Permasalahan Ekonomi di Sumut

@C02-Nisa (Chairunisa)

Abstrak 

Masalah ekonomi di Sumatera Utara (Sumut) terutama kemiskinan  memang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun  penurunan angka kemiskinan di Sumut tidak sebesar laju pertumbuhan ekonominya. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6%, maka angka kemiskinan di Sumut rata-rata turun 5%. Atau dengan kata lain, elastisitas tingkat kemiskinan Sumut terhadap pertumbuhan ekonominya di bawah angka 1.

Kata kunci: masalah ekonomi, kemiskinan

Pendahuluan: Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya (sekitar 13 juta) di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Penurunan angka kemiskinan Sumut sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor Sumut. Untuk itu di tahun 2013 ini sejumlah tantangan eksternal masih akan menjadi masalah besar dalam pengentasan kemiskinan di Sumut, masalah anggaran AS serta ketidakpercayaan masyarakat Eropa terkait dengan proses pemulihan krisis berpotensi mengancam ekspor dan membuat kerja pemerintah Sumut dalam mengentaskan kemiskinan stagnan.

Permasalahan:

1.       Apa aja masalah ekonomi yang ada didaerah Sumater utara?

2.       Apa saja tantangan strategis yang harus dijawab oleh pemerintah Sumut?

Pembahasan:

Di Indonesia, Sumatera Utara menempati posisi ke empat dalam angka kepadatan penduduk setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Disamping adanya permasalahan angka kepadatan penduduk, Sumatera Utara  juga dihadapkan dengan tingginya angka kemiskinan penduduk. Dari data BPS ( Badan Pusat Statistik ) Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,45 juta jiwa. Ini sama dengan 10% lebih penduduk di Sumatera Utara masih tergolong miskin.

Hal tersebut bukan tanpa sebab, ada 3 faktor utama yang paling berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di Sumatera Utara. Tiga faktor tersebut yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya mutu sumber daya manusia,  dan tidak meratanya pembangunan di setiap daerah. Masalah ini masih melenceng dari misi Provinsi Sumatera Utara yang selama ini menjadi dasar pembentukan agenda kerja program pembangunan Sumatera Utara yaitu  "Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religious dan berkompetensi tinggi. Membangun dan meningkatkan kulaitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. Dengan mengandalkan pertumbuhan berbasiskan konsumsi serta minimnya ekspor akibat anjloknya harga komoditas. maka mustahil bila jumlah penduduk miskin di Sumut yang per September 2012 sebesar 1.4 juta jiwa akan turun signifikan dan tingkat kemiskinan di tekan hingga di bawah level 10%.Ditambah lagi pengurangan subsidi (BBM dan TDL) sangat berkorelasi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Sumut. Kenaikan TDL dan kemungkinan naiknya harga BBM berpotensi menambah angka kemiskinan di Sumatera Utara. Meskipun harga-harga komoditas memang berpotensi menguat di semester II/2013 walaupun kecil sekali kemungkinannya, namun itu tidaklah cukup.Optimalisasi anggaran pemerintah daerah serta optimalisasi proyek infrastruktur juga dikhawatirkan belum akan mampu menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen pada tahun ini, Disebutkan juga, per September 2012 tingkat kemiskinan Sumut berada di 10.41%. Terlihat untuk menurunkan angkanya di bawah 10% bukanlah perkara yang sulit. Dengan sejumlah masalah baik internal dan eksternal maka dibutuhkan kerja keras untuk menekan angka pengangguran tersebut. Semua pihak harus bekerja keras, agar kita mendapat keajaiban dengan mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%.

MedanBisnis - Medan. Selain kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, kendala kritikal pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) tahun ini juga disebabkan dua masalah, yaitu infrastruktur dan hilirisasi produk perkebunan yang berjalan lambat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Difi A Johansyah mengatakan, selain itu hambatan terbesar bagi perekonomian Sumut bersumber dari buruknya kualitas jalan. "Sumut memiliki jalan rusak terpanjang di Sumatera, mencapai 239 km," katanya kepada MedanBisnis, Rabu (4/1).

Kondisi tersebut terutama terjadi di daerah Pantai Barat Sumut seiring dengan kondisi geografisnya yang relatif rentan terhadap bencana. Sementara jaringan interkoneksi antara jalan dan pengembangan mass rapid transportation yang mendukung pengembangan kawasan industri, perkebunan dan perkotaan juga masih belum optimal.

