Penggolongan Pengeluaran dalam Perekonomian

Oleh: M. Abi Haykal @C04-Abi

ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, penegeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

Kata kunci: pengeluaran, GNP, pemerintah

PENDAHULUAN

                  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. (Tambunan, 2003).   

Salah satu teori dari pertumbuhan ekonomi yang digunakan oleh para ekonom diantaranya adalah Teori Pertumbuhan Neo klasik (Neo Classic Growth Theory) yang dikembangkan oleh Solow (1956) yang memfokuskan pada akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi dengan asumsi tingkat teknologi, depresiasi dan pertambahan penduduk (tenaga kerja) konstan dan tidak ada sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri. (Rahardja dan Manurung, 2001). 

Sedangkan menurut Teori Modern, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya tenaga kerja dan modal, tetapi juga perubahan teknologi (yang terkandung di dalam barang modal atau mesin), kewirausahaan, bahan baku dan material. Selain itu, faktor-faktor lain yang oleh Teori Modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah), birokrasi dan dasar tukar internasional (terms of trade; ToT).

Pentingnya faktor-faktor ini terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kasus negara-negara di Afrika, terutama Sub - Sahara Afrika.  Menurut studi yang ada (Aschaver, 2000) serta beberapa peneliti lainnya bahwa, terhentinya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut disebabkan antara lain oleh kualitas L (tenaga kerja) yang sangat rendah, politik yang tidak stabil, peperangan, defisit keuangan pemerintah dan keterbatasan infrastruktur. (Tambunan, 2003).

PEMBAHASAN

Macam-macam Pengeluaran Negara

Suparmoko (1984) menjelaskan bahwa pengeluaran negara dapat ditinjau dari berbagai segi sebagai berikut.

1.      Pengeluaran merupakan investasi, yaitu yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi pada masa yang akan datang.

2.      Pengeluaran yang secara langsung dapat memberikan kegembiraan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

3.      Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang.

4.      Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Dari tinjauannya tersebut, jenis pengeluaran dikelompokkan berdasarkan macam-macam sebagai berikut.

1.      Pengeluaran yang sebagian atau seluruhnya bersifat self liquiditing, yaitu pengeluaran yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang-barang/jasa-jasa yang diberikan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau proyek-proyek produktif barang ekspor.

2.      Pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kemudian dengan memfungsikan pajak pada akhirnya akan dapat menaikkan penerimaan negara.

3.      Pengeluaran yang tidak self liquiditing, dan tidak produktif, yaitu pengeluaran yang dapat langsung menghibur atau kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain bidang-bidang rekrasi, pendirian monumen, objek turisme, dan sebagainya.  Pengadaan objek-objek tadi dapat pula menaikkan pendapatan nasional sebagai akibat dari jasa objek tersebut.

4.      Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya biaya untuk pembiayaan pertahanan/perang, meskipun pada saat pengeluaranya penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.

5.      Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak yatim. Jika hal ini tidak dilakukan lebih dini, kebutuhan pemeliharaan (pendidikan dan kesejahteraan) anak-anak yatim itu akan lebih besar pada usia tua.

 Jenis Pengeluaran

Perkembangan teknologi di berbagai bidang dan kemajuan budaya dan hubungan sosial manusia di dunia merupakan faktor pendorong peningkatan kebutuhan manusia, sehingga meningkatkan kegiatan bisnis dan peran pemerintah di masing-masing negara untuk memfasilitasinya.

Peran pemerintah yang semakin meluas tersebut mengakibatkan semakin besarnya dana yang harus disediakan untuk membiayai pengeluaran berbagai aktivitasnya. Pengeluaran pemerintah tersebut ada yang bersifat pengeluaran langsung (exhautive expenditure) dan ada yang bersifat pemindahan (transfer).

Pengeluaran yang bersifat peneluaran langsung (exhaustive expenditure) adalahpengeluaran yang ditujukan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang langsung dapat dikonsumsi dan barang-barang lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan kembali barang yang lainnya. Misalnya, pembellian barang-barang berupa bahan makanan, sandang, bangunan, dan konstruksi lainnya, mesin-mesin, peralatan dan berbagai perlengkapan, serta jasa-jasa konsultan dan keahlian tertentu yang diproduksi perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara/daerah.

