.

Tampilkan postingan dengan label @B39-Farida. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label @B39-Farida. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 Juni 2017

Efekivitas Kebijakan Moneter Pada Perekonomian Di Indonesia



ABSTRAK

Salah satu alternatif pendekatan untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional. Berkaitan dengan itu, terdapat suatu keyakinan yang cukup kuat bahwa transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga menjadi semakin penting dibandingkan dengan transmisi melalui jumlah uang beredar sehingga penerapan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional layak untuk dipertimbangkan dan terdapat hubungan yang cukup erat antara laju inflasi dan suku bunga (deposito berjangka satu bulan dan kredit modal kerja)

PENDAHULUAN

Efektivitas pengendalian moneter di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dirasakan semakin berkurang sebagaimana terlihat pada semakin sulitnya pencapaian sasaransasaran operasional berupa besaran-besaran moneter maupun sasaran-sasaran akhir khususnya laju inflasi dan neraca pembayaran. Permasalahan ini tampaknya terkait dengan perkembangan sistem, operasi, dan instrumen pasar keuangan yang pesat dan semakin kompleks serta peningkatan keterkaitan pasar keuangan domestik dan internasional yang telah berdampak pada:
·         Berubahnya definisi, cakupan, dan perilaku uang beredar.
·         Terjadinya proses pemisahan kegiatan antara sektor moneter dan sektor riil sehingga hubungan antara uang beredar dan berbagai variabel di sektor riil semakin sulit diprediksi.
·         Semakin besar dan cepatnya arus lalu lintas modal sehingga uang beredar dalam jangka pendek menjadi berfluktuatif dan sulit dikendalikan.
Pemerintah Indonesia mulai menetapkan beberapa kebijakan di bidang moneter yang bertujuan untuk menekan laju depresisasi rupiah. Salah satu kebijakan yang baru-baru ini ditetapkan oleh pemerintah adalah menaikkan suku bunga (BI rate). Menaikkan suku bunga diharapkan akan menambah capital inflow atau peningkatan investasi di dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya permintaan atas mata uang rupiah, sehingga mata uang rupiah dapat mengalami appresiasi terhadap mata uang negara lain.
Dari sisi perbankan, kenaikkan suku bunga juga menimbulkan dampak dari sisi pengelolaan sumber dana dan alokasi dana (kredit). Meningkatnya suku bunga dapat menyebabkan meningkatnya nasabah deposan bank yang menyimpan uangnya di bank. Namun, di sisi lain, kenaikkan suku bunga secara otomatis akan menaikkan suku bunga kredit bank. Hal ini dapat menurunkan minat nasabah untuk meminjam uang atau menggunakan fasilitas kredit dari bank. Menurunnya jumlah nasabah dan transaksi kredit di bank dapat menurunkan profitabilitas bank tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Dari pernyataan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1.      Cara Melaksanakan Kebijakan Moneter Melalui Operasi Pengendalian Moneter?
2.      Sebutkan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Moneter?
3.      Apakah Kebijakan Moneter Mempengaruhi Perekonomian?
4.      Apa Saja Dampak Suku Bunga Tinggi Terhadap Perekonomian?

PEMBAHASAN

1.      Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Moneter
Kebijakan-kebijakan ekonomi secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:
·         kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi penawaran agregat, yaitu :
o   kebijakan ketenagakerjaan,
o   kebijakan perdagangan,
o   kebijakan perindustrian.
·         kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat (atau lebih dikenal sebagai kebijakan ekonomi makro), seperti :
o   kebijakan moneter
o   fiskal, dan
o   nilai tukar

2.      Melaksanakan Kebijakan Moneter Melalui Operasi Pengendalian Moneter, yaitu :
·         Sasaran operasional pengendalian moneter adalah BI Rate, dengan sasaran ini  sinyal kebijakan moneter diharapkan dapat lebih mudah dan lebih pasti dapat ditangkap oleh pelaku pasar dan masyarakat, dan karenanya diharapkan pula dapat meningkat efektivitas kebijakan moneter.
·         Pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen: (i) Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) Instrumen likuiditas otomatis (standing facilities), (iii) Intervensi di pasar valas, (iv) Penetapan giro wajib minimum (GWM), dan (v) Himbauan moral (moral suassion).
·         Pengendalian moneter diarahkan pula agar perkembangan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) berada pada koridor suku bunga yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian likuiditas sekaligus untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter yang ditempuh Bank ndonesia.

