PERMASALAHAN EKONOMI DI KALIMANTAN TIMUR

 LESTARI FEBRINA TANJUNG 

41617010048

ABSTRAK

Melihat analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi perekonomian Kalimantan Timur dengan fokus pada upaya pengurangan kemiskinan, maka untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih konstruktif dan tepat sasaran, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam program pengembangan usaha di Kalimantan Timur antara lain, pertama, perlunya integrasi dalam kebijakan ekonomi dan sosial.

KATA KUNCI

Analisis permasalahan ekonomi di Kalimantan Timur , integrasi, dan kebijakan ekonomi di Kalimantan Timur.

1.PENDAHULUAN

Dalam mengukur perekonomian sebuah Negara, indikator paling mudah adalah dengan menggunakan indikator ekonomi berupa pendapatan nasional. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, indikator yang menggunakan pendapatan nasional (tangible capital) memiliki berbagai kelemahan, terutama pada unsur adanya bias terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, indikator-indikator ekonomi maupun indikator-indikator non-ekonomi terus-menerus berkembang untuk memperbaiki konsep pengukuran kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya, seperti yang strategi tiga jalur yang menjadi landasan RPJMN, yang semuanya merupakan indikator ekonomi, indikator non-ekonomi rasanya kurang mendapat fokus perhatian pengembangan oleh Pemerintah. Padahal menurut Boskin (2000), pendapatan nasional (tangible capital) bersamaan dengan sumber daya tidak terlihat (intangible capital) juga bersama-sama menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.

2.RUMUSAN MASALAH

·         Apa permasalahan ekonomi di Kalimantan Timur ?

·         Apa kebijakan dari pemerintah setempat mengenai permasalahan ekonomi di Kalimantan Timur ?

3.PEMBAHASAN

·         Permasalahan ekonomi di Kalimantan Timur

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, termasuk juga Kalimantan Utara, masih sangat tergantung dengan kondisi perekonomian global karena kedua daerah ini tetap mengandalkan ekspor hasil tambang, kata pejabat Bank Indonesia Perwakilan Kaltim. "Akibat dari ketergantungan ini, ketika ekonomi dari negara tujuan ekspor mengalami pelemahan, maka akan berdampak pada pengurangan impor sehingga Kaltim dan Kaltara juga terkena imbasnya," ujar Kepala BI Kantor Perwakilan Provinsi Kaltim Muhammad Nur di Samarinda, Kamis.
Menurut ia, ketergantungan ekonomi pada perdagangan luar negeri dengan komoditas utama hasil pertambangan baik migas maupun batu bara, sehingga kondisi riilnya dapat dilihat dalam perkembangan lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu itu, penurunan harga komoditas internasional menyebabkan pangsa sektor pertambangan terus mengalami penurunan, dari 42,7 persen pada triwulan III-2015, menjadi 39,5 persen pada triwulan III-2016. Struktur ekonomi yang didominasi oleh perdagangan luar negeri dengan komoditas utama hasil pertambangan seperti perekonomian Kaltim dan Kaltara, tambahnya, sangat rentan terhadap kondisi ekonomi global saat ini, terutama kondisi harga komoditas internasional.

 Ekonomi Kaltim dan Kaltara pada triwulan III-2016 mulai menunjukkan arah yang membaik. Pada triwulan ini, ekonomi kedua provinsi itu tumbuh 0,2 persen (yoy), sekaligus tercatat sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pertama kali berhasil keluar dari zona kontraksi sejak 2015. Ia menambahkan perbaikan ekonomi Kaltim dan Kaltara itu didorong meningkatnya harga komoditas internasional mulai pertengahan 2016. Struktur perekonomian yang ditopang faktor harga komoditas internasional sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. "Mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi global, kondisi perekonomian nasional, dan pergerakan harga komoditas, kami memperkirakan ekonomi Kaltim dan Kaltara pada 2016 masih terkontraksi, namun tidak sedalam tahun 2015, yaitu berada pada kisaran minus 0,8 hingga minus 0,4 persen (yoy)," ujar M Nur. Ia melanjutkan, di negara-negara berkembang,seperti Tiongkok yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor bagi Indonesia, termasuk pertambangan dari Kaltim, masih melakukan konsolidasi dan menyesuaikan sumber-sumber pertumbuhan ekonominya. Nur memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2016 sebesar 6,6 persen, lebih rendah ketimbang perkembangan beberapa tahun sebelumnya, sehingga kondisi ekonomi global yang belum solid tersebut memberi dampak pada rendahnya harga komoditas global.

