Market Failure

@B13-Anugrah

Yang dimaksud dengan kegagalan pasar adalah tidak mampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi.
Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi.

Tujuan Campur Tangan Pemerintah

Berdasarkan kelemahan kelemahan dari mekanisme pasar seperti yang telah diterangkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari campur tangan pemerintah adalah untuk :

1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan.

2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.

3. Mengawasi kegiatankegiatan perusahaan, terutama perusahaan perusahaan besar dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek praktek monopoli yang merugikan.

4. Menyediakan barang bersama yaitu barang barang seperti jalan raya, polisi dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat.

5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya.

Terdapat 6 (enam) faktor penyebab kegagalan pasar yaitu:

a. Kegagalan dari persaingan (failure of competition).

b. Adanya barang publik (public good). barang publik adalah barang yang memiliki sifat nonrival dan noneksklusif. Ini berarti: konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya; dan noneksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Sebagai contoh: jalan raya adalah barang publik, banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut; semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya (noneksklusif); dan jalan  raya dapat digunakan pada waktu bersamaan. Istilah barang publik sering digunakan untuk merujuk pada barang yang noneksklusif dan barang nonrival. Ini berarti bahwa tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak mengkonsumsi barang publik. Udara dapat dimasukkan sebagai barang publik karena secara umum tidak mungkin mencegah seseorang untuk menghirupnya. Barangbarang yang demikian itu sering disebut sebagai barang publik murni.

c. Eksternalitas.

Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi dalam kasus seperti dimana program kesehatan keluarga di televisi meningkatkan kesehatan publik. Eksternalitas negatif terjadi ketika proses dalam perusahaan menimbulkan polusi udara atau saluran air. Eksternalitas negatif bisa dikurangi dengan regulasi dari pemerintah, pajak, atau subsidi, atau dengan menggunakan hak properti untuk memaksa perusahaan atau perorangan untuk menerima akibat dari usaha ekonomi mereka pada taraf yang seharusnya.

d. Pasar tidak lengkap.

e. Kegagalan informasi.

Kasus dimana terdapat informasi asimetris atau ketidak pastian (informasi yang inefisien). Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yanglebih banyak dan baik dari pihak yang lain. Biasanya para penjual yang lebih tahu tentang produk tersebut daripada sang pembeli, tapi ini tidak selalu terjadi dalam kasus ini. Contohnya, para pelaku bisnis mobil bekas mungkin mengetahui dimana mobil tersebut telah digunakan sebagai mobil pengantar atau taksi, informasi yang tidak tersedia bagi pembeli.

f. Adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan (unemployment, and othermacroeconomic disturbances).

Bentuk Bentuk Campur Tangan Pemerintah

1.       Membuat Peraturan peraturan:

        Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya peraturan mengenai syarat kerja pada para pekerja di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin dalam pemberian gaji, upah dan tunjangan lain yang wajar dan tidak menindas. Contoh lain peraturan mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang bertujuan agar industri tidak Dikembangkan secara sembarangan, sehingga kegiatan industri ini tidak mengganggu masyarakat sekitar dan menghindari pencemaran udara. Peraturan dibuat oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi, bukan saja terbatas pada kegiatan dan pendirian industri tetapi juga kegiatan ekspor impor, perbaikan lalu lintas, pengembangan perusahaan dan aspek kegiatan ekonomi lainnnya.

2.       Menjalankan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan Fiskal adalah Strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara cara pengumpulan pajak. Kebijakan Moneter adalah langkah langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bankbank dan mengatur jumlah uang yang beredar. Kedua kebijakan ini sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Perekonomian selalu menghadapi masalah inflasi dan pengangguran, kebijakan ini merupakan tindakan untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pekerjaan.

3. Melakukan Kegiatan Ekonomi Secara Langsung :

Dalam kegiatan ekonomi terdapat perbedaan nyata antara keuntungan yang dinikmati oleh orang yang melakukannya (keuntungan pribadi) dan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh (keuntungan sosial). Adakalanya seseorang memperoleh keuntungan yang besar dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan tetapi masyarakat mengalami kerugian. Contohnya adalah kegiatan pendidikan. Pendidikan memberi kemungkinan untung yang besar apabila sepenuhnya dijalankan oelh pihak swasta, sedang pada masyarakat merupakan kerugian karena biaya yang besar dalam memperoleh pendidikan. Tindakan masyarakat menyediakan pendidikan kepada sebagian besar anakanak yang memerlukan dapat menghindari pengeluaran yang sangat besar untuk pendidikan.

Kegagalan Pemerintah

Dalam menjalankan peran-perannya sebagaimana di atas, pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sitematis malah sering terjadi kegagalan pemerintah (government failure). Dalam istilah Krueger (1990) telah terjadi kegagalan pemerintah secara kolosal (colosal government failures). Hal many tidak jarang memunculkan pula pendapat bahwa negara (pemerintah) merupakan penyebab utama dari persolaan-persoalan di negara modern, dan bukannya sebuah penyelesaian.

Merujuk pada Krueger (1990) kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis : omossion failures dan commision failures. Commision failures misalnya pada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien, ketidakefisienan dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biayanya atas aktivitas sektor swasta, maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dan mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi lanjutannya adalah terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan maupun alokasi investasi swasta. Sedangkan failures of omossion misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik, pemeliharaan fixed nominal exchange rate berhadapan dengan Iaju inflasi yang begitu cepat yang disokong dengan exchange control dan lisensi impor, kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Produk ikutan dari kedua jenis kegagalan pemerintah tersebut adalah munculnya korupsi besar-besaran dan begitu nyata. Pemerintah justru berubah menjadi pemburu rente (rent seeking) atau bahkan menjadi predator, seperti di zaire (rezim Mobutu), Filipina (Marcos), Haiti (Duvaliers), Nicaragua (Samoza), dan masih banyak lagi (Bardhan, 1990), tidak terkecuali Indonesia terutama di bawah Suharto. Korupsi yang tinggi biasanya dialami oleh negara sedang berkembang atau negara yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter.

Daftar Pustaka :

Fachri, S. Faktor Penyebab kegagalan Pasar. 2010. http://saefulfachri.blogspot.co.id/2010/07/faktorpenyebabkegagalanpasar.Html  (Diakses 13-03-2017)

Sasana, Hadi. Kegagalan pemerintah dalam Pembangunan. (Diakses  13-03-2017)

Anonim. Kegagalan pasar dan Campur Tangan Pemerintah. 2013. http://akunumum.blogspot.co.id/2013/04/kegagalanpasardancampurtangan.html. (Diakses 13-03-2017)

Sekar, Nisa. Kegagalan Pasar. Market Failure. 2015. http://nissasekarm.blogspot.co.id/2015/04/kegagalanpasarmarketfailure.html. (Diakses 13-03-2017)