Pengeluaran bersifat transfer (transfer payment) adalah penegluaran dalam bentuk pemindahan uang kepada masyarakat untuk kepentingan sosial atau kepada perusahaan-perusahaan dalam bentuk subsidi. Pemindahan ini dapat diartikan sebagai penggeseran daya beli dari negara kepada masyarakat untuk membantu kemampuannya dalam memperoleh barang –barang atau jasa-jasa yang diperlukan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian

Ada beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh karena pengeluaran negara seperti sektor produksi, distribusi, konsumsi masyarakat dan keseimbangan perekonomian.

1.      Produksi

Pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi sektor produksi. Pengeluaran pemerintah juga dapat dikatakan sebagai faktor produksi lainnya di samping faktor-faktor produksi lainnya yang berupa alam, modal, tenaga kerja dan manajemen (entrepreneur) karena pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi tersebut. Misalnya saja, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan akan menigkatkan potensi sumberdaya manusia yang terdidik. Sumber daya manusia itu memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh sektor produksi. Pengeluaran pemerintah untuk fasilitas bidang keuangan akan mendorong kemudahan akses terhadap modal untuk produksi. Pengeluaran pemerintah secara langsung untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa juga berpengaruh terhadap kontinuitas produksi para produsen.

Dalam hal ini, Jhon F. Due (1968) menyebutkan bahwa pemerintah dapat memengaruhi tingkat GNP (Gross National Product) nyata dengan mengubah berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi, melaluli program-program pengeluaran, misalnya pendidikan. Juga melalui program-program pembiayaannya yang dapat mengubah kesediaan para pemilik faktor untuk menyediakan faktor-faktor tersebut.

2.      Distribusi

Pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Ambil contoh hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayaai fasilitas pendidikan, paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang sehingga akan menjadi tenaga yang berpenghasilan relativ baik dan berdaya beli baik. Demikian pula subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.

Jhon F. Due menyebutkan bahwa pemerintah dapat memengaruhi pola distribusi pendapatan riil melalui penyediaan keuntungan-keuntungan di satu pihak, dan pengurangan pendapatan riil dari sektor swasta di lain pihak, yang hasil akhirnya adalah satu pola pendapatan yang lain daripada bila tidak ikut campur tangan pemerintah.

3.      Konsumsi

Secara langsung atau tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barangn-barang dan jasa-jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun mekanisme pasar. Misalnya penambahan penyediaan barang yang bersifat kolektif maupun barang-barang lain yang harganya disubsidi oleh pemerintah.

Berkaitan dengan konsumsi, Jhon. F. Due melihatnya dari sisi efek alokasi anggaran dan efesiensi. Pemerintah mengalokasikan kembali sumber-sumber ekonomi dari berbagai barang ke barang-barang /jasa-jasa lainnya dengan memproduksi barang umum dan barang-barang/jasa-jasa yang mengandung keuntungan eksternal. Kegiatan pemindahan ini mengubah alokasi dari sumber-sumber ekonomi karena masing-masing para pemberi dan penerima mempunyai pola pengeluaran yang berlainan. Pajak-pajak yang dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan realokasi dari sumber-sumber ekonomi. Pemerintah dapat memengaruhi efesiensi dalam perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

4.      Keseimbangan Perekonomian

Dalam kebijakan fiskalnya pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskal itu dapat berupa pelaksanaan kebijakan surplus anggaran (surplus budget), defisit anggaran (deficit budget/deficit spending) kompensasi (compensatory), investasi umum (public investment) tergantung pada situasi ekonomi yang dihadapi atau iklim ekonomi yang diinginkan.

Berkaitan dengan masalah perekonomian, Jhon F. Due melihat dari efek terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dinyatakannya bahwa program-program pengeluaran serta pembiayaan akan dapat memengaruhi tingkat pencapaian full-employment dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian, dan karenanya mengubah GNP. Program-program tersebut dapat juga memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Penyebab Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pembiayaan merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang pada suatu saat akan diterima kembali, sedangkan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum negara/daerah yang tidak akan diterima kembali.