·         Kebijakan pemerintah mengenai permasalahan ekonomi di Kalimantan Timur

Produksi pertanian di Kaltim, khususnya bahan pangan, meningkatkan rata-rata 8,8% per tahun, namun hasil produksi beras baru dapat mencukupi sekitar 70% kebutuhan local. Pada tahun 1990, produksi beras provinsi Kaltim baru 132.358 ton, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sekitar 72.704 ton beras didatangkan dari daerah lain. Sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), yang merupakan andalan provinsi Kaltim, merupakan penyumbang terbesar pada PDRB (Pendapatan Dosmetik Regional Bruto) per kapita penduduk, yang mencapai Rp. 2,2 juta pada tahun 1990. RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 1993-1994 mengalami penurunan 21, 25%  dari APBD sebelumnya. Penurunan sebesar Rp. 143,3 miliar itu terjadi karena adanya pengalihan pembayaran gaji guru kepada daerah tingkat II. Subsidi yang diberikan untuk pos pembayaran itu juga mengalami pengurangan dari rencana Rp. 29,5 miliar menjadi 17, 9 miliar. Rancangan itu mengacu pada prinsip anggaran belanja berimbang dan dinamis, yang berarti stabilitas dan pemanfaatan pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim di luar migas mengalami peningkatan dalam periode 1988-1991. Rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 6,6% melebihi target 6,1%. Kenaikan itu disebabkan oleh peningkatan produksi pertanian termasuk perkebunan dan kehutanan yang memberikan konstribusi sebesar 72,3% pada total PDRB pada tahun 1991. Peningkatan angka pertumbuhan itu berdampak pula pada kenaikan pendapatan penduduk, khususnya yang berpenghasilan rendah, sehingga angka penerimaan pendapatan yang mereka peroleh naik menjadi 2,9% dari 2,6% pada tahun sebelumnya. Angka itu kembali naik dalam tahun 1993 hingga 7,2% di dorong oleh sektor industri dan pertanian. Di  samping itu, realisasi investasi di wilayah Kaltim mencapai Rp. 7,7 triliun yang terdiri dari 71% dana PMDN/PMA (Penanaman Modal Dalam Negeri/Asing) dan proyek nonfasilitas, sedang sisanya berasal dari dana investasi pemerintah. Angka realilasi itu melampaui target Rp. 4,5 triliun yang direncanakan pemda dengan komposisi 65% investasi swasta dan 35 % dana pemerintah.

4. KESIMPULAN

Pemerintah dapat menetapkan “leading sector” ekonomi dari keunggulan komparatif masing-masing daerah dengan memperthatikan kultur dan sosial budaya masyarakat setempat dan diprogram melalui instrumen yang tepat dan dijalankan secara konsisten dengan melibatkan investor, perbankan dan pemerintah sebagai fasilitator, termasuk dalam hal ini melibatkan masyarakat dalam kepemilikan saham dalam suatu perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam di daerah ini. Selain itu, diperlukan pula pemberdayaan pengusaha daerah dalam proses produksi barang dan jasa. Masukan lain adalah pada pengembangan sektor agribisnis khususnya perkebunan untuk daerah-daerah sekitar, dan sektor Perdagangan, Industri dan angkutan misalnya Samarinda dan Balikpapan, sektor perikanan untuk Tarakan, Bulungan, Kutai Kartanegara dan lain sebagainya. Kedua, pemberdayaan penduduk.

 Pendidikan dan pelatihan harus ditargetkan pada penduduk miskin dan angkatan kerja terdidik; hal ini dilakukan disamping jenis pendidikan disesuaikan dengan peluang kesempatan kerja yang ada dan mungkin berkembang secara berkesinambungan, juga perlu adanya “link” antara dunia pendidikan dengan lembaga pembentuk penajaman keterampilan seperti Balai Latihan Kerja, Lembaga Pendidikan Keterampilan, dan dunia usaha untuk magang, mendatangkan tenaga ahli dari luar Kaltim. Kegiatan ini benar-benar difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan berdasarkan basis data perencanaan tenaga kerja daerah yang konsisten. Ketiga, diperlukan upaya menurunkan kerentanan masyarakat melalui proteksi dan jaminan sosial, hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menjaga kesempatan kerja yang ada dan penciptaan kesempatan kerja baru.

DAFTAR PUSTAKA

Agam. 2017. Politik dan masalah perekonomian Kalimantan timur. Indokku.com. dalam

http://indokku.com/2017/10/04/politik-dan-masalah-perekonomian-kalimantan-timur/

Diakses, 4 Oktober 2017

Yamin. Muhammad 2016. Sektor tambang terpuruk transformasi ekonomi kaltim dinilai lamban. Finansial.bisnes.com. dalam

http://finansial.bisnis.com/read/20160525/9/551363/sektor-tambang-terpuruk-transformasi-ekonomi-kaltim-dinilai-lamban

Diakses, 25 Mei 2016

PCN. 2015. Pembangunan kawasan ekonomi di kaltim terganjal masalah pembebasan lahan. Berisatu.com.dalam

http://www.beritasatu.com/ekonomi/319524-pembangungan-kawasan-ekonomi-di-kaltim-terganjal-masalah-pembebasan-lahan.html

Diakses, 4 November 2015

Setio. Ongky 2012. Analisis pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Timur melalui indokator ekonomi dan indikator nonekonomi. Spocjournal.com. dalam

http://www.spocjournal.com/ekonomi/pembangunan/89-analisis-pembangunan-ekonomi-daerah-kalimantan-timur-melalui-indikator-ekonomi-dan-indikator-non-ekonomi.html

Diakses, 4 September 2012

Ghofar. Muhammad 2016. Pertumbuhan ekonomi kaltim tergantung kondisi global. Antaranews.com. dalam

https://kaltim.antaranews.com/berita/35981/bi-pertumbuhan-ekonomi-kaltim-tergantung-kondisi-global

Diakses, 15 Desember 2016