Bagaimana Pemerintah Menanggulangi Pengangguran?

ABSTRAK

    Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Pemerintah telah mengupayakan berbagai strategi untuk mengurangi angka pengangguran, seperti program pelatihan tenaga kerja, penciptaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kebijakan investasi. Artikel ini membahas berbagai kebijakan dan langkah yang telah diambil pemerintah dalam menanggulangi pengangguran serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Kata kunci: Pengangguran, kebijakan pemerintah, ketenagakerjaan, investasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

ABSTRACT

    Unemployment is one of the main problems in economic development in Indonesia. High unemployment rates can have a negative impact on economic growth, public welfare, and social stability. The government has attempted various strategies to reduce unemployment, such as workforce training programs, job creation, empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and investment policies. This article discusses various policies and steps that have been taken by the government in overcoming unemployment and the challenges faced in their implementation.

Keywords: Unemployment, government policy, employment, investment, micro, small and medium enterprises (UMKM)

PENDAHULUAN

    Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan sosial, serta menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam menanggulangi masalah ini dengan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan kebijakan, dan kondisi global, termasuk dampak pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian insentif bagi dunia usaha, serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja.

    Artikel ini akan membahas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program yang telah ada.

PERMASALAHAN

Beberapa faktor utama yang menyebabkan pengangguran di Indonesia meliputi:

1. Kesenjangan antara pendidikan dan pasar kerja

Banyak lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

2. Kurangnya lapangan kerja

Sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia, sehingga banyak orang terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu.

3. Perubahan teknologi dan otomatisasi

Digitalisasi dan otomatisasi dalam industri mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, terutama untuk pekerjaan dengan keterampilan rendah.

4. Dampak ekonomi global

Krisis ekonomi, pandemi, dan perubahan kebijakan perdagangan global dapat menyebabkan berkurangnya investasi dan lapangan kerja di suatu negara.

5. Kurangnya akses modal bagi UMKM

Usaha kecil dan menengah sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnis mereka, sehingga tidak dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal.

 

    Faktor ekonomi yang memengaruhi cara pemerintah menanggulangi pengangguran di Indonesia meliputi investasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, serta pengembangan UMKM dan industri. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai strategi ekonomi untuk menanggulangi pengangguran. Berikut beberapa faktor ekonomi yang berperan dalam upaya tersebut, beserta contohnya:

1. Peningkatan Investasi

Pemerintah mendorong investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

Contoh:

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Mandalika dan KEK Batam untuk menarik investor dan menciptakan peluang kerja.

Insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor padat karya.

2. Pengembangan UMKM dan Kewirausahaan

UMKM berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja. Pemerintah memberikan dukungan berupa akses modal, pelatihan, dan digitalisasi bisnis.

Contoh:

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk membantu pelaku usaha kecil.

Gerakan "Bangga Buatan Indonesia" untuk mendukung produk UMKM dan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur meningkatkan lapangan kerja di sektor konstruksi serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

Contoh:

Proyek Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang menyerap banyak tenaga kerja konstruksi.

Pembangunan bendungan dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan.

4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan dan Pelatihan Kerja)

Pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Contoh:

Program Kartu Prakerja untuk pelatihan keahlian bagi pencari kerja dan korban PHK.

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

5. Insentif Pajak dan Kebijakan Industri

Pemerintah memberikan insentif pajak dan kebijakan industri yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

Contoh:

Pajak penghasilan diturunkan bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja.

Insentif untuk industri manufaktur dan digital yang berorientasi ekspor agar dapat memperluas lapangan kerja.

 

Pemerintah Indonesia juga menggunakan berbagai strategi sosial untuk menanggulangi pengangguran. Berikut adalah beberapa faktor sosial yang berperan dalam upaya tersebut, beserta contohnya:

1. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan.

Contoh:

Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan dana pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk mencegah putus sekolah.

Revitalisasi SMK: Meningkatkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Program Kartu Prakerja: Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pencari kerja dan korban PHK.

