Penyebab dan solusi kemiskinan dalam perspektif Ekonomi

Oleh: Muhammad Dzaky Novich (G14)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyebab struktural dan sistemik kemiskinan dari perspektif ekonomi serta menawarkan strategi komprehensif untuk pengentasannya. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, mikroekonomi, dan kelembagaan.

Analisis menunjukkan bahwa akar penyebab kemiskinan meliputi ketimpangan distribusi aset produktif, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, ketidaksempurnaan pasar, kebijakan fiskal yang kurang inklusif, dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan holistik, penelitian ini menyajikan solusi komprehensif yang mencakup reformasi struktural, investasi dalam modal manusia, penguatan jaring pengaman sosial, dan peningkatan tata kelola ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang efektif memerlukan integrasi kebijakan ekonomi makro yang pro-pertumbuhan dengan intervensi mikro yang memberdayakan masyarakat miskin. Rekomendasi utama meliputi transformasi kebijakan fiskal, penguatan akses ke layanan keuangan, pengembangan kapasitas produksi, serta kerangka kelembagaan yang mendukung mobilitas ekonomi. Dengan pendekatan terintegrasi ini, kemiskinan dapat diatasi secara berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi, Pembangunan Inklusif, Modal Manusia, Jaring Pengaman Sosial, Reformasi Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan paling mendasar dalam pembangunan ekonomi global. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam pengurangan tingkat kemiskinan absolut selama dua dekade terakhir, jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses terbatas pada kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Di Indonesia, meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari 24% pada tahun 1999 menjadi sekitar 9,5% pada awal 2024, upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Kemiskinan bukan sekadar fenomena ekonomi tetapi merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan fundamental dalam sistem ekonomi dan sosial. Sebagai masalah multidimensi, kemiskinan mencakup aspek kurangnya pendapatan dan daya beli, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta minimalnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Perspektif ekonomi melihat kemiskinan tidak hanya sebagai kondisi kekurangan material tetapi juga sebagai hasil dari kegagalan sistem ekonomi dalam menciptakan peluang yang merata dan mendistribusikan sumber daya secara adil.

Dalam konteks global yang ditandai dengan disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan transformasi struktur ekonomi, pemahaman mendalam tentang penyebab kemiskinan dan strategi efektif untuk mengatasinya menjadi semakin penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ekonomi kemiskinan secara komprehensif serta mengeksplorasi pendekatan inovatif untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Melalui tinjauan terhadap literatur ekonomi pembangunan kontemporer dan analisis pengalaman empiris berbagai negara, artikel ini menawarkan kerangka analitis untuk memahami dinamika kemiskinan dan strategi transformatif untuk mengatasinya.

Struktur artikel ini mencakup analisis penyebab makroekonomi dan mikroekonomi kemiskinan, kajian terhadap keterkaitan antara ketimpangan dan kemiskinan, evaluasi efektivitas berbagai intervensi kebijakan, serta rekomendasi kebijakan yang terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan memadukan perspektif ekonomi neoklasik, ekonomi kelembagaan, dan ekonomi kesejahteraan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas kemiskinan dan solusinya.

2. PERMASALAHAN

Dalam menganalisis penyebab dan solusi kemiskinan dari perspektif ekonomi, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi:

2.1 Kompleksitas Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan bersumber dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Pendekatan tradisional yang melihat kemiskinan semata-mata sebagai masalah kurangnya pendapatan gagal menangkap kompleksitas ini. Bagaimana mengembangkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika kemiskinan?

2.2 Ketahanan Model Pertumbuhan Ekonomi Konvensional

Model pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu mengarah pada pengurangan kemiskinan yang signifikan. Fenomena "pertumbuhan tanpa pemerataan" (growth without equity) menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi sering tidak terdistribusi secara merata. Bagaimana mengintegrasikan dimensi inklusivitas ke dalam strategi pertumbuhan ekonomi?

2.3 Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diimplementasikan di berbagai negara dengan hasil yang beragam. Meskipun beberapa inisiatif menunjukkan keberhasilan dalam konteks tertentu, banyak program yang gagal mencapai dampak berkelanjutan karena keterbatasan cakupan, ketidaktepatan sasaran, atau pendekatan yang terfragmentasi. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan intervensi yang efektif untuk pengentasan kemiskinan?

2.4 Koherensi Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro

Kebijakan ekonomi makro seringkali dirancang dengan fokus pada stabilitas dan pertumbuhan agregat, tanpa mempertimbangkan secara memadai dampaknya terhadap kelompok masyarakat miskin. Ketidakselarasan antara kebijakan makroekonomi dan intervensi mikroekonomi dapat menghasilkan hasil yang kontradiktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bagaimana menjamin koherensi antara kebijakan ekonomi makro dan mikro dalam strategi pengentasan kemiskinan?

