Ekonomi Berbasis Digital: Kebijakan Fiskal dan Moneter: Peran Pemerintah dalam Mengatur Ekonomi

 

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam mengatur ekonomi berbasis digital melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi global. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatur ekonomi digital, termasuk perpajakan transaksi digital, pengendalian inflasi di era e-commerce, regulasi mata uang digital, dan inklusi keuangan digital.

Keberhasilan pengelolaan ekonomi digital memerlukan keseimbangan antara regulasi yang efektif dan ruang untuk inovasi, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi.

Kata Kunci: Ekonomi digital, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, transaksi digital, fintech, perpajakan digital, mata uang digital, inklusi keuangan

Pendahuluan

Revolusi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental. E-commerce, layanan berbagi ekonomi, fintech, dan mata uang digital telah menjadi komponen integral dari ekonomi modern. Menurut laporan Digital Economy Report 2023 dari UNCTAD, nilai ekonomi digital global diperkirakan mencapai $11,5 triliun, mewakili sekitar 15,5% dari PDB global.

Transformasi digital ini memiliki implikasi mendalam bagi perumusan kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter menghadapi tantangan dan peluang baru karena ekonomi digital mengaburkan batas-batas geografis, memperkenalkan aset tidak berwujud, dan menciptakan model transaksi baru yang sulit dikenakan pajak atau diatur melalui pendekatan konvensional.

Permasalahan

1. Erosi Basis Pajak dan Mobilitas Aset Digital

Digitalisasi ekonomi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di berbagai yurisdiksi tanpa kehadiran fisik. Perusahaan teknologi multinasional dapat dengan mudah memindahkan aset tidak berwujud ke yurisdiksi pajak rendah, menyebabkan erosi basis pajak. OECD memperkirakan bahwa penghindaran pajak perusahaan mengakibatkan kerugian pendapatan global sebesar $100-240 miliar per tahun.

2. Tantangan Pengukuran dalam Kebijakan Moneter

Bank sentral menghadapi tantangan dalam mengukur aktivitas ekonomi digital. E-commerce dan model berbagi ekonomi sering menawarkan harga lebih rendah yang mungkin tidak tercermin sepenuhnya dalam IHK. Selain itu, banyak layanan digital diberikan secara gratis, sehingga nilai ekonominya sulit diukur.

3. Proliferasi Mata Uang Digital

Mata uang digital, baik cryptocurrency terdesentralisasi maupun stablecoin, menghadirkan tantangan bagi otoritas moneter. Cryptocurrency dapat beroperasi di luar kendali bank sentral, berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan moneter tradisional. Mata uang digital lintas batas juga dapat mempersulit pengelolaan nilai tukar dan stabilitas keuangan.

4. Kesenjangan Digital dan Inklusi Keuangan

Meskipun ekonomi digital menawarkan potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, ada risiko digitalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi digital dan yang tidak. Sekitar 2,9 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses internet.

Pembahasan

1. Adaptasi Kebijakan Fiskal untuk Ekonomi Digital

1.1 Reformasi Pajak Internasional

Inisiatif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dari OECD merupakan langkah signifikan dalam upaya global untuk memerangi penghindaran pajak. Pada Oktober 2021, lebih dari 130 negara menyetujui solusi dua pilar:

• Pilar Satu memberikan hak pemajakan baru kepada yurisdiksi pasar tempat perusahaan digital melakukan bisnis tanpa kehadiran fisik.
• Pilar Dua mengusulkan pajak minimum global sebesar 15% untuk mencegah kompetisi pajak yang merugikan.

1.2 Pajak Digital Nasional

Beberapa negara telah memperkenalkan pajak digital unilateral:

• Pajak Layanan Digital (DST): Prancis mengenakan pajak 3% pada pendapatan digital dari perusahaan dengan pendapatan global tahunan di atas €750 juta.
• Pajak Ekonomi Signifikan: India telah memperkenalkan konsep "kehadiran ekonomi signifikan" dalam undang-undang pajaknya.
• Pajak Penyetaraan: Indonesia mengimplementasikan pajak penyetaraan pada transaksi digital lintas batas.

1.3 Kebijakan Fiskal untuk Mendorong Inovasi Digital

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong inovasi:

• Insentif R&D: Singapura menyediakan pengurangan pajak hingga 250% untuk kegiatan R&D.
• Skema Dukungan Startup: Program seperti "Startup SG" di Singapura memberikan insentif fiskal untuk mendorong kewirausahaan digital.
• Insentif untuk Adopsi Digital: Malaysia menawarkan potongan pajak untuk bisnis yang berinvestasi dalam solusi e-commerce.

2. Transformasi Kebijakan Moneter di Era Digital

2.1 Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)

Bank sentral sedang mengeksplorasi penerbitan mata uang digital:

• CBDC Ritel: Bank Rakyat Tiongkok berada di garis depan dengan uji coba e-CNY.
• CBDC Grosir: Monetary Authority of Singapore telah melakukan eksperimen dengan "Proyek Ubin".