2. Penguatan Kesetaraan Sosial dan Inklusi Tenaga Kerja

Pemerintah mendorong keterlibatan kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan akses pekerjaan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil.

Contoh:

Program Desa Mandiri: Menciptakan peluang usaha berbasis komunitas di pedesaan.

Regulasi inklusif: Perusahaan diwajibkan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

3. Penguatan Jaringan Sosial dan Kewirausahaan

Pemerintah memfasilitasi kerja sama sosial dan jaringan usaha agar masyarakat bisa saling mendukung dalam menciptakan lapangan kerja.

Contoh:

Program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa): Mengembangkan usaha berbasis komunitas untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Pendampingan UMKM: Mendorong kewirausahaan melalui pelatihan dan pendanaan berbasis komunitas.

4. Peningkatan Kesadaran dan Motivasi Kerja

Pemerintah mengadakan kampanye dan program untuk mendorong semangat kerja serta mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Contoh:

Gerakan Nasional Revolusi Mental: Mendorong etos kerja dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Pelatihan soft skills: Program pemerintah bekerja sama dengan perusahaan untuk mengajarkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu.

5. Penguatan Hubungan Industri dan Tenaga Kerja

Kerja sama antara dunia industri dan tenaga kerja diperkuat untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Contoh:

Magang Bersertifikat: Kolaborasi antara kampus dan perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa sebelum lulus.

Job Fair Nasional: Pemerintah mengadakan pameran kerja secara rutin untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Dengan berbagai strategi sosial ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa pengangguran tidak hanya ditangani dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, sehingga lebih banyak masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain faktor ekonomi dan sosial, ada beberapa faktor lain yang berperan dalam upaya pemerintah menanggulangi pengangguran di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya secara lebih detail:

1. Faktor Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih siap bersaing di pasar kerja. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

a. Revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan): Pemerintah meningkatkan kualitas SMK dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri.

b. Program Kartu Prakerja: Program ini memberikan pelatihan keterampilan kepada pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan wirausahawan.

c. Pendidikan Vokasi dan Magang: Kerjasama antara perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan industri untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa sebelum masuk dunia kerja.

2. Faktor Teknologi dan Digitalisasi

Transformasi digital turut mempengaruhi strategi penanggulangan pengangguran, seperti:

a. Digitalisasi UMKM: Pemerintah membantu UMKM memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

b. Platform Pencarian Kerja Online: Situs web seperti Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dan berbagai aplikasi pencari kerja membantu pencari kerja terhubung dengan perusahaan.

c. E-Government untuk Efisiensi Administrasi Ketenagakerjaan: Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mempercepat birokrasi dalam perizinan usaha dan ketenagakerjaan.

3. Faktor Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Beberapa kebijakan penting yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi pengangguran meliputi:

a. Undang-Undang Cipta Kerja: Bertujuan untuk meningkatkan investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja dengan menyederhanakan regulasi bisnis.

b. Insentif bagi Perusahaan: Pemerintah memberikan insentif pajak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja.

c. Peraturan Tentang Upah Minimum: Menyesuaikan kebijakan upah agar tetap kompetitif namun tetap melindungi kesejahteraan pekerja.

4. Faktor Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang masif turut menciptakan banyak lapangan kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh upaya yang dilakukan:

a. Proyek Infrastruktur Besar: Seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

b. Pembangunan Kawasan Industri Baru: Kawasan industri di berbagai daerah diperluas untuk menarik investor dan menciptakan pusat lapangan kerja baru.

c. Pengembangan Pariwisata: Pemerintah mengembangkan destinasi wisata dan ekowisata untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Faktor Demografi dan Kependudukan

Pemerintah juga menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan kondisi demografi, seperti:

a. Bonus Demografi: Indonesia memiliki banyak penduduk usia produktif yang bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi jika diberikan kesempatan kerja yang sesuai.

b. Penyebaran Tenaga Kerja ke Daerah: Pemerintah mendorong tenaga kerja untuk tidak hanya terkonsentrasi di kota besar tetapi juga ke daerah-daerah berkembang melalui program transmigrasi modern dan investasi daerah.

