang tumbuh 7,41% (yoy). Dari sisi permintaan, perekonomian Sulsel diperkirakan masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara dari sisi lapangan usaha, diperkirakan masih ditopang dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Faktor-faktor pendorong adalah konsumsi/daya beli yang semakin baik, perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah, peningkatan harga komoditas internasional, diversifikasi ekspor ke Amerika/Eropa, beroperasinya industri nikel yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri pengolahan ikan. ​
Tekanan harga di triwulan II 2017 dan 2017 diperkirakan berpotensi berada di atas kisaran sasaran inflasi nasional 4,0%±1,0%. Ada pun faktor risiko yang masih akan menjadi tekanan inflasi 2017 adalah tren kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan kenaikan harga yang diatur pemerintah yang dilakukan di pertengahan tahun 2017. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk menjaga oleh ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, serta dukungan TPID di seluruh kabupaten/kota secara optimal, agar pergerakan inflasi dapat dijaga dalam kisaran 4,0±1,0%. ​
Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) Meningkatkan kapasitas produksi pertanian; (b) Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Sulsel yang mayoritas berbasis sumber daya alam; (c) Mengoptimalkan besarnya potensi investasi di Sulsel, khususnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA), melalui peningkatan daya tarik investasi di Sulsel; (d) Merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan; (e) Mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang tidak bersumber dari APBN/APBD, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA); (f) Merealisasikan anggaran belanja di awal tahun (Semester I) dan mengalokasikan Dana Desa secara tepat sasaran dan tepat jadwal, sehingga dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi lebih awal dan lebih berkelanjutan; (g) Melakukan diversifikasi tujuan ekspor; (h) Mempererat kerjasama antar provinsi di Sulawesi, dengan mengoptimalkan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). ​
Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk pengendalian harga terutama diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi terbesar, sebagai berikut: (a) Perlunya menyusun program kerja yang lebih fokus pada pengendalian komoditas volatile food sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (b) Perlunya menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi di tiap zona dengan mengacu kepada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (c) Penguatan kerjasama antar daerah perlu semakin ditingkatkan yang didasarkan pada data Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) di kabupaten/kota; (d) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan tarif yang ditentukan oleh Gubernur seperti tarif angkutan dalam kota dan harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi (3 kg); (e) Untuk mengurangi dampak lanjutan (second round effect) yang dapat mengakibatkan inflasi 2017 naik lebih tinggi dari perkiraan, maka perlu dipastikan ketersediaan dan keberlangsungan tenaga listrik untuk rumah tangga, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

Masalah Konektivitas Hambat Akselerasi Ekonomi Sulsel

Bisnis.com, MAKASSAR -- Konektivitas antardaerah di Sulawesi Selatan yang cenderung masih terbatas menjadi pokok permasalahan utama dalam akselerasi perekonomian di provinsi ini.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel, Wiwiek S. Widayat mengemukakan waktu tempuh melalui jalur darat antardaerah di Sulsel menjadi segmen yang kerap menjadi pemicu utama dalam permasalahan logistik dan berdampak pada perekonomian  secara luas.

Menurutnya, kondisi tersebut berdasarkan hasil riset growth diagnostic yang dilakukan bank sentral kurun waktu 2015 hingga 2016 lalu menunjukkan jika konektivitas antardaerah yang masih terbatas teridentifikasi sebagai permasalah pokok dalam perekonomian Sulsel.

"Konektivitas darat maupun laut memiliki peran strategis, akses ke daerah potensial yang selama ini belum terjangkau jadi kunci, karena efeknya tentu memungkinkan investasi tumbuh lebih produktif," katanya, Senin (6/3/2017).

Wiwiek menguraikan, jika pemerintah mampu melakukann perbaikan 50% infrastruktur jalan berklasifikasi nasional, provinsi maupun kabupaten/kota secara simultan di Sulsel, diproyeksikan bakal mendongkrak efektivitas dengan pemangkasa ongkos logistik sebesar 9,97%.

Selanjutnya, lanjut dia, kondisi tersebut bisa menjadi katalis dalam mendorong  daya  saing  produk  pertanian  dan  industri  yang  diperdagangkan  antar pulau  maupun  ekspor serta berdampak  pula pada  efisiensi  transportasi.

Dari hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa perbaikan kualitas jalan berpotensi menambah rata-rata pertumbuhan PDRB terhadap baseline sebesar 0,711%, dengan tambahan pertumbuhan aggregate employment sebesar 0,017%.

