Politik Anggaran

Oleh: Hariadi Adha Putra Rieswanto
@B26

Politik anggaran merupakan proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran karena terbatasnya sumberdana publik yang tersedia. Politik angaran juga merupakan penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

Dilihat dari konsep dan prakteknya, proses penyusunan anggaran terdiri dari dua hal, yaitu perencanaan dan penganggaran (Iksan, M. 2012). Serta dari sifatnya, perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada konsep penggunaan sumberdaya/dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk mendapatkan anggaran dari perencanaan yang telah tersusun tersebut, daerah banyak berharap dari kebijakan pemerintahan pusat, sehingga disinilah mmuncul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran. Politik anggaran sudah diterapkan dari era pemerintahan terdahulu, pada masa orde baru misalnya, seperti yang diungkapkan oleh Thontowi, J. (2007, 4 Oktober) bahwa seringkali daerah yang bukan pendukung partai penguasa tidak bakal disentuh pembangunan, jadi jika suatu daerah ingin maju pemimpin-pemimpin daerah tersebut harus tergabung dalam partai politik penguasa yang dapat melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.

Sedangkan pada masa reformasi saat ini Politik anggaran menjadi tarik menarik antara kepentingan kelompok elite politik, politik anggaran lebih berorientasi terhadap kepentingan pribadi dan golongan bukan untuk mengatasi problem masyarakat. Pada saat ini sering kali politik anggaran justru menguras keuangan untuk biaya birokrasi dan administrasi sehingga output nya bukan untuk mengatasi masalah, melainkan hanya agar para pelaksananya dapat melakukan kegiatan dan dapat memetik keuntungan ekonomi. Dalam masa reformasi, terdapat dua pola politik anggaran yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan, pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri misalnya, kebijakan anggaran diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal, optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta penerapan disiplin anggaran melalui efisiensi. Sementara dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono; kebijakan anggaran diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan deficit anggaran, pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengurangan kemiskinan.

Politik Anggaran menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur pembelanjaan keuangan negara sebagai suatu kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jika keuangan negara dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip, sistem, dan struktur yang benar maka hal tersebut dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan. Namun jika pengelolaan keuangan dengan politik anggaran yang tidak berdasarkan ketentuan yang ada maka hal tersebut dapat memicu perpecahan di daerah yang dapat menimbulakan disintegrasi bangsa.


Daftar Pustaka
Admaja,Hendra. 2014. Politik Anggaran Strategi Pembangunan Daerah Menujuyang Berkeadilan atau Menuju Disintgrasi Negara. Online. Tersedia: http://www.kompasiana.com/hendraadmaja/politik-anggaran-strategi-pembangunan-daerah-yang-berkeadilan-atau-menuju-disintegrasi-bangsa_54f6e9f8a3331135588b4bf0. 13 Juni 2017.
Pares, Primus Inter. 2016. Politik Anggaran. Online. Tersedia: http://www.hukumpedia.com/untouchable/politik-anggaran. 13 Juni 2017.

Ikhsan Mohammad. 2012. Politik Anggaran. Online. Tersedia: https://aburifal.wordpress.com/2012/02/20/politik-anggaran/. 13 Juni 2017.