6. Faktor Kerjasama Internasional

Pemerintah bekerja sama dengan negara lain untuk mengurangi pengangguran melalui:

- Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri: Program seperti G to G (Government to Government) dengan negara.

 

PEMBAHASAN

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pemerintah telah mengembangkan berbagai program pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Beberapa program yang telah diterapkan meliputi:

a. Balai Latihan Kerja (BLK): Program ini memberikan pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

b. Kartu Prakerja: Sebuah program bantuan pelatihan bagi pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya.

c. Link and Match antara dunia pendidikan dan industri: Pemerintah mendorong kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha untuk menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

2. Penciptaan Lapangan Kerja melalui Investasi dan Infrastruktur 

Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam menarik investasi adalah: 

a. Penyederhanaan perizinan usaha melalui UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempercepat pembukaan usaha baru dan meningkatkan kesempatan kerja. 

b. Pengembangan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri yang dapat menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah.

3. Penguatan UMKM sebagai Sumber Lapangan Kerja

UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada UMKM, seperti:

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Program pinjaman berbunga rendah untuk membantu UMKM mengembangkan bisnisnya.

b. Pendampingan dan pelatihan kewirausahaan: Memberikan edukasi bagi pelaku UMKM agar dapat mengelola usaha dengan lebih baik.

c. Digitalisasi UMKM: Mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital agar lebih kompetitif di pasar global.

4. Program Padat Karya

Pemerintah juga menjalankan program padat karya yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti:

a. Program Padat Karya Tunai (PKT): Program yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti irigasi, jalan, dan fasilitas umum lainnya.

b. Pembangunan proyek strategis nasional (PSN): Proyek besar seperti pembangunan jalan tol dan bendungan yang menyerap banyak tenaga kerja.

5. Kebijakan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemerintah juga memastikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan dengan berbagai kebijakan, seperti:

a. BPJS Ketenagakerjaan: Menyediakan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK.

b. Bantuan sosial bagi pengangguran: Bantuan langsung tunai atau bantuan sembako bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

 

PENUTUP

Kesimpulan dan saran 

    Pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan berbagai pendekatan untuk menanggulanginya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, serta program padat karya.

    Namun, tantangan masih ada, seperti kesenjangan keterampilan tenaga kerja, rendahnya produktivitas UMKM, serta perubahan global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam kebijakan ketenagakerjaan agar upaya penanggulangan pengangguran semakin efektif.

• Meningkatkan sinergi antara dunia pendidikan dan industri agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

• Memperluas akses permodalan bagi UMKM untuk mempercepat pertumbuhan ekonomiber basis kewirausahaan.

• Memperkuat kebijakan insentif bagi investor agar semakin banyak perusahaan yang membuka lapangan kerja di Indonesia.

• Mengembangkan program digitalisasi tenaga kerja agar masyarakat siap menghadapi perubahan akibat revolusi industri.

• Meningkatkan efektivitas program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Jakarta: BPS.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Ketenagakerjaan. Jakarta: Kemenaker.

Renditya, M., Suwito, S., & Prasetyo, H. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran Guna Meningkatkan Ekonomi Pertahanan. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(10), 4012–4017.​jurnal.um-tapsel.ac.id

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

World Bank. (2023). Employment and Economic Growth in Indonesia. Washington, DC: World Bank.

Elsaviya, F. A., & Sari, I. D. A. F. (2023). Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. Journal of Economics and Social Sciences (JESS), 2(2), 73–79. https://doi.org/10.59525/jess.v2i2.302 ​

Lusiana, D., Qomar, M. B., & Setiadi, A. (2023). Potret Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia: Tinjauan Studi Literatur. Jurnal Liabilitas, 9(2), 1–15. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.442 ​