M13 Modul : Kebijakan Moneter dan Fiskal

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar kebijakan moneter dan fiskal sebagai instrumen stabilisasi ekonomi
2. Menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter dan dampaknya terhadap perekonomian
3. Mengevaluasi berbagai instrumen kebijakan fiskal dan efektivitasnya
4. Membandingkan peran bank sentral dan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi makro
5. Mengaplikasikan teori pada kasus-kasus ekonomi Indonesia kontemporer

 

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui dua instrumen utama: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan ini bekerja sebagai alat stabilisasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keseimbangan eksternal.

Mengapa Kebijakan Ekonomi Diperlukan?

Perekonomian pasar bebas tidak selalu mencapai keseimbangan optimal secara otomatis. Berbagai gangguan dapat menyebabkan:

• Fluktuasi siklus bisnis yang berlebihan
• Tingkat pengangguran yang tinggi
• Inflasi yang tidak terkendali
• Ketidakstabilan nilai tukar
• Ketimpangan distribusi pendapatan

Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi menjadi diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang meliputi: pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran rendah, inflasi terkendali, dan keseimbangan neraca pembayaran.

 

KEBIJAKAN MONETER

Definisi dan Tujuan

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian guna mencapai tujuan ekonomi makro.

Tujuan Utama Kebijakan Moneter:

1. Stabilitas harga (pengendalian inflasi)
2. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3. Stabilitas sistem keuangan
4. Keseimbangan neraca pembayaran

Instrumen Kebijakan Moneter

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral di pasar sekunder.

Mekanisme:

• Ekspansif: Bank sentral membeli surat berharga → meningkatkan likuiditas → menurunkan suku bunga
• Kontraktif: Bank sentral menjual surat berharga → mengurangi likuiditas → menaikkan suku bunga

2. Tingkat Diskonto (Discount Rate)

Suku bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank umum untuk pinjaman jangka pendek.

Dampak:

• Penurunan tingkat diskonto → mendorong bank meminjam → meningkatkan likuiditas
• Kenaikan tingkat diskonto → mengurangi keinginan meminjam → mengurangi likuiditas

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Persentase minimum dana yang harus disimpan bank umum di bank sentral.

Pengaruh:

• Penurunan RRR → meningkatkan kemampuan bank memberikan kredit
• Kenaikan RRR → mengurangi kemampuan bank memberikan kredit

4. Himbauan Moral (Moral Suasion)

Komunikasi dan arahan bank sentral kepada bank umum mengenai arah kebijakan moneter.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi melalui beberapa jalur transmisi:

1. Jalur Suku Bunga

Perubahan suku bunga kebijakan → suku bunga pasar → investasi dan konsumsi → output dan inflasi

2. Jalur Kredit

Kebijakan moneter → kondisi perbankan → ketersediaan kredit → aktivitas ekonomi

3. Jalur Nilai Tukar

Suku bunga → aliran modal → nilai tukar → ekspor-impor → inflasi dan output

4. Jalur Harga Aset

Suku bunga → harga saham dan obligasi → kekayaan masyarakat → konsumsi

5. Jalur Ekspektasi

Komunikasi kebijakan → ekspektasi inflasi → keputusan ekonomi

Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter Ekspansif (Longgar)

Bertujuan meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi Penerapan:

• Ekonomi sedang resesi
• Tingkat pengangguran tinggi
• Inflasi rendah atau deflasi

Instrumen yang Digunakan:

• Menurunkan suku bunga acuan
• Mengurangi rasio cadangan wajib
• Membeli surat berharga di pasar

Kebijakan Moneter Kontraktif (Ketat)

Bertujuan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi.

Kondisi Penerapan:

• Inflasi tinggi
• Ekonomi overheating
• Spekulasi aset berlebihan

Instrumen yang Digunakan:

• Menaikkan suku bunga acuan
• Meningkatkan rasio cadangan wajib
• Menjual surat berharga di pasar

 

KEBIJAKAN FISKAL

Definisi dan Tujuan

Kebijakan fiskal adalah penggunaan instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro.

Tujuan Kebijakan Fiskal:

1. Stabilisasi ekonomi (mengatasi resesi atau inflasi)
2. Redistribusi pendapatan (mengurangi ketimpangan)
3. Alokasi sumber daya (menyediakan barang publik)
4. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Komponen Kebijakan Fiskal

1. Penerimaan Pemerintah

Pajak:

• Pajak langsung (PPh, PBB)
• Pajak tidak langsung (PPN, cukai)

Penerimaan Non-Pajak:

• Hasil kekayaan negara
• Pungutan resmi lainnya
• Hibah

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Rutin:

• Belanja pegawai
• Belanja barang
• Pembayaran bunga utang
• Subsidi

Pengeluaran Pembangunan:

• Investasi infrastruktur
• Program pembangunan daerah
• Proyek strategis nasional

Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi Penerapan:

• Ekonomi resesi
• Tingkat pengangguran tinggi
• Kapasitas produksi menganggur

Dampak:

• Meningkatkan permintaan agregat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi
• Mengurangi pengangguran
• Berpotensi meningkatkan inflasi dan defisit anggaran

Kebijakan Fiskal Kontraktif

Mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi.