3.      Kebijakan Moneter Mempengaruhi Perekonomian Melalui 4 Jaur Transmisi
·         Jalur suku bunga (Keynesian) berpendapat bahwa pengetatan moneter mengurangi uang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek yang apabila credible, akan timbul ekspektasi masyarakat bahwa inflasi akan turun atau suku bunga riil jangka panjang akan meningkat. Permintaan domestic untuk investasi dan konsumsi akan turun karena kenaikan biaya modal sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun
·         Jalur nilai tukar berpendapat bahwa pengetatan moneter, yang mendorong peningkatan suku bunga, akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar karena pemasukan aliran modal dari luar negeri. Nilai tukar akan cenderung apresiasi sehingga ekspor menurun, sedangkan impor meningkat sehingga, transaksi berjalan (demikian pula neraca pembayaran) akan memburuk. Akibatnya, permintaan agregat akan menurun dan demikian pula laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
·         Jalur harga aset (monetarist) yang berpendapat bahwa pengetatan moneter akan mengubah komposisi portfolio para pelaku ekonomi (wealth effect) sesuai dengan ekspektasi balas jasa dan risiko masing-masing aset. Peningkatan suku bunga akan mendorong pelaku ekonomi untuk memegang aset dalam bentuk obligasi dan deposito lebih banyak dan mengurangi saham.
·         Jalur kredit yang berpendapat bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui perubahan perilaku perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabah. Pengetatan moneter akan menurunkan net worth pengusaha. Menurunnya networth akan mendorong nasabah untuk mengusulkan proyek yang menjanjikan tingkat hasil tinggi tetapi dengan risiko yang tinggi pula (moral hazard) sehingga risiko kredit macet meningkat. Akibatnya, bank-bank menghadapi adverse selection dan mengurangi pemberian kreditnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat

4.      Dampak Suku Bunga Tinggi Terhadap Perekonomian
a)      Sektor perbankan dan pasar modal
Sektor perbankan telah mengidap berbagai kelemahan sebelum terjadinya krisis seperti tercermin pada besarnya jumlah kredit macet pada sejumlah bank. Dengan terjadinya krisis yang mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan ketat, di samping serbuan rusuh berulang-ulang, sektor perbankan menjadi semakin terpuruk. Berdasarkan teori, suku bunga berhubungan negatif dengan harga saham karena peningkatan suku bunga akan mengakibatkan pemilik dana untuk mengalihkan penanamannya dari saham ke deposito
b)      Sektor Riil
Krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan Juli 1997 merupakan krisis terburuk sejak pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan hiper- inflasi (sekitar 80%), pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang sangat besar (15%) dengan pengangguran mencapai 11,8 juta orang, kemiskinan meningkat dari 11,3% jumlah penduduk tahun 1996 menjadi 39,1% (79,4 juta pada pertengahan 1998) dan pendapatan per kapita merosot dari $ 1.055,4 menjadi $ 449,2 tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya, krisis berkembang meluas menjadi krisis sosial dan politik yang disertai dengan hilangnya kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Suku bunga yang sangat tinggi dan berlangsung cukup lama serta situasi politik dan keamanan yang mewarnai perekonomian Indonesia terutama dalam triwulan II 1998 mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sangat tajam (-16,5%), lebih parah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-7,9%). Dengan demikian, selamasemester I/1998 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -12,2%. Selama krisis, kontraksi terbesar dialami oleh tiga sektor akibat depresiasi yang sangat besar dan situasi keamananan politik yang masih rawan, yaitu: (i) sektor industri pengolahan; (ii) sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan (iii) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di sektor industri pengolahan (pangsa 24% dari PDB) selain disebabkan oleh tingginya suku bunga bank, kontraksi juga disebabkan oleh besarnya pinjaman dalam valuta asing, sementara penerimaan mengandalkan pasar domestik, merosotnya permintaan dalam negeri sehingga beberapa industri mengurangi bahkan menghentikan produksi (misalnya PT Astra Internasional sejak Juni 1998), dan penyelesaian politik yang berlarut-larut. Sektor perkebunan mengalami kontraksi terkecil karena dukungan sub-sektor perkebunan (terutama kelapa sawit) dan sub-sektor perikanan masih mampu tumbuh di atas 4%. 

DAFTAR PUSTAKA

Warjiyo, P dan Zulverdi, D. 2017. Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia. (Diakses Pada 13 Juni 2017)
Arifin, S. 2017. Efektifitas Kebijakan Suku Bunga Dalam Rangka Stabilisasi Rupiah Di Masa Krisis.  http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/bempvol1no3des.pdf. (Diakses Pada 13 Juni 2017)
Setiawan, I. 2009. Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Perkembangan Inflasi Dan Peertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/58/jbptppolban-gdl-iwansetiaw-2858-1-analisis-a.pdf. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Vol.1 No.1 hlm 15-31. (Diakses Pada 13 Juni 2017)

Senin, 05 Juni 2017

Tingkat Pengangguran Di Jawa Barat

@B39-Farida
Oleh : Farida Rahma Anggraini
ABSTRAK
Dengan tingkat permasalahan kemiskinan yang tinggi di Jawa Barat menjadikan  sebuah pertanyaan besar mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat adalah tingkat pengangguran yang tetap cukup tinggi di Jawa Barat. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Barat. Salah satu hal yang paling yang mempengaruhi tingkat pengangguran tersebut adalah berapa besar tingkat penyerapan tenaga kerja dari setiap sektor atau lapangan pekerjaan utama di Jawa Barat.
Kata Kunci : Pengangguran, Jawa Barat