Padahal, pembangunan jalan maupun perbaikan jalan di Sumut berpotensi meningkatkan ekonomi sebesar 0,45% per tahun di atas baseline dan memperluas penyerapan tenaga kerja sebesar 0,15%. Meningkatnya efisiensi perekonomian akibat baiknya infrastruktur jalan juga mendorong peningkatan ekspor sebesar 0,75% per tahun

Tantangan Strategis yang harus dijawab oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

1.      Rendahnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Andalan Daerah. Tercatat, pada bulan Desember 2012,  produktivitas gabah kering giling (GKG) Sumatera Utara baru mencapai 4,7 ton per hectare, lebih rendah dari produktivitas petani di Jawa yang sudah mencapai 5,3 ton per hektare. Pertanian yang masih dilakukan secara tradisional dan kekurangan benih padi unggul menjadi masalah utama petani Sumatera Utara. Sebagai gambaran, kebutuhan benih padi Sumut dalam setahun mencapai 25.000 ton. Sementara, produksi benih padi unggul dari petani penangkar hanya berkisar 1.000 ton. Dan, pemerintah pusat hanya memberikan tambahan sebanyak 3.500 ton. Dari angka tersebut, Sumut masih kekurangan benih unggul dalam jumlah yang sangat banyak (sekitar 20.500 ton). Di samping itu, pembangunan CPO dan produk turunannya sehingga bernilai tambah di pasaran juga perlu menjadi perhatian Pemerintah dan Pemegang Kepentingan lainnya. CPO Sumatera Utara kalah bersaing dengan produsen sawit lainnya, terutama dari Malaysia. Hal ini menyebabkan Sumatera Utara lebih banyak berperan sebagai pengekspor CPO sementara minyak goreng sebagai bahan turunan CPO lebih banyak diimpor dari Malaysia.

2.      Terbatasnya Anggaran: Nominal APBD Sumut tahun 2013 tercatat meningkat menjadi Rp.8.86 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya. Jumlah ini tentunya relative kecil mengingat banyaknya keperluan investasi yang dibutuhkan untuk memajukan perekonomian Sumatera Utara. Sebagai gambaran, APBD Provinsi Sumut TA 2012 antara lain, Pendapatan Daerah Rp. 7.3 Triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Rp. 4.0 Triliun, Dana Perimbangan Rp.1.7 Triliun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.1.6 Triliun. Sedangkan pada porsi Belanja Daerah dialokasikan Rp.7.6 Triliun yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung senilai Rp.4.5 Triliun dan Belanja Langsung Rp.3.1 Triliun. PAD Provinsi Sumut terbesar disumbangkan oleh Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) senilai Rp.3,4 triliun. Dalam hal ini, tantangan terbesar dari Pemprov Sumut adalah melakukan inovasi untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah di luar pajak yang hanya membebani rakyat kecil. Pemprov Sumut harus mampu menggenjot kinerja instansi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

3.      Tingginya Tingkat Korupsi: Korupsi masih jadi ancaman dalam pembangunan karena Sumut belum tergeser sebagai daerah terkorup di Indonesia. Tercatat, Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 3 dengan nilai Rp 515.569.770.000 (334 kasus). Pemerintahan yang bersih, tegas, dan transparan, system dan prosedur yang efektif dan efisien, dan kepastian hukum menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov Sumut.

Di luar tantangan strategis di atas, sebenarnya masih ada tantangan-tantangan lainnya yang harus dihadapi Pemprov Sumut, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan prestasi olah raga di tingkat nasional, pemberdayaan UMKM, peningkatan industri kreatif, kerukunan beragama, dan lain-lain. Namun, prioritasisasi program perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas (manajemen) pemerintahan.

Untuk menjawab 10 tantangan strategis di atas, Sumatera Utara memerlukan Kepemimpinan yang bersih, tegas, transparan dan mampu menyatukan seluruh stakeholders (pemko, pemkab, kepolisan, pengadilan, instansi pemerintahan pusat, BUMN, BUMD, akademisi dan pihak yang terkait lainnya) untuk bahu membahu memajukan Sumatera Utara.

Daftar pustaka:

Pandiangan, roma. http://romapandiangan.blogspot.co.id/2014/11/makalah-mini-riset-kemiskinan-di_62.html

Nelson simanjuntak, Roy. https://roynelsonsimanjuntak.wordpress.com/2013/03/01/tantangan-strategis-sumatera-utara/

Medan bisnis daily. Dua masalah hambat ekonomi Sumut 2017. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/01/05/276617/dua-masalah-hambat-ekonomi-sumut-2017/

Saing, Dani. https://www.kompasiana.com/saing/5a2e56e35e1373678b493d62/mari-berantas-kemiskinan-di-sumatera-utara