Selain itu, realisasi proyek Kereta Api Lintas Makassar-Parepare diperkirakan  pula akan  menurunkan  biaya karena terjadinya switching  cost dari  jalan  ke  kereta api dengan asumsi  yang  digunakan  yaitu  terdapatnya penyerapan  dari  pengguna  jalan  kepada kereta api sebesar  13,5%.

Selanjutnya permasalahan perekonomian Sulsel lainnya yakni tingkat inovasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan Sulsel yang masih sangat rendah memicu pertumbuhan pada sektor ini ikut mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

"Terdapat pula kualitas pendidikan yang masih rendah, ditandai oleh rata-rata lama sekolah serta tingkat pendidikan tenaga  kerja  yang sebagian  besar  merupakan  lulusan  SD-SMP serta infrastruktur  distribusi  listrik  yang  tidak mencukupi hingga tahun 2020. Seluruh hal ini membuat akselerasi perekonomian Sulsel jadi terkendala," papar Wiwiek.

Sekadar diketahui, sepanjang tahun lalu ekonomi Sulsel mampu tumbuh sebesar 7,41% yang ditopang kinerja  lapangan  usaha sektot energi, pengadaan  air,  pengelolaan  sampah,  limbah  dan  daur  ulang, jasa keuangan  dan  asuransi, penyediaan akomodasi dan makan  minum serta sektor lainnya.

Tiga Sektor Penopang Ekonomi Sulsel di 2017

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Sejumlah praktisi, pakar ekonomi dan pemerintah berkumpul di four point Hotel by Sheraton Makassar, Kamis (12/1/2016). Mereka membahas tentang ekonomi outlook Makassar dan Sulsel ke depan.  Semua pihak optimis perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang Sulsel dan Makassar bakal membaik. Sektor Pertanian, Pariwisata dan Infrastruktur diyakini akan menjadi motor penggerak utama ekonomi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun kedepan.
Pasalnya kebutuhan akan tiga hal tersebut masih sangat tinggi sedangkan pasokannya masih terbatas. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and finance (Indef) Aviliani, memprediksi kondisi ekonomi secara nasional pada tahun 2017 ini masih akan dipengaruhi ekonomi global.  "Artinya, ekonomi Indonesia masih bergantung pada pengaruh resiko kenaikan The Fed Rate. Turunnya harga minyak dunia, merosotnya harga komoditas, perlambatan pertumbuhan China serta belum pulihnya kondisi perekonomian di kawasan eropa," katanya. Melihat pertumbuhan ekonomi di Sulsel, Aviliani berpendapat provinsi yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo ini bakal dapat keluar dari tekanan ekonomi tersebut. Jika sektor infrastruktur dan pertanian, terutama komoditi unggulan seperti pangan terus didorong dan dimaksimalkan.
"Dalam era pasar bebas saat ini pemerintah daerah setempat ditantang meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hilir di sektor pangan sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain," katanya.
Sementara itu, lanjut dia, di bidang pariwisata, perlu juga digarap secara optimal karena potensinya cukup banyak dan mampu menghasilkan devisa yang besar untuk medorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
"Setiap pemerintah daerah di Sulsel sebaiknya menerapkan dan meningkatkan peran Kerjasama Antar Daerah (KAD)," katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang meminta para pengusaha yang ada di daerah setempat untuk go internasional. Pihaknya mendorong mereka membuka peluang dimana saja.
Di sisi lain, Agus menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sulsel beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana tumbuh 7,4 persen atau masih berada diatas rata-rata nasional.  Hal ini disebabkan karena sebagian besar industri yang bergerak di Sulsel bergerak di bidang manufaktur.
"Selain itu terjaganya kondisi keamanan dan ketentram diyakini membuat aktivitas ekonomi di Sulsel berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Makassar Danny Pomanto mendorong tumbuhnya iklim usaha di daerah itu dengan menciptakan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah melalui Badan Usaha Lorong (Bulo). "Saya menyakini jika BULo yang telah dibentuk ini bisa mengendalikan inflasi di kota ini agar tidak melonjak drastis," katanya.