2.5 Keberlanjutan Hasil Pengentasan Kemiskinan

Meskipun beberapa negara berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan dalam periode tertentu, tantangan keberlanjutan tetap ada. Individu yang baru saja keluar dari kemiskinan seringkali tetap rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi dan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Bagaimana memastikan keberlanjutan hasil pengentasan kemiskinan dalam konteks ketidakpastian ekonomi global?

2.6 Ketimpangan Struktural dan Kemiskinan

Ketimpangan struktural dalam akses terhadap aset produktif, kesempatan ekonomi, dan layanan dasar menciptakan hambatan sistemik bagi mobilitas ekonomi kelompok masyarakat miskin. Bagaimana mengatasi ketimpangan struktural ini untuk memfasilitasi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan?

Permasalahan-permasalahan ini membentuk kerangka analitis untuk memahami kompleksitas kemiskinan dari perspektif ekonomi dan mengembangkan strategi komprehensif untuk mengatasinya. Artikel ini akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini dan menawarkan perspektif baru untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Ekonomi Kemiskinan

3.1.1 Faktor Makroekonomi

Dinamika makroekonomi memainkan peran fundamental dalam mempengaruhi tingkat dan persistensi kemiskinan. Berbagai aspek kebijakan dan kondisi makroekonomi yang berkontribusi terhadap kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Ketidakstabilan Ekonomi dan Volatilitas Pertumbuhan

Ketidakstabilan ekonomi, yang ditandai dengan fluktuasi pertumbuhan yang tajam, inflasi tinggi, dan krisis ekonomi berkala, memiliki dampak disproportionately negatif terhadap kelompok masyarakat miskin. Volatilitas ekonomi menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi jangka panjang dan perencanaan keuangan rumah tangga. Studi empiris menunjukkan bahwa periode resesi ekonomi secara konsisten menyebabkan peningkatan kemiskinan, sementara dampak positif dari periode ekspansi ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan cenderung lebih lambat dan tidak merata (Ravallion, 2016).

Di Indonesia, misalnya, krisis ekonomi 1997-1998 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan hampir dua kali lipat dalam waktu singkat. Kerentanan terhadap guncangan ekonomi ini terutama dirasakan oleh rumah tangga yang berada tepat di atas garis kemiskinan, yang mudah jatuh kembali ke dalam kemiskinan saat terjadi kontraksi ekonomi.

Inflasi dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Miskin

Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali merupakan "pajak" regresif yang mempengaruhi secara disproportionately kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat miskin umumnya mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan perumahan, sehingga kenaikan harga komoditas dasar secara langsung mengurangi daya beli riil dan standar hidup mereka. Inflasi pangan khususnya memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin, mengingat proporsi pengeluaran pangan yang tinggi dalam anggaran mereka.

Easterly dan Fischer (2001) menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi konsisten berkorelasi dengan penurunan pangsa pendapatan kelompok miskin dan peningkatan ketimpangan. Selain itu, masyarakat miskin umumnya memiliki akses terbatas terhadap instrumen keuangan yang dapat melindungi nilai aset mereka dari erosi inflasi, seperti rekening tabungan berbunga tinggi atau aset riil.

Kebijakan Fiskal dan Distribusi Beban Pajak

Struktur kebijakan fiskal memiliki implikasi langsung terhadap distribusi pendapatan dan insidensi kemiskinan. Sistem perpajakan yang terlalu bergantung pada pajak tidak langsung (seperti Pajak Pertambahan Nilai) cenderung bersifat regresif, membebankan proporsi pendapatan yang lebih tinggi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sebaliknya, sistem perpajakan yang progresif, dengan tarif pajak pendapatan yang meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan, dapat menjadi instrumen redistribusi untuk mengurangi ketimpangan.

Di sisi pengeluaran, alokasi anggaran publik yang tidak memadai untuk layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di daerah miskin melanggengkan siklus kemiskinan. Lustig (2018) menemukan bahwa dampak redistributif kebijakan fiskal di negara berkembang seringkali terbatas, dengan beberapa kasus di mana sistem fiskal bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan melalui dampak net negatif terhadap pendapatan disponibel masyarakat miskin.

Struktur Ekonomi dan Transformasi Struktural

Struktur ekonomi suatu negara dan trajektori transformasi strukturalnya signifikan mempengaruhi pola kemiskinan. Ekonomi yang didominasi oleh sektor primer dengan produktivitas rendah (seperti pertanian subsisten) cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan ekonomi yang telah mengalami diversifikasi ke arah manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi.