Kondisi Penerapan:

• Inflasi tinggi
• Ekonomi overheating
• Defisit anggaran berlebihan

Dampak:

• Mengurangi permintaan agregat
• Mengendalikan inflasi
• Memperbaiki posisi fiskal
• Berpotensi memperlambat pertumbuhan

Multiplier Effect dalam Kebijakan Fiskal

Pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier) terhadap perekonomian.

Rumus Sederhana:

Multiplier = 1 / (1 - MPC)

dimana MPC = Marginal Propensity to Consume

Contoh: Jika MPC = 0,8, maka multiplier = 1/(1-0,8) = 5 Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah Rp 1 triliun akan meningkatkan PDB sebesar Rp 5 triliun.

Automatic Stabilizers vs Discretionary Policy

Automatic Stabilizers

Mekanisme otomatis yang menstabilkan ekonomi tanpa perlu keputusan kebijakan baru.

Contoh:

• Asuransi pengangguran
• Pajak progresif
• Program bantuan sosial

Discretionary Policy

Kebijakan yang memerlukan keputusan aktif dari pembuat kebijakan.

Contoh:

• Stimulus fiskal
• Program infrastruktur
• Perubahan tarif pajak

 

KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL

Pentingnya Koordinasi

Kebijakan moneter dan fiskal dapat saling mendukung atau justru saling bertentangan. Koordinasi yang baik diperlukan untuk:

• Mencapai tujuan ekonomi makro secara efektif
• Menghindari konflik kebijakan
• Mengoptimalkan dampak terhadap perekonomian

Skenario Koordinasi Kebijakan

1. Kebijakan Selaras Ekspansif

Kondisi: Ekonomi resesi

• Moneter: Menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas
• Fiskal: Meningkatkan pengeluaran, menurunkan pajak
• Hasil: Stimulus kuat untuk pertumbuhan ekonomi

2. Kebijakan Selaras Kontraktif

Kondisi: Inflasi tinggi

• Moneter: Menaikkan suku bunga, mengurangi likuiditas
• Fiskal: Mengurangi pengeluaran, menaikkan pajak
• Hasil: Pengendalian inflasi yang efektif

3. Policy Mix (Kebijakan Campuran)

Contoh: Fiskal ekspansif + Moneter kontraktif

• Pemerintah meningkatkan investasi infrastruktur
• Bank sentral menjaga stabilitas inflasi dengan suku bunga
• Tujuan: Pertumbuhan dengan stabilitas harga

Tantangan Koordinasi

1. Perbedaan institusi: Bank sentral vs Pemerintah
2. Perbedaan horizon waktu: Jangka pendek vs jangka panjang
3. Perbedaan prioritas: Stabilitas vs pertumbuhan
4. Kendala politik: Siklus politik vs siklus ekonomi

 

STUDI KASUS INDONESIA

Kerangka Kebijakan Ekonomi Indonesia

Institusi Kunci:

• Bank Indonesia (BI): Otoritas moneter
• Kementerian Keuangan: Otoritas fiskal
• Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Koordinasi kebijakan

Kebijakan Moneter Indonesia

Inflation Targeting Framework (ITF)

Indonesia menerapkan ITF sejak 2005 dengan target inflasi:

• 2022-2024: 3% ± 1%
• Instrumen utama: BI 7-Day Reverse Repo Rate

Instrumen Bank Indonesia:

1. Suku Bunga Kebijakan: BI 7-Day RRR
2. Operasi Pasar Terbuka: Melalui PUAB dan repo
3. Giro Wajib Minimum: Rupiah dan valas
4. Makroprudensial: LTV, DSCR, speed limit

Kebijakan Fiskal Indonesia

Aturan Fiskal (Fiscal Rules):

• Defisit maksimal: 3% dari PDB
• Rasio utang maksimal: 60% dari PDB
• Belanja wajib daerah: Minimal 20% untuk pendidikan

Instrumen Fiskal Utama:

1. Pajak: PPh, PPN, PBB, cukai
2. Belanja: Infrastruktur, sosial, subsidi
3. Pembiayaan: Utang dalam dan luar negeri

Contoh Koordinasi Kebijakan: Respons COVID-19

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020-2021:

Kebijakan Fiskal:

• Stimulus fiskal Rp 695,2 triliun (2020)
• Relaksasi defisit menjadi 6,07% dari PDB
• Bantuan sosial dan dukungan UMKM

Kebijakan Moneter:

• Penurunan BI 7-DRR dari 5,00% ke 3,50%
• Pelonggaran makroprudensial
• Quantitative Easing melalui burden sharing

Hasil:

• Ekonomi kontraksi hanya -2,07% (2020)
• Pemulihan ekonomi dimulai Q3 2020
• Inflasi tetap terkendali di bawah 4%

Tantangan Kebijakan Indonesia

1. Structural Issues:
• Produktivitas rendah
• Infrastruktur terbatas
• Kualitas SDM
2. External Vulnerability:
• Ketergantungan pada komoditas
• Volatilitas aliran modal asing
• Risiko global spillover
3. Fiscal Constraints:
• Tax ratio rendah (~11% PDB)
• Ruang fiskal terbatas
• Kebutuhan infrastruktur besar

 

LATIHAN DAN EVALUASI

Soal Pemahaman Konsep

1. Jelaskan perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Berikan contoh kondisi ekonomi yang tepat untuk masing-masing kebijakan!

2. Mengapa koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal penting? Berikan contoh kasus ketika kedua kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik!

3. Analisis mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga. Gambarkan bagan alur transmisinya!

Soal Analisis Kasus

4. Studi Kasus: Indonesia mengalami tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas global dan pelemahan rupiah. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi mulai melambat dan tingkat pengangguran meningkat.

Pertanyaan: a) Analisis dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah dan Bank Indonesia! b) Rekomendasikan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat! c) Jelaskan risiko dan trade-off dari rekomendasi Anda!

5. Simulasi Perhitungan: Diketahui data ekonomi Indonesia:

• MPC = 0,75
• Pemerintah berencana meningkatkan belanja infrastruktur Rp 100 triliun
• PDB saat ini Rp 17.000 triliun

Hitunglah: a) Berapa multiplier effect-nya? b) Berapa peningkatan PDB yang diharapkan? c) Berapa persentase peningkatan PDB?

Diskusi Kelompok

6. Debat Kebijakan: Bentuk kelompok pro dan kontra untuk mendiskusikan topik: "Apakah Indonesia sebaiknya menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang lebih agresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meskipun berisiko meningkatkan defisit dan utang pemerintah?"

Poin diskusi:

• Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi
• Risiko sustainability fiskal
• Alternatif sumber pembiayaan
• Pengalaman negara lain

Tugas Mandiri

7. Analisis Data: Carilah data historis 5 tahun terakhir mengenai:

• Tingkat suku bunga BI 7-DRR
• Tingkat inflasi Indonesia
• Pertumbuhan ekonomi
• Defisit/surplus anggaran pemerintah

Buatlah grafik dan analisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Identifikasi periode ketika kebijakan moneter dan fiskel bersifat ekspansif atau kontraktif.

 

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

Jawaban Soal 5 (Simulasi Perhitungan):

a) Multiplier effect: Multiplier = 1/(1-MPC) = 1/(1-0,75) = 1/0,25 = 4

b) Peningkatan PDB: ΔPDB = Multiplier × ΔG = 4 × Rp 100 triliun = Rp 400 triliun

c) Persentase peningkatan PDB: % peningkatan = (Rp 400 triliun / Rp 17.000 triliun) × 100% = 2,35%

Catatan: Perhitungan ini menggunakan model sederhana. Dalam praktik, efek multiplier dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebocoran impor, tabungan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks Utama:

1. Mankiw, N. Gregory. (2019). Principles of Economics (8th ed.). Cengage Learning.
2. Blanchard, Olivier, et al. (2017). Macroeconomics (7th ed.). Pearson.
3. Mishkin, Frederic S. (2018). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (12th ed.). Pearson.

Literatur Indonesia:

4. Bank Indonesia. (2022). Laporan Kebijakan Moneter. Jakarta: Bank Indonesia.
5. Kementerian Keuangan RI. (2022). Nota Keuangan dan RAPBN. Jakarta: Kemenkeu.
6. Warjiyo, Perry & Juhro, Solikin M. (2019). Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal dan Artikel:

7. Alamsyah, Halim, et al. (2001). "Kebijakan Moneter di Indonesia: Sebuah Pengantar." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 4(1).
8. Basri, M. Chatib. (2020). "Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Pengalaman Indonesia." Jurnal Ekonomi Indonesia, 9(2).

Sumber Online:

9. Bank Indonesia: www.bi.go.id
10. Kementerian Keuangan: www.kemenkeu.go.id
11. Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
12. IMF Indonesia: www.imf.org/en/Countries/IDN

 

Catatan: Modul ini disusun untuk keperluan akademis mata kuliah Pengantar Ekonomi. Data dan kasus yang digunakan bersifat ilustratif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi terkini. Mahasiswa disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia melalui sumber-sumber resmi yang terpercaya.