1.      Pembiayaan

a.       Pembiayaan pertahanan dan keamanan

Untuk memelihara pertahanan negara, pemerintah memerlukan berbagai peralatan seperti senjata-senjata muktahir dan amunisi, tank, armada perang, seperti pesawat tempur dan pengangkut militer, kapal-kapal tempur laut, alat komunikasi militer, dan berbagai perlengkapannya.

b.      Pembiayaan migrasi penduduk

Perpindahan masyarakat dari desa ke kota (urbanisasi) seringkali menyebabkan pemerintah harus memperbesar pengadaan barang-barang publik dan memfasilitasi kesempatan kerja di kota, sehingga diperlukan dana yang lebih besar untuk menanggulangi dampak urbanisasi.

c.       Pembiayaan politik

Pengeluaran yang paling utama adalah untuk membiayaai pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan politik terbuka, bantuan kampanye politik, pemungutan suara dan musyawarah-musyawarah di dewan perwakilan.

d.      Pembiayaan diplomasi internasional

Untuk menjaga hubungan dengan negara-negara lain, pembukaan perwakilan diplomatik di negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat lainnya tidak dapat dihindarkan. Pembayaran untuk gaji dan honor pegawai perwakilan serta pembiayaan berbagai kegiatan diplomasi di bidang politik maupun ekonomi memerlukan biaya yang besar, yang harus ditanggung oleh pemerintah.

e.       Pembiayaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan

Untuk membangun sumber daya manusia yang terampil, tangguh dan berdaya saing memerlukan pembangunan fasilitas pendidikan yang baik yang tentu saja memerlukan biaya yang besar. Sekarang dicanangkan biaya pendidikan sekitar 20% dari jumlah keseluruhan pengeluaran negara. Demikian juga untuk pemeliharaan budaya dan pengembangannya menjadi masyarakat yang lebih modern  dan pemeliharaan kesehatan masyarakat diperlukan biaya yang besar.

f.       Pembiayaan untuk ganti rugi

Pengambilan aset milik masyarakat untuk kepentingan negara tidak dapat dilakukan begitu saja. Pemerintah harus menyediakan dana yang besar untuk ganti rugi.

g.      Pembiayaan kebangkrutan usaha

Kebangkrutan usaha milik pemerintah pusat/daerah atau kebangkrutan usaha bidang keuangan seperti bank, selama pemerintah masih memeberikan jaminan penuh atas jumlah penyertaan atau deposito/tabungan, maka akan mengakibatkan pemerintah harus menyediakan dana untuk menjamin kerugian yang diderita masyarakat.

h.      Pembiayaan infrastruktur

Untuk menunjang kelancaran ekonomi di berbagai bidang, dari waktu ke waktu pemerintah harus melakukan banyak pembangunan infrastruktur, sehingga untuk kepentingan itu pemerintah harus selalu mengalokasikan dananya.

2.      Belanja pemerintah

Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi:

a.       Wasteful Spending

Kondisi dimana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila pemerintah mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 miliar untuk transportasi umum ternyata kemudian manfaatnya hnya sebesar Rp 700 juta, maka dikatakan bahwa terjadi ‘Wasteful Spending’sebesar Rp 300 juta.

b.      Productive Spending

Apabila dari belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Contohnya adalah pembangunan jembatan umum yang membutuhkan biaya sebesar Rp 500 juta, ternyata kemudian memberikan manfaat sebesar Rp 900 juta. Hal ini berarti terjadi ‘Productive Spending’ Rp 400 juta.

c.       Transfer Payment

Yaitu apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Misalnya, pemerintah mengenakan pajak untuk menolong korban bencana alam yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI), dimana PMI menerima dana sebesar jumlah pajak yang ditarik pemerintah tersebut.[6]

Menurut sifatnya, belanja negara dapat dibedakan menjadi:

a.       Temporary Spending: yaitu pembiayaan yang hanya dilakukan untuk satu kali waktu saja. Contohnya yaitu pengeluaran untuk pembangunan jalan raya, jembatan dan lainnya.

b.      Permanent Spending: yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu. Contohnya yaitu biaya untuk pemeliharaan jalan raya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.

Pengeluaran Negara

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Indonesia, pengeluaran negara/pemerintah (goverment expenditure) dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan.

1.      Belanja negara

a.       Belanja pemerintah pusat

1.      Pengeluaran rutin

2.      Pengeluaran pembangunan

b.      Dana yang dialokasikan ke daerah

1.      Dana perimbangan

2.      Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang /Penyesuaian Belanja Operasi dan     Belanja Modal.

2.       Pengeluaran pembiayaan

a.       Pengeluaran Obligasi Pemerintah

b.      Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

c.       Pembayaran lain-lain.

Secara umum, Indonesia termasuk negara berkembang, terutama jika dilihat dari sudut pandang kemampuan ekonomi masyarakat. Sebagai parameter, pendapatan perkapita Indonesia (USD 1.604) masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN (USD 1.890) pada tahun 2007. Namun ini bukan berarti secara mutlak bahwa Indonesia, dari sudut pandang teori pengeluaran, dipastikan berada pada tahap awal perkembangan ekonomi.

Teori pengeluaran negara Musgrave dan Rostow lebih menekankan pada proporsi belanja suatu negara dalam memandang perkembangan ekonomi. Tahap perkembangan ekonomi lebih dinilai dari pertanyaan apa saja sektor yang dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan belanja pemerintah. Dari situ akan terlihat perbedaan arah pembangunan sebuah negara. Negara pada tahap awal perkembangan, karena masih minim infrastruktur, tentu akan lebih menekankan anggaran negara untuk investasi modal yang lebih bersifat starting development, seperti pembangunan gedung perkantoran daerah, gedung pendidikan, pasar, jalan umum, maupun gedung pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat masih bergantung pada peran sentral pemerintah dalam lalu lintas pemenuhan kebutuhan dan peran swasta masih belum begitu dirasakan. Hal ini bisa berarti sektor swasta masih memulai investasi atau sudah relatif lama berdiri namun belum berkembang sehingga belum dominan dalam sistem perekonomian.

Pada tahap lanjut ekonomi, dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow bahwa pengeluaran negara lebih bersifat meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan kesehatan. Bisa juga dengan meningkatkan standar pendidikan menuju ruang lingkup yang lebih luas, seperti Sekolah Bertaraf Internasional. Muncul juga kebutuhan baru akan adanya program perawatan lingkungan maupun penyediaan sarana rekreasi masyarakat. Yang jelas, pemerintah tidak lagi memfokuskan anggaran untuk pembangunan gedung dan pengadaan prasarana. Adapun kebijakan yang menyinggung fasilitas pemerintah lebih bersifat memperbaharui dan memelihara.

Indonesia memiliki wilayah negara yang amat luas. Tidak mudah mengklasifikasikan Indonesia termasuk negara dalam tahap awal perkembangan ekonomi, tahap menengah, atau tahap lanjut pembangunan ekonomi. Ini disebabkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan yang cukup signifikan di masing-masing wilayah. Ini juga menyangkut tingkat kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak adil jika Pulau Jawa dijadikan standar kemajuan negara dengan alasan disitu berdiri Ibukota Negara Indonesia atau terpadat penduduknya. Tapi terlalu naif juga jika kemajuan Indonesia diukur dari perkembangan Pulau Papua. Jika kita jadikan kebijakan pemerintah di Pulau Jawa sebagai acuan, maka Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara pada tahap lanjut pembangunan ekonomi. Namun sebaliknya yang akan terjadi jika kita menggunakan pulau-pulau yang berada di ujung nusantara, seperti pulau Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara sebaga tolak ukur. Pada wilayah tersebut, pembangunan masih sangat minim sehingga bisa dikategorikan bahwa negara masih berada pada tahap awal perkembangan ekonomi.

Namun sebagai standar, perkembangan ekonomi sebuah negara lebih tepat jika dinilai dari kebijakan pemerintah pusat yang merupakan kebijakan umum suatu negara. Di Indonesia, pengeluaran negara secara konstitusional tercermin dalam APBN dan APBD.

Kesimpulan

Pengeluaran ada yang bersifat langsung ada yang bersifat pemindahan. Pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh pada beberapa sektor yaitu sektor produksi, distribusi, konsumsi masyarakat dan keseimbangan perekonomian.

Penyebab peningkatan pengeluaran pemerintah ada dua yaitu bentuk pembiayaan dan belanja pemerintah.

Daftar Pustaka

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2001. Teori Ekonomi Makro; Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia; Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.

A. Karim, Adiwarman. 2010. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Kedua.

S.R., Ani. 2010. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.

Suparmoko. 2000. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.