.

Minggu, 01 Juli 2018

Efektivitas Kebijakan Fiskal

@C17-Guntur, @Proyek-12, 
Disusun Oleh : Guntur Wahyu Prasetiyo
ABSTRAK
Teori-teori ekonomi makro sintesis Klasik-Keynesian memadukan ide-ide aliran pemikiran Klasik dengan Keynes, teori-teori tersebut amat banyak dan bervariasi. Salah satu sintesis yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai alat analisis adalah model IS-LM. Model tersebut menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila barang-jasa dan pasar uang-modal secara simultan berada dalam keseimbangan.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Gambaran tentang permintaan total dan penawaran total berdampak terhadap keseimbangan, baik itu penggambaran kurva IS maupun LM.

KATA KUNCI : Kebijakan Fiskal, Efektivitas Kebijakan Fiskal

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Dalam literatur klasik, terdapat beberapa  perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal, terutama menurut teori Keynes dan tiori klasik tradisional (Nopirin, 2000). Pada prinsipnya Keynes berpendapat bahwa  kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap output daripada kebijakan moneter. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa, pertama elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga kecil sekali (extrim-nya nol) sehingga kurva IS tegak.

RUMUSAN MASALAH
1.       Apa itu Kebijakan Fiskal ?
2.       Sebutkan Jenis Kebijakan Fiskal ?
3.       Jelaskan Teori IS Curve ?
4.       Jelaskan Efetivitas Fiskal Di Indonesia ?

PEMBAHASAN
Efektivitas Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ngubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran.
Dalam buku teks teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak (tax), sehingga notas yang digunakan untuk penerimaan pemerintah adalah T. Sedangkan notasi untuk pengeluaran pemerintah (government expenditure), seperti yang telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya, adalah G.
·         Jenis Kebijakan Fiskal
Dari sudut ekonomi makro maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif  adalah suatu kebijakan ekonomi dalam  rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Konstraksional  gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (YF) lebih tinggi dibandingkan dengan output actual ( Y1). Pada saat terjadi kontraksional gap ini kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran dimana Uactual > Ualamiah . Secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan undang-undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda atau kurungan penjara) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun pajak sifatnya memaksa, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak. Pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. pajak yang nilainya positif akan menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga barang makin mahal. Tetapi jika nilainya negatif (subsidi), pajak akan meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga output atau input menjadi lebih murah.
1.      Teori  IS Curve
Pasar barang adalah pasar dimana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu.
Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri.
Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan “investasi” dan “tabungan”. Dalam sistem ekonomi tertutup, identitas output agregat merupakan penjumlahan konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan dan konsumsi pemerintah, yaitu:
Y =C+I+G                                                      (2.1)
Y = output riil agregat,
C = konsumsi riil rumahtangga,
I = konsumsi riil perusahaan, dan
G = konsumsi riil pemerintah.
Fungsi konsumsi riil rumah tangga dan konsumsi riil perusahaan masing-masing adalah
C = C [(Y-T],R)                                                               (2.2)
I=I[Y-R]                                                             (2.3)
Y - T = pendapatan disposable riil, dan
R = tingkat bunga nominal.
Hubungan persamaan (2.1), (2.2) dan (2.3) menjelaskan output riil agregat, yaitu:
Y =C[Y-T],R]+I[Y,R]+G                               (2.4)
Fungsi konsumsi riil rumahtangga dalam bentuk linier dari pendapatan disposable dan tingkat bunga nominal: C = α0 + α1 [Y-T] - α2 R.

Efektivitas Kebijakan Fiskal Di Indonesia
Indonesia, pada derajat tertentu, tertolong oleh adanya pengalaman krisis finansial 1998 dimana sektor perbankan dan keuangan sudah jauh lebih solid dibanding 1998 dan pemerintah sendiri sudah belajar dari pengalaman pahit sepuluh tahun yang lalu tersebut. Tidak terlalu terkaitnya perekonomian Indonesia dengan AS dan Uni Eropa, juga ikut menolong tidak terjadinya dampak krisis yang lebih dalam. Yang kemudian harus dihadapi otoritas fiskal dan moneter Indonesia adalah dampak dari krisis itu sendiri dan kehandalan kedua otoritas tersebut akan diuji dari kemampuan mereka meredam dampak itu seminimal mungkin, terutama pada kehidupan masyarakat banyak yang pada masa normal pun masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas layanan publik pada mereka.
Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Indonesia tentunya merupakan senjata yang diharapkan efektif meredam dampak krisis. Karena dampak krisis terberat yang harus dihadapi perekonomian Indonesia adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, maka kebijakan selama masa krisis seyogyanya difokuskan pada empat hal yaitu mempertahankan daya beli masyarakat, meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK), mengoptimalkan peredaran uang, serta memperkuat pasar domestik..
Pengumuman Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tentang melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 yang hanya sebesar 4,71% merupakan sinyal peringatan penting yang harus segera diantisipasi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,02%. Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengevaluasi sumber perlambatan dan mengambil langkah solutif agar pertumbuhan tidak terus menurun. Data statistik BPS menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang utama pada triwulan I-2015 maupun triwulan IV-2014. Sedangkan investasi adalah sumber terbesar yang kedua, diikuti konsumsi pemerintah berada pada posisi ketiga. Soal pengeluaran pemerintah, ini masih menjadi cerita klasik yang sudah seringkali terjadi. Pada triwulan I-2015, pengeluaran pemerintah kembali tercatat sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengumuman berita resmi statistik BPS, pengeluaran pemerintah hanya berperan sebesar 0,14% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015. Pengeluaran pemerintah juga tidak dominan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2014 karena hanya berperan sebesar 0,18% dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Pemerintah harus segera mencari solusi agar hal ini tak terus terjadi. Dengan belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.319,5 triliun di APBN Perubahan 2015, kinerja pemerintah seharusnya menjadi akselerator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga.