5 Tahun Terakhir, Inflasi di Sulsel 2016

Bisnis.com, MAKASSAR - Laju inflasi Sulawesi Selatan sepanjang 2016 dinilai paling terkendali dalam kurun lima tahun terakhir.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Nursam Salam mengemukakan inflasi secara kumulatif pada 2016 yang berada pada level 2,94% juga menjadi indikator langkah pengendalian berjalan secara efektif.
"Perkembangannya jauh lebih baik tahun lalu, langkah pengendalian lebih baik, meski dari sisi indeks harga ada peningkatan," katanya, Selasa (2/1/2017).
Menurutnya, tekanan inflasi yang terkendali dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya itu juga ditopang ketersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi bahan pangan pembentuk inflasi.
Selain itu, penguatan sinergitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui serangkaian langkah strategis ikut mendorong tekanan inflasi Sulsel paling rendah dalam lima tahun terakhir.
Kondisi tersebut mengikuti capaian secara nasional yang mencatatkan laju inflasi terendah sejak 2010 silam.
Adapun pada akhir tahun, laju inflasi Sulsel sebesar 0,3% seiring dengan bergairahnya daya beli masyarakat yang dipicu perayaan Natal dan Tahun Baru serta peringatan Maulid pada Desember 2016.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Disperindag Sulsel Hadi Basalamah mengemukakan fokus pengendalian inflasi dilakukan pada rantai pasok komoditas pertanian yang dilakukan simultan dengan peningkatan kapasitas produksi.
Menurutnya, pelibatan aktif seluruh pihak termasuk distributor swasta juga dilakukan Pemprov Sulsel pada tahun ini sehingga pengendalian inflasi berjalan lebih optimal.
"Tidak hanya dengan Bulog, tetapi juga dengan swasta, pemantauan secara berkala dilakukan ke gudang-gudang agar menekan potensi penimbunan yang bisa memicu pergerakan harga signifikan, inflasi ujung-ujungnya," papar Hadi.
Kendati demikian, capaian inflasi sepanjang tahun ini juga turut dipengaruhi kebijakan harga BBM oleh pemerintah pusat, meski kontribusi komoditas pangan masih relatif besar.
Daftar Pustaka

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Provinsi Sulawesi Selatan. 2016. “Kajian Ekonomi Regional”.http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulsel/Pages/Kajian-Ekonomi-Keuangan-dan-Regional-Provinsi-Sulawesi-Selatan-Periode-Februari-2017.aspx (Diakses pada tanggal 17 april 2017)

Nur, amri. 2017. “5 Tahun Terakhir, Inflasi di Sulsel 2016”.http://finansial.bisnis.com/read/20170104/9/616393/5-tahun-terakhir-inflasi-di-sulsel-2016-diklaim-paling-terkendali (Diakses pada taggal 17 april 2017)

Rahmat, nur. 2017. Masalah Konektivitas Hambat Akselerasi Ekonomi Sulsel. http://sulawesi.bisnis.com/read/20170306/16/196180/bi-masalah-konektivitas-hambat-akselerasi-ekonomi-sulsel (Diakses pada tanggal 17 april 2017)

Hikmah, nur. 2017. Sektor Penopang Ekonomi Sulsel  2017. http://bisnis.rakyatku.com/read/34847/2017/01/13/ini-tiga-sektor-penopang-ekonomi-sulsel-di-2017- (Diakses pada tanggal 17 april 2017)

Memonopoli Pasar

Pendahuluan

Di artikel ini saya akan menjelaskan bahwa ada karakteristik pasar tertentu dimana dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk (barang atau jasa) yang tidak mempunyai alternative produk pengganti (substitusi).

Pasar dengan karakteristik tersebut disebut dengan pasar monopoli. Mengingat dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dari satu produk (barang atau jasa) yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti (subtitusi) maka dalam pasar monopoli tidak ada persaingan dari penjual lain.  

Apa itu pasar monopoli?

Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu.

Pasar monopoli berasal dari (bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis".

Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau —lebih buruk lagi— mencarinya di pasar gelap (black market).

Bentuk pasar monopoli ada dua :

1.Pasar monopoli murni

Monopoli murni adalah suatu pasar dimana hanya ada satu penjual saja. Tidak ada subtitusi bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan monopolis. Jadi pasar monopoli sama sekali tidak ada persaingan, baik nyata maupun potensial. Dengan demikian tindakan seorang monopolis tidak mempengaruhi perusahaan lainnya, seperti perubahan harga atau dilakukannya advertensi(kegiatan periklanan), dan tindakan perusahaan-perusahaan lain juga tidak mempengaruhi monopolis. Contohnya PT PLN, PT PERTAMINA, PT KAI (Kereta Api Indonesia).