2.2 Inovasi dalam Kebijakan Suku Bunga

Digitalisasi keuangan memberikan peluang untuk kebijakan suku bunga yang lebih presisi:

• Suku Bunga Negatif: CBDC dapat memfasilitasi implementasi suku bunga negatif.
• Kebijakan Suku Bunga Bertingkat: Bank sentral dapat menerapkan suku bunga yang berbeda untuk sektor ekonomi yang berbeda.
• Kebijakan Makroprudensial: Analitik data memungkinkan pemantauan risiko yang lebih presisi.

2.3 Transformasi Kebijakan Moneter Operasional

• Sistem Pembayaran Instan: Sistem seperti FedNow dan TARGET Instant Payment Settlement mengubah mekanisme transmisi moneter.
• Open Banking: Inisiatif open banking memungkinkan aliran data keuangan yang lebih besar antar lembaga.
• RegTech dan SupTech: Bank sentral mengadopsi teknologi untuk memantau kepatuhan dan menilai risiko.

3. Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Era Digital

3.1 Respons Terhadap Krisis

Pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya koordinasi kebijakan dan pemanfaatan infrastruktur digital:

• Pembayaran Bantuan Digital: Brasil mendistribusikan bantuan darurat kepada hampir 66 juta orang melalui aplikasi smartphone.
• Pemantauan Ekonomi Real-Time: Penggunaan data digital real-time memungkinkan respons kebijakan yang lebih cepat.

3.2 Inklusi Keuangan dan Kebijakan Redistribusi

• Fintech untuk Inklusi: Kenya telah mendorong adopsi M-Pesa, yang telah meningkatkan inklusi keuangan.
• Platform Digital untuk Layanan Publik: India Stack di India memungkinkan integrasi layanan keuangan dan publik.

4. Studi Kasus

4.1 Estonia: E-Governance dan Administrasi Fiskal Digital

Estonia telah menjadi pemimpin global dalam e-governance:

• Deklarasi Pajak Digital: 98% pengembalian pajak diselesaikan dalam waktu tiga menit.
• Identitas Digital: Setiap warga Estonia memiliki ID digital untuk mengakses layanan pemerintah.

4.2 Swedia: Menuju Masyarakat Tanpa Uang Tunai

• Penggunaan Uang Tunai yang Menurun: Hanya sekitar 10% transaksi dilakukan menggunakan uang tunai.
• Proyek e-krona: Riksbank telah menjadi salah satu yang pertama mengeksplorasi CBDC.

4.3 Singapura: Sandbox Regulasi dan Inovasi Fintech

• Sandbox Regulasi: MAS memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji ide-ide inovatif.
• Proyek Ubin: Penelitian CBDC grosir menggunakan teknologi blockchain.

Kesimpulan

Ekonomi digital telah mengubah cara individu, bisnis, dan pemerintah berinteraksi. Untuk mengelola ekonomi digital secara efektif, pemerintah dan bank sentral perlu:

1. Mengadopsi Pendekatan Internasional untuk Perpajakan Digital: Koordinasi internasional diperlukan untuk mengatasi erosi basis pajak.
2. Evolusi Kebijakan Moneter: Bank sentral perlu beradaptasi dengan mengembangkan CBDC dan merangkul teknologi regulasi.
3. Menyeimbangkan Regulasi dan Inovasi: Pendekatan seperti sandbox regulasi menawarkan jalan untuk mencapai keseimbangan.
4. Memastikan Inklusi Digital: Kebijakan harus mempertimbangkan implikasi kesenjangan digital.
5. Koordinasi Kebijakan: Koordinasi yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter diperlukan.

Saran

1. Harmonisasi Kebijakan Perpajakan Digital: Prioritaskan implementasi solusi pajak internasional yang terkoordinasi.
2. Pengembangan CBDC yang Hati-hati: Pertimbangkan secara hati-hati implikasi untuk privasi dan stabilitas keuangan.
3. Investasi dalam Kapasitas Digital: Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur dan keterampilan digital.
4. Regulasi Berbasis Prinsip: Fokus pada prinsip dan hasil daripada peraturan preskriptif.
5. Inklusi dan Literasi Digital: Prioritaskan inisiatif untuk mengatasi kesenjangan digital.

Daftar Pustaka

Accenture. (2022). Digital Economies: Trends, Opportunities, and Challenges.

Bank for International Settlements. (2023). Central Bank Digital Currencies: Foundational Principles and Core Features.

OECD. (2023). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two Blueprint.

Prasad, E. (2021). The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance.

United Nations Conference on Trade and Development. (2023). Digital Economy Report 2023: Value Creation and Capture in the Digital Economy.

World Economic Forum. (2023). Digital Transformation Initiative: In collaboration with Accenture.