DAFTAR PUSTAKA
Desi. November 2015. Kebijakan Fiskal. READ. http://federalisme15.blogspot.com/2015/11/kebijakan-fiskal.html ( Dikutip 1 juli 2018)
Siswanto, Dedi.  Oktober 2013. Kebijakan Fiskal Dan Efektivitas Kebijakan Fiskal. Dedi Blog. http://dedy9o.blogspot.com/2013/10/kebijakan-fiskal-dan-efektifitas.html  ( Dikutip 1 juli 2018)
Ismed, Kerpina. Oktober 2015. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL.  http://karpinaismed.blogspot.com/2015/10/makalah-efektifitas-kebijakan-moneter_25.html  ( Dikutip 1 juli 2018)
Mastaitella, Marcus R. September 2011. Menilai Kebijakan Fiskal Dan Moneter. https://mmaspaitella.wordpress.com/2011/09/27/menilai-efektivitas-kebijakan-fiskal-dan-moneter/ ( Dikutip 1 juli 2018)
Triaswati, Ninasati. Juni 2015. Memacu Efektifitas Kebijakan Fiskal. http://id.beritasatu.com/home/memacu-efektivitas-kebijakan-fiskal/117831  ( Dikutip 1 juli 2018)








 


Efektifitas Kebijakan Moneter

Oleh M. Abi Haykal @C04-Abi





ABSTRAK
Teori-teori ekonomi makro sintesis Klasik-Keynesian memadukan ide-ide aliran pemikiran Klasik dengan Keynes, teori-teori tersebut amat banyak dan bervariasi. Salah satu sintesis yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai alat analisis adalah model IS-LM. Model tersebut menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila barang-jasa dan pasar uang-modal secara simultan berada dalam keseimbangan. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kata kunci: kebijakan, efektivitas

PENDAHULUAN
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Ahli ekonomi klasik mempunyai pendapat bahwa kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Pada perkembangannya, dengan munculnya kaum monetarist yang pada dasarnya beraliran klasik, perbedaan pendapat dengan noe-kaynesian tidak lagi berkisar pada lereng kurva IS dan LM ini. Demikian juga perbedaannnya tidak se extrim diatas. Kaum monetarist juga mengakui bahwa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pendapatan nasional, hanya saja kebijakan moneter lebih besar serta dapat di perkirakan dan lebih cepat efeknya.

PEMBAHASAN
Kerangka umum yang sering dipergunakan dalam menganalisis interaksi simultan antara permintaan dan penawaran baik pada pasar barang dan pasar uang adalah kerangka IS-LM. Kerangka ini dapat menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mampu mempengaruhi tingkat pendapatan atau output (Mankiw, 2000; Mishkin, 2004). Bagi bank sentral yang merupakan otoritas moneter, kebijakan yang ia pilih bergantung pada target, kondisi aktual perekonomian, kapasitas kebijakan dan pertimbangan tentang efektivitas kebijakan tersebut. Kebijakan moneter ini ditentukan secara terpusat oleh Bank Indonesia. Meskipun dalam formulasi kebijakannya Bank Indonesia sudah mempertimbangkan aspek regional, namun respon agen dan dampak pada masing-masing region tersebut sangat mungkin berbeda, dan ini sangat bergantung pada kondisi empirik masing-masing daerah.

Tolak Ukur Stabilitas Moneter

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Hal ini penting, untuk mengukur atau sebagian acuan, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Dalam perekonomian beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menialai kebijakan moneter adalah:
1.      Jumlah Uang Beredar (JUB)
2.      Laju inflasi yang cukup rendah terkendali.
3.      Suku bunga pada tingkat yang wajar.
4.      Nilai tukar rupiah yang realistis.
5.      Ekspetasi/harapan masyarakat terhadap moneter.


Yang dimaksud dengan efektifitas kebijakan moneter adalah, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah (apapun bentuknya), memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti :
a. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. dapat meningkatkan kesempatan kerja
d. dapat meningkatkan penerimaan devisa negara
e. serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya

Teori yang membicarakan mengenai efektifitas kebijakan moneter ini diantaranya adalah :



1. Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan
efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan
efektif untuk jangka panjang.

2. Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam
jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan
efektif.

Efektivitas Antara Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Dengan Pendekatan Model IS-LM bertujuan untuk mengetahui kebijakan mana yang lebih efektif antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia. Penelitian ini memakai model IS-LM dan menggunakan error correction model Engle-Granger (ECM-EG) untuk mengestimasi variabel-variabel penelitian.



Dari sudut ekonomi makro maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kebijakan Moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif.
Efektivitas Kebijakan Moneter dan Fiskal
Para ekonom telah lama memperdebatkan apakah kebijakan moneter atau fiskal yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap permintaan agregat. Menurut model IS-LM jawaban atas pertanyaan ini tergantung parameter dari kurva IS dan LM.

KESIMPULAN
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

Mankiew N.Gregory. 2003. Teori Makroekonomi. Jakarta: Erlangga
Pratama Rahardja dan Manadala Manurung. 2008. Pengantar ilmu ekonomi:
makroekonomi&mikroekonomi. Jakarta: lembaga penerbit FEUI.
staff.ui.ac.id/internal/060803004/…/4PasarUangdanPasarBarang.pdf, 30 Juni 2018.
Winardi,Prof, SE, Pengantar Ilmu Ekonomi: Penerbit Tarsito, Bandung, 2000.
Nurul Huda, Keseimbangan  IS-LM Dengan  Pendekatan Ekonoomi Islam, 2007.
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/teori-suku-bunga.html.
http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/05/teori-inflasi.html.

Efektivitas Anggaran Fiskal

@C08-Selvy, @proyek-12
Oleh :Selvy Darmayudi

Abstrak
Anggaran dalam berbagai pengertian banyak diartikan sebagai pernyataan kuantitatif. Hal ini terlihat antara lain pada pengertian anggaran yang dikemukakan oleh Charles T. Hongren dan George Foster dalam bukunya Cost Accounting, (2002: 146), sebagai berikut anggaran adalah suatu pernyataan kuantitatif tentang apa rencana atau tindakan dan alat bantu untuk koordinasi dan implementasi.
Kata Kunci : Anggaran, Kebijakan, Fiskal

Rumusan Masalah :
  1. Apa Itu Anggaran ?
  2. Apa itu tujuan dari Proses Anggaran?
  3. Apa itu kebijakan Fiskal?
  4. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal?      
Pembahasan
Dalam hal ini anggaran dirumuskan untuk organisasi secara  keseluruhan ataupun sub unit, di mana anggaran merupakan suatu prosedur yang disebut budgenting system.
      Perencanaan dengan anggaran dengan mengidentifikasi pada manajemen mengenai : 1. Jumlah laba yang ditetapkan untuk dicapai perusahaan, 2. Sumber dana yang diperlukan dalam mencatatkan laba
      Pengendalian biaya, yaitu membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran yang akan membantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja dari individu, departemen divisi atau keseluruhan organisasi perusahaan.
      Komunikasi dan koordinasi, yaitu anggaran mampu untuk  mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keseluruh level dalam departemen, karena anggaran merupakan bagian integral dari  tujuan-tujuan tersebut departemen divisi dan organisasi perusahaan.