2.Pasar yang mendekati strukutur monopoli

Pasar yang mendekati monopoli (near monopoly) yaitu pasar yang sebagian besar dilayani oleh satu perusahaan atau seorang penjual dalam suatu lokasi tertentu. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Walau di pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, belum tentu ia dapat memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi bila biaya produksi berada diatas harga pasar. Sehingga kurva permintaan yang ada di monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Di mana pada kurva permintaan pasar, kurva penerimaan rata-rata dan kurva penerimaan marginal dapat ditentukan. Bagi perusahaan monopolis, kurva penerimaan rata-rata dan kurva penerimaan marginal dapat ditentukan. Bagi perusahaan monopolis, kurva penerimaan marginal lebih rendah dari harga, karena penjual harus menurunkan harga dengan tujuan barangnya dapat terjual. Pada saat sekarang perusahaan yang seratus persen bersifat monopoli jarang ditemui, mungkin hanya beberapa komoditi jasa seperti telepon, gas, air, dan listrik yang benar-benar dikuasai oleh penjual tunggal (di Indonesia dipegang oleh perusahaan pemerintah). Tetapi merekapun harus menghadapi persaingan dari industri lain, dan untuk jangka panjang tidak ada perusahaan yang benarbenar bebas dari serangan pesaing, artinya kemungkinan pasar monopoli tidak akan ada lagi.

Ciri-ciri pasar monopoli

Pada pasar monopoli terdapat ciri-ciri berikut ini.

1. Hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga (melakukan monopoli pasar).

2. Penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya.

3. Pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih.

4. Jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam.

5. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga,

6. Pasar monopoli adalah industry satu perusahaan

7. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip

8. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industry

9. Dapat mempengaruhi penentuan harga secara mutlak

10. Promosi iklan kurang diperlukan

Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Pasar Monopoli:

1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain

2. Perusahaan monopoli pada umunya dapat menikmati skala ekonomi (economies of scale) hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi.

3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang,yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusaan tersebut.

Macam-Macam Monopoli

1.      Monopoli by Law

Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

2.      Monopoli by Nature

Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu.

3.      Monopoli by Lisence

Izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual.

Kelebihan Dan Kelemahan Pasar Monopoli

Kelebihan pasar monopoli antara lain sebagai berikut.

1.        Mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya.

2.        Tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar.

3.         Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk

4.         Dapat meningkatkan daya saing bilamonopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi

5.         Mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan Negara

6.         Dapat meningkatkan inovasi(penemuan baru)bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten

Kelemahan pasar monopoli sebagai berikut.

1.         Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen.

2.         Tidak efisiensinya biaya produksi, karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan.

3.         Konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi oleh perusahaan monopoli.

4.         Adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi

Peran terhadap perekonomian

1. Sebagai sarana bagi pemerintah atau negara untuk melindungi kekayaan negara yang menghidupi hajat hidup orang banyak.

2. Meningkatkan kreativitas dan inovasi pelaku pasar dalam rangka mempertahankan monopoli sekaligus menciptakan produk yang berkualitas

3. Sebagai sarana untuk melindungi hak kekayaan intelektual melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Misalnya melalui undang-undang kekayaan intelektual

4. Mendongkrak kemajuan perekonomian negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

      Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.  Dan juga telah ada larangan monopoli pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan dan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan orang banyak.

      Selepas dari larangan dari monopoli ada juga monopoli yang tidak dilarang yaitu, Monopoli by Law & Monopoli by License, meskipun begitu nyatanya ini juga kurang efektif dan bertentangan dengan teori ekonomi klasik dan hukum syariat islam.

Daftar Pustaka

Adam. 2014. pasar monopoli. https://adam170493.wordpress.com/2014/09/19/pasar-monopoli/

Chiechielita,intan. 2014. jenis-jenis pasar monopoli. http://intanchiechielita.blogspot.co.id/2014/11/makalah-pasar-monopoli.html

Anonim. 2015. ciri-ciri, faktor, kelemahan dan kelebihan pasar monopoli. http://www.berpendidikan.com/2015/09/pengertian-pasar-monopoli-ciri-ciri-dan-contohnya.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli