Efektivitas Kebijakan Fiskal

@C17-Guntur, @Proyek-12, 

Disusun Oleh : Guntur Wahyu Prasetiyo

 

ABSTRAK

Teori-teori ekonomi makro sintesis Klasik-Keynesian memadukan ide-ide aliran pemikiran Klasik dengan Keynes, teori-teori tersebut amat banyak dan bervariasi. Salah satu sintesis yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai alat analisis adalah model IS-LM. Model tersebut menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila barang-jasa dan pasar uang-modal secara simultan berada dalam keseimbangan.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Gambaran tentang permintaan total dan penawaran total berdampak terhadap keseimbangan, baik itu penggambaran kurva IS maupun LM.

KATA KUNCI : Kebijakan Fiskal, Efektivitas Kebijakan Fiskal

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Dalam literatur klasik, terdapat beberapa  perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal, terutama menurut teori Keynes dan tiori klasik tradisional (Nopirin, 2000). Pada prinsipnya Keynes berpendapat bahwa  kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap output daripada kebijakan moneter. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa, pertama elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga kecil sekali (extrim-nya nol) sehingga kurva IS tegak.

RUMUSAN MASALAH

1.       Apa itu Kebijakan Fiskal ?

2.       Sebutkan Jenis Kebijakan Fiskal ?

3.       Jelaskan Teori IS Curve ?

4.       Jelaskan Efetivitas Fiskal Di Indonesia ?

PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ngubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran.

Dalam buku teks teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak (tax), sehingga notas yang digunakan untuk penerimaan pemerintah adalah T. Sedangkan notasi untuk pengeluaran pemerintah (government expenditure), seperti yang telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya, adalah G.

·         Jenis Kebijakan Fiskal

Dari sudut ekonomi makro maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif  adalah suatu kebijakan ekonomi dalam  rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Konstraksional  gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (YF) lebih tinggi dibandingkan dengan output actual ( Y1). Pada saat terjadi kontraksional gap ini kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran dimana Uactual > Ualamiah . Secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan undang-undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda atau kurungan penjara) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun pajak sifatnya memaksa, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak. Pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. pajak yang nilainya positif akan menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga barang makin mahal. Tetapi jika nilainya negatif (subsidi), pajak akan meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga output atau input menjadi lebih murah.

1.      Teori  IS Curve

Pasar barang adalah pasar dimana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu.

Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri.

Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan “investasi” dan “tabungan”. Dalam sistem ekonomi tertutup, identitas output agregat merupakan penjumlahan konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan dan konsumsi pemerintah, yaitu:

Y =C+I+G                                                      (2.1)

Y = output riil agregat,

C = konsumsi riil rumahtangga,

I = konsumsi riil perusahaan, dan

G = konsumsi riil pemerintah.

Fungsi konsumsi riil rumah tangga dan konsumsi riil perusahaan masing-masing adalah

C = C [(Y-T],R)                                                               (2.2)

I=I[Y-R]                                                             (2.3)

Y - T = pendapatan disposable riil, dan

R = tingkat bunga nominal.

Hubungan persamaan (2.1), (2.2) dan (2.3) menjelaskan output riil agregat, yaitu:

Y =C[Y-T],R]+I[Y,R]+G                               (2.4)

Fungsi konsumsi riil rumahtangga dalam bentuk linier dari pendapatan disposable dan tingkat bunga nominal: C = α₀ + α₁ [Y-T] - α₂ R.

Efektivitas Kebijakan Fiskal Di Indonesia

Indonesia, pada derajat tertentu, tertolong oleh adanya pengalaman krisis finansial 1998 dimana sektor perbankan dan keuangan sudah jauh lebih solid dibanding 1998 dan pemerintah sendiri sudah belajar dari pengalaman pahit sepuluh tahun yang lalu tersebut. Tidak terlalu terkaitnya perekonomian Indonesia dengan AS dan Uni Eropa, juga ikut menolong tidak terjadinya dampak krisis yang lebih dalam. Yang kemudian harus dihadapi otoritas fiskal dan moneter Indonesia adalah dampak dari krisis itu sendiri dan kehandalan kedua otoritas tersebut akan diuji dari kemampuan mereka meredam dampak itu seminimal mungkin, terutama pada kehidupan masyarakat banyak yang pada masa normal pun masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas layanan publik pada mereka.

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Indonesia tentunya merupakan senjata yang diharapkan efektif meredam dampak krisis. Karena dampak krisis terberat yang harus dihadapi perekonomian Indonesia adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, maka kebijakan selama masa krisis seyogyanya difokuskan pada empat hal yaitu mempertahankan daya beli masyarakat, meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK), mengoptimalkan peredaran uang, serta memperkuat pasar domestik..

Pengumuman Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tentang melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 yang hanya sebesar 4,71% merupakan sinyal peringatan penting yang harus segera diantisipasi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,02%. Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengevaluasi sumber perlambatan dan mengambil langkah solutif agar pertumbuhan tidak terus menurun. Data statistik BPS menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang utama pada triwulan I-2015 maupun triwulan IV-2014. Sedangkan investasi adalah sumber terbesar yang kedua, diikuti konsumsi pemerintah berada pada posisi ketiga. Soal pengeluaran pemerintah, ini masih menjadi cerita klasik yang sudah seringkali terjadi. Pada triwulan I-2015, pengeluaran pemerintah kembali tercatat sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengumuman berita resmi statistik BPS, pengeluaran pemerintah hanya berperan sebesar 0,14% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015. Pengeluaran pemerintah juga tidak dominan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2014 karena hanya berperan sebesar 0,18% dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Pemerintah harus segera mencari solusi agar hal ini tak terus terjadi. Dengan belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.319,5 triliun di APBN Perubahan 2015, kinerja pemerintah seharusnya menjadi akselerator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Desi. November 2015. Kebijakan Fiskal. READ. http://federalisme15.blogspot.com/2015/11/kebijakan-fiskal.html ( Dikutip 1 juli 2018)

Siswanto, Dedi.  Oktober 2013. Kebijakan Fiskal Dan Efektivitas Kebijakan Fiskal. Dedi Blog. http://dedy9o.blogspot.com/2013/10/kebijakan-fiskal-dan-efektifitas.html  ( Dikutip 1 juli 2018)

Ismed, Kerpina. Oktober 2015. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL.  http://karpinaismed.blogspot.com/2015/10/makalah-efektifitas-kebijakan-moneter_25.html  ( Dikutip 1 juli 2018)

Mastaitella, Marcus R. September 2011. Menilai Kebijakan Fiskal Dan Moneter. https://mmaspaitella.wordpress.com/2011/09/27/menilai-efektivitas-kebijakan-fiskal-dan-moneter/ ( Dikutip 1 juli 2018)

Triaswati, Ninasati. Juni 2015. Memacu Efektifitas Kebijakan Fiskal. http://id.beritasatu.com/home/memacu-efektivitas-kebijakan-fiskal/117831  ( Dikutip 1 juli 2018)