Pengertian anggaran yang mengandung pengertian sebagaimana disebutkan di atas, ditemukan oleh, Teguh Pajo Mulyono (2000 : 287) yang menyatakan bahwa budget is a plan of operation expessed in monetary terms it consequently includes a forecast a forecast of income and expenditures and of receipts and cost for a specific period.
      Setiap organisasi perusahaan utamanya perusahaa dengan organisasi yang besar, tidak akan terlepas dari kegiatan pengendalian. Pengendalian ( control ) dapat memberikan keputusan bahwa sumber-sumber yang diperoleh telah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk maksud tersebut di atas, budgeting adalah salah satu tehnik yang tersedia.   
      Budgeting  merupakan rencana kegiatan yang terperinci ditetapkan sebagai suatu pedoman pelaksanaan dan sebagai suatu dasar penilaian terhadap prestasi kerja manajer.
      Jika kita melihat pengertian budget yang dikemukakan, maka dimensi waktu juga turut dimasukkan sebagai batasan anggaran, karena dapat menyebabkan semua biaya total menjadi variabel atau semua biaya tidak dapat dibedakan antara biaya yang dapat dikendalikan (controllable cost) dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan(uncontrollable cost).
      Pada perusahaan yang sudah sedemikian stabil, biasa saja membuat peramalan untuk beberapa tahun, atau dengan kata lain  dalam jangka panjang. Namun bagi perusahaan yang banyak menghadapi ketidak pastian, hanya mungkin untuk membuat peramalan jangka waktu yang pendek saja, jadi jangka waktu yang dicukupi oleh anggaran juga, tergantung dari sifat suatu perusahaan itu sendiri, namun anggaran yang disusun menurut kurun waktu bulanan adalah yang paling baik karena rencana kegiatan nampak. Disamping itu anggaran bulanan sangat menunjang pelaksanaan pengendalian yang terjadi dengan segera dapat diketahui.
      Proses penganggaran mempunyai beberapa tujuan :
1. Anggaran menyajikan  perencanaan keuangan yang memungkin  kan perusahaan untuk dapat mengkoordinasikan semua aktivitasnya. Dengan menggunakan anggaran para manajer dapat memproyeksikan hasil dan mengatur strategi yang dibutuhkan sebelum operasi perusahaan dapat dimulai, sehingga dapat menghindari kesalahan yang merugikan perusahaan.                                                         
2. Proses penganggaran mendorong para manajer untuk menguji kembali prestasi yang pernah diraih dan memungkinkan mereka mengubah kembali dan mengoreksi metode operasi yang kurang efisiensi ketinggalan jaman.
3. Anggaran memungkinkan para manajer untuk mengimpelementasikan fungsi perencanaan dan pengawasan.
      Berdasarkan pengertian di atas, Calvin Engler (1999 : 305), mengemukakan bahwa, A budget is a financial plan that sets forth resources neccesary to carry out activities and meet financial golas for a future period time.
      Agar  supaya  anggaran  dapat  berfungsi sebagai alat koordinasi dan kontrak, maka masing-masing manajer harus satu tahun jelas luas kekuasaan dan tanggungjawabnya. Ini supaya tidak terjadi overlapping yang mungkin menyebabkan keruwetan dan kekaburan mengenai tugas masing-masing yang telah dibebankan. Demikian pula dengan anggaran dapat berfungsi sebagai alat motivasi kalau setiap manajer dan kepala bagian diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan anggaran ini berarti perlu adanya pendelegasian wewenang kepada masing-masing  manajer,  untuk itu menyusun anggaran operasionya. Dengan demikian masing-masing manajer akan merasa bertanggung jawab sehingga timbul partisipasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran.


Kebijakan Fiskal ini adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara dan belanja negara dengan tujuan untuk memengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional.

Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Hanya saja menurut kebiasaan yang terjadi sangat sulit bagi negara untuk bisa menyesuaikan belanja negara terhadap pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai keperluan lain terlalu besar sedang pendapatan negara relatif sangat rendah.

B. Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektifitas kegiatan masyarakat tanpa harus mengabaikan redistribusi pendapatan dan upaya kesempatan kerja.

Secara garis besar tujuan kebijakan fiskal dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

  1. Pertumbuhan kesempatan kerja penuh
    Dengan cara mempertahankan kesempatan kerja penuh maka pemerintah dapat mencegah laju peningkatan angka pengangguran. meluasnya pengangguran dapat menyebabkan timbulnya gejolak sosial, menghambat laju pertumbuhan ekonomi hingga akhirnya pendapatan nasional targetnya tidak tercapai.

  2. Stabilitas harga
    Stabilitas barang dan jasa harus tetap dijaga agar tidak terjadi fluktuasi secara drastis. Penurunan harga yang terus menerus dapat mematikan sektor bisnis dalam arti perusahaan banyak yang tutup sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Kenaikan harga yang terus menerus akan menyulitkan masyarakat banyak dan hanya menguntungkan segelintir pelaku bisnis saja.

  3. Laju pertumbuhan potensial
    Laju pertumbuhan yang lebih tinggi memerlukan modal dan tingkat kecenderungan menabung marginal yang lebih tinggi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Dan sebagai akibatnya terjadi tingkat konsumsi secara besar-besaran.

C. Jensi-jenis Kebijakan Fiskal

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:

  1. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance)
    Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance) adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

  2. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach)
    Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

  3. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget)
    Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal/anggaran dapat dibedakan menjadi empat jenis.

  1. Kebijakan Anggaran Seimbang
    Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga negara tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun ke luar negeri.

  2. Kebijakan Anggaran Defisit
    Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

  3. Kebijakan Anggaran Surplus
    Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.

  4. Kebijakan Anggaran Dinamis
    Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

Daftar Pustaka:
  1. Gudangnya Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Oktober 13,2016. Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam https://ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com/2016/10/efektivitas-pengguna-anggaran.html
  2. Fathini Ahmad. Kebijakan Anggaran Fiskal dalamhttps://www.zonasiswa.com/2014/12/kebijakan-anggaran-fiskal.html