Namun, proses transformasi struktural itu sendiri dapat menciptakan "kemiskinan transisi" jika tidak dikelola dengan baik. Migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke perkotaan tanpa disertai penciptaan lapangan kerja formal yang memadai dapat menghasilkan urbanisasi kemiskinan dan pertumbuhan pemukiman kumuh perkotaan. McMillan dan Rodrik (2011) menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, transformasi struktural justru menghasilkan realokasi tenaga kerja ke aktivitas dengan produktivitas lebih rendah, khususnya sektor informal perkotaan.

3.1.2 Faktor Mikroekonomi

Di tingkat mikro, berbagai faktor ekonomi berinteraksi untuk menciptakan dan melanggengkan kemiskinan pada tingkat individu dan rumah tangga:

Keterbatasan Modal Manusia

Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan merupakan determinan fundamental kemiskinan di tingkat mikro. Keterbatasan modal manusia ini membatasi produktivitas dan kemampuan memperoleh penghasilan yang memadai. Individu dengan pendidikan rendah umumnya terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah, tidak stabil, dan rentan terhadap otomatisasi.

Schultz (1961) dan Becker (1975) telah lama mengidentifikasi pentingnya investasi modal manusia untuk produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Di tingkat mikro, penelitian konsisten menunjukkan korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan pendapatan, dengan premium upah yang signifikan untuk setiap tahun tambahan pendidikan. Namun, masyarakat miskin menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan berkualitas, menciptakan "perangkap kemiskinan modal manusia" yang diwariskan antar generasi.

Ketidaksempurnaan Pasar Kredit dan Akses Keuangan

Keterbatasan akses terhadap kredit dan layanan keuangan formal merupakan hambatan signifikan bagi akumulasi aset dan mobilitas ekonomi masyarakat miskin. Tanpa akses ke kredit, individu miskin tidak dapat melakukan investasi produktif, mengelola risiko secara efektif, atau memanfaatkan peluang ekonomi yang membutuhkan modal awal.

Ketidaksempurnaan pasar kredit, termasuk masalah informasi asimetris dan biaya transaksi tinggi, menyebabkan eksklusi keuangan sistemik terhadap masyarakat miskin. Banerjee dan Duflo (2011) menunjukkan bahwa masyarakat miskin sering membayar tingkat bunga efektif yang sangat tinggi kepada pemberi pinjaman informal, membatasi kemampuan mereka untuk menginvestasikan kembali penghasilan dan meningkatkan produktivitas.

Keterbatasan Akses terhadap Aset Produktif

Distribusi aset produktif yang tidak merata—termasuk tanah, teknologi, dan infrastruktur—membatasi kapasitas produktif dan peluang ekonomi masyarakat miskin. Di daerah pedesaan, ketimpangan kepemilikan tanah merupakan determinan signifikan kemiskinan, dengan banyak petani kecil atau petani tanpa lahan (landless farmers) yang terjebak dalam pertanian subsisten dengan produktivitas rendah.

Deininger dan Olinto (2000) menunjukkan bahwa distribusi aset yang lebih merata berkorelasi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan pengurangan kemiskinan yang lebih cepat. Keterbatasan akses terhadap aset produktif tidak hanya mengurangi produktivitas saat ini tetapi juga membatasi kemampuan untuk berinvestasi dalam peluang masa depan, menciptakan "perangkap kemiskinan aset".

Inklusi Pasar dan Posisi Tawar

Masyarakat miskin sering menghadapi hambatan dalam berpartisipasi secara menguntungkan dalam pasar, baik sebagai produsen maupun konsumen. Sebagai produsen, mereka sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar (market access constraints), asimetri informasi, dan posisi tawar yang lemah dalam rantai nilai, menghasilkan margin keuntungan yang rendah dan ketergantungan pada perantara.

Sebagai konsumen, masyarakat miskin sering membayar "premium kemiskinan" (poverty premium) untuk barang dan jasa dasar karena keterbatasan infrastruktur dan layanan di daerah miskin. Paradoks ini diilustrasikan oleh Prahalad (2005), yang mencatat bahwa konsumen di dasar piramida ekonomi (bottom of the pyramid) sering membayar harga lebih tinggi untuk kualitas yang lebih rendah.

3.2 Ketimpangan, Eksklusi, dan Kemiskinan

3.2.1 Ketimpangan Horizontal dan Vertikal

Ketimpangan ekonomi tidak hanya merupakan konsekuensi dari proses pembangunan tetapi juga merupakan determinan fundamental dari persistensi kemiskinan. Ketimpangan vertikal—ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan antar individu—membatasi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Bourguignon (2004) mengidentifikasi "segitiga pert