PENDAHULUAN
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten / Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa / Kelurahan, pastilah Jawa Barat tidak lepas dengan berbagai permasalahan seperti masalah sanitasi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pemerataan pendapatan, masalah kemiskinan, masalah pengangguran , dan banyak masalah kependudukan lainnya. Masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat krusial karena berdampak besar dan dapat menjadi pemacu atau penyebab terjadinya masalah yang lain di penduduk Jawa Barat. Dengan tingginya tingkat pengangguran akan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat Jawa Barat yang rendah dan hal ini akan mendorong rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat (Mambea, 2010).
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang di mana dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, di mana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak factor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Terjadinya pengangguran di suatu negara dapat dikarenakan jumlah lapangan pekerjaaan di suatu wilayah tertentu tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja atau jumlah permintaan akan lapangan pekerjaan akan penawaran lapangan kerja tidak seimbang. Hal tersebut berakibat bertambahnya jumlah pertumbuhan tenaga kerja melebihi jumlah kesempatan kerja (Muslim, 2014)

RUMUSAN MASALAH
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu :
1.      Apa Saja Faktor Terjadinya Pengangguran Di Jawa Barat?
2.      Bagaimana Dampak Pengangguran Di Jawa Barat?
3.      Bagaimana Cara Mengatasi Pengangguran Di Jawa Barat?

PEMBAHASAN
1.      Faktor – Faktor Terjadinya Pengangguran Di Jawa Barat
  •       Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja.
    Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.
  •      Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia 
  •      Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang
  •      Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang.      Pada dasarnya setiap orang ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan lagi ditambah dengan sifat gengsi maka tak heran kebanyakan yang ditemukan di Indonesia bukan pengangguran terselubung, melainkan pengangguran terbuka yang didominasi oleh kaum intelektual (berpendidikan tinggi).
  •      Budaya pilih-pilih pekerjaan.
    Selain budaya memilih-milih pekerjaan,budaya (negatif) lain yang menjamur di Indonesia adalah budaya malas. Malas mencari pekerjaan sehingga jalan keluar lain yang ditempuh adalah dengan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan.
  •      Tidak mau mengambil resiko
  •      Pemalas
2.      Dampak Pengangguran Di Jawa Barat
  •       Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara
Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:
o   Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
o   Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
o   Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

  •      Dampak pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat
Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:
o   Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian
o   Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan
o   Pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas
o   Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik
o   Pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan

3.      Cara Mengatasi Pengangguran Di Jawa Barat
  •       Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja
Pengangguran terutama disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di negara kita mengingat sejumlah penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu digalakan lembaga yang mendidik tenaga kerja menjadi siap pakai. Yang paling penting dalam pendidikan dan pelatihan kerja itu adalah kesesuaian program dengan kualifikasi yang dituntut oleh kebanyakan perusahaan.
  •       Wiraswasta
Selama orang masih tergantung pada upaya mencari kerja di perusahaan tertentu, pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah menjadi agak terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta. Fakta memperlihatkan cukup banyak wiraswasta yang berhasil. Meskipun demikian, wiraswasta pun bukanlah hal yang mudah.
  •     Mensosialisasikan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Tujuannya untuk :
o   Membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja
o   Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja
o   Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga daerah maupun nasional bahkan internasional
o   Mendorong peranan luas di bidang ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja

KESIMPULAN
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Memulihkan kondisi pengangguran di Indonesia tentulah tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena itu diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Solusi paling mudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan menciptakan lapangan usaha sendiri dan tidak mengharap yang muluk-muluk menjadi seorang karyawan suatu perusahaan dengan gaji yang besar. Cara lain adalah dengan menetapkan kebijakan baru yang mempersempit kesempatan para pemilik perusahaan untuk mem-PHK karyawannya.

DAFTAR PUSTAKA
Mambea, dkk. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di 25 Kabupaten Kota di Jawa Barat 2006-2009. https://www.researchgate.net/publication/307865411_Analisis_Tingkat_Pengangguran_di_25_Kabupaten_Kota_di_Jawa_Barat_2006-2009 [Diakses Pada 4 Juni 2017].
Anonim. 2017. http://repository.unpas.ac.id/1912/3/BAB%20I.pdf. [Diakses Pada 4 Juni 2017]
Try. D. 2013. Makalah Tentang Pengangguran. http://donytry.blogspot.co.id/2013/02/makalah-tentang-pengangguran.html. [Diakses Pada 4 Juni 2017]
Anonim. 2010. Makalah Pengangguran. http://duniataknyata.blogspot.co.id/2010/08/makalah-pengangguran.html. [Diakses Pada 4